Nusa Tenggara Berkarat (NTB): Kemiskinan Hasil di Balik Gemerlap Pariwisata

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran beberapa objek wisata ternama, seperti Sirkuit Mandalika dan MXGP, yang telah menarik perhatian nasional maupun internasional. Kinerja pemerintah daerah yang mampu menjalin hubungan baik dengan para investor patut diacungi jempol.

Namun, Kendati meningkatkan ekonomi, NTB bukan seperti apa yang biasa dilihat ataupun dibaca pada kebanyakan berita. Provinsi yang satu ini walaupun sudah memiliki banyak objek pariwisata, tetapi masih tergolong sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, NTB berada di peringkat 8 nasional dengan persentase penduduk miskin mencapai 13,85% atau sekitar 751.230 jiwa, data ini diambil dari kompas.com.

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/29/06/08/man-1550501__340.jpg

Apa sebenarnya hasil dari proyek-proyek besar yang dilakukan oleh pemerintah?

Sayangnya, pembangunan kawasan The Mandalika, proyek senilai 3 miliar dolar AS, justru dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan HAM, Olivier De Schutter, menyatakan bahwa pembangunan tersebut dilakukan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat.

Pembangunan proyek internasional di NTB justru menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Pemerintah NTB juga terbukti tidak siap mengelola proyek-proyek besar ini, ditandai dengan hutang yang membengkak dan sumber daya manusia yang kurang terlatih. Alih-alih mengumbar prestasi pariwisata, seharusnya pemerintah berbenah dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ketika Kebanggaan Masyarakat NTB Berujung pada Kesengsaraan

Ironisnya, NTB merupakan daerah yang mayoritas dihuni oleh para petani dan nelayan. Namun, mereka malah terusir dari tanah mereka, rumah, ladang, sumber air, serta situs budaya dan religi akibat pembangunan proyek-proyek tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepentingan kapitalis dan ketimpangan ekonomi telah menutupi realitas kemiskinan yang ada di NTB.

Pemerintah NTB tampaknya belum siap mengelola proyek-proyek berskala internasional ini. Gubernur NTB, Zulkoeflimansyah, mengakui bahwa hutang yang timbul akibat pengelolaan yang tidak serius. Sumber daya manusia yang kurang dilatih juga menjadi faktor penyebab ketidakefisienan bisnis Sirkuit Mandalika.

Memang, rasa bangga masyarakat NTB ketika memiliki tempat berskala internasional dapat dimengerti. Namun, apabila hal tersebut hanya berujung pada kegagalan dan kesengsaraan masyarakat sekitar, maka apa gunanya? Pemerintah harus segera berbenah dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mengumbar prestasi di bidang pariwisata.

Sudah saatnya pemerintah NTB meninjau ulang strategi pembangunannya, memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak lagi menutupi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat. Masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif, bukan malah dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata. Hanya dengan cara ini, NTB dapat benar-benar menjadi provinsi yang sejahtera dan berkelanjutan.