PPKM Berhasil atau Meningkatkan Kemiskinan?

Ilustrasi sopir Angkutan Kota yang mengalami penurunan pendapatan saat PPKM Foto : Raja Satria

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mencakup 45 kabupaten/kota di wilayah situasi level 4 pandemi COVID-19 dan 76 kabupaten/kota di wilayah level 3 diterapkan oleh pemerintah pada 3-20 Juli 2021 masih dianggap kurang efektif

Pemerintah menerapkan berbagai cara pembatasan kegiatan di masyarakat seperti membatasi fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, tempat makan, dan juga menutup akses jalan. Aturan PPKM sudah hampir berakhir namun masih belum nampak perubahan yang signifikan disebabkan karena pandemi saat ini lebih mencekam dan mobilitas masih tinggi.

PPKM yang belum berhasil rencananya akan diperpanjang oleh pemerintah. “Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada bapak presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi,” kata Luhut. Sebagai Koordinator PPKM Darurat Ia juga menambahkan bahwa bantuan sosial (bansos) akan ditambah sebesar Rp 39,19 triliun dan untuk penambahan anggaran alokasi kesehatan sebesar Rp 33.21 triliun.

Hal tersebut menuai banyak polemik, Masyarakat menilai PPKM ini kurang maksimal malahan menambah permasalahan dalam masyarakat seperti tutupnya toko dan usaha yang mereka jadikan mata pencaharian untuk menyambung kehidupannya.

Infografis Kemiskinan Jakarta Maret 2021 Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah mengenai pembatasan selama setahun terakhir mempengaruhi tingkat produktivitas usaha dan daya beli masyarakat. Hingga Februari 2021 berdasarkan data, tercatat tingkat jumlah pengangguran terbuka sebesar 8,51% angka ini lebih tinggi dari kondisi Februari 2020 sebesar 4,93%. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Jakarta. Berdasarkan data BPS pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin bertambah 5.100 orang menjadi sebesar 501.920 orang atau sebesar 4,72% dari total penduduk Jakarta. Angka ini meningkat dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 3,47% dari total penduduk kota metropolitan tersebut.

Jika dilihat dalam skala nasional tingkat kemiskinan di Indonesia juga mengalami lonjakan kenaikan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2020, 27,55 juta jiwa angka ini menunjukkan peningkatan drastis sebesar 2,76 juta dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Hal tersebut tentunya dengan adanya banyak pembatasan secara terus menerus melemahkan kegiatan perekonomian di Indonesia sehingga menghambat kegiatan produksi, distribusi dan dunia usaha.

Dengan bantuan sosial yang tepat sasaran dan perhatian kepada para pekerja yang terdampak PPKM merupakan salah satu upaya yang harus terus dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang terus bertambah dan juga mempercepat vaksinasi agar kegiatan perekonomian dapat kembali berjalan normal.