Sejarah Demokrasi Indonesia Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Ilustrasi sejarah demokrasi Indonesia periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) - Sumber: pexels.com/Ahmad Ari Kurniawan

Sejarah demokrasi Indonesia periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) bisa disebut sebagai momen awal terbentuknya Indonesia. Momen-momen penting di kisaran tahun tersebutlah yang menjadikan Indonesia memiliki pemerintahan seperti sekarang.

Secara singkat, bisa dijelaskan bahwa di momen sejarah tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan federasi RIS (Republik Indonesia Serikat). Inilah yang akhirnya menyebabkan Indonesia menjadi negara bagian yang memiliki dua konstitusi.

Mengenal Sejarah Demokrasi Indonesia Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Ilustrasi sejarah demokrasi Indonesia periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) - Sumber: pixabay.com/mufidpwt

Periode sejarah demokrasi Indonesia periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 merupakan periode awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Hiruk Pikuk Indonesia Tahun 1949 Tentang Kelahiran Republik Indonesia Serikat, Pusat Data Dan Analisa Tempo, 2020, sejarah demokrasi Indonesia selama periode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penting, berikut ulasannya.

1. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ini adalah momen berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia.

2. Perjuangan Diplomasi dan Konflik Bersenjata (1945-1949)

Setelah proklamasi, Indonesia terlibat dalam perjuangan diplomasi dan konflik bersenjata melawan Belanda yang ingin mengembalikan koloni mereka. Perundingan diplomatik tidak berhasil.

Pada tahun 1947, pecahlah Agresi Militer Belanda I. Konflik bersenjata ini berlanjut hingga Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948.

3. Kabinet Sutan Sjahrir (1945-1947)

Sutan Sjahrir membentuk kabinet pertama Indonesia dan menjadi perdana menteri. Kabinet ini menghadapi tantangan besar dalam menegakkan otoritas pemerintah di tengah-tengah ketidakstabilan dan konflik bersenjata dengan Belanda.

4. Kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948)

Kabinet kedua, di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin, menghadapi Agresi Militer Belanda I. Konflik ini berlangsung hingga 1948 dan menyebabkan pemerintahan Amir Sjarifuddin jatuh.

5. Agresi Militer Belanda II dan Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)

Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948 menyebabkan Soekarno dan Hatta ditangkap. Mereka dipaksa untuk menyatakan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. RIS terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Jawa, Sumatra, Madura, dan beberapa wilayah lainnya.

6. Reintegrasi RIS Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada 17 Agustus 1950, RIS dinyatakan bubar, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemulihan kedaulatan ini merupakan akhir dari periode demokrasi yang diwarnai oleh tantangan konflik bersenjata dan diplomasi.

Baca Juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Pelaksanaannya di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) menunjukkan konflik antara cita-cita kemerdekaan Indonesia dan ketidaksetujuan Belanda. Walaupun Indonesia merdeka pada tahun 1945, proses demokratisasi dan stabilisasi politik terus berlanjut selama tahun-tahun setelahnya. (DNR)