Sumpah Ekologis 2026: Merebut Ruang Hidup dari Ancaman Ekosida

Jika Manifesto Pemuda tahun 1928 adalah kesepakatan politik untuk merebut kedaulatan wilayah dari kolonialisme fisik, maka Manifesto Pemuda tahun 2026 adalah perjuangan untuk merebut kedaulatan ekologis dari cengkeraman ekosida. Hampir satu abad setelah ikrar keramat itu dikumandangkan, janji bertumpah darah satu dan bertanah air satu menghadapi ujian paling eksistensial. Tanah yang dipijak menyusut akibat krisis iklim dan perampasan ruang, sementara air yang menghidupi bangsa tercemar limbah industri dan mengering di puluhan provinsi.

Sumpah Ekologis 2026: Merebut Ruang Hidup dari Ancaman Ekosida (Ilustrasi: OpenAI)

Makna tumpah darah pada abad ke-21 telah bergeser menjadi sumpah ekologis. Tumpah darah hari ini terwujud dalam darah bumi yang terkuras melalui air bersih yang tercemar, lahan gambut yang membara, serta hutan primer yang digunduli. Menjaga tumpah darah berarti memastikan tidak ada lagi darah masyarakat adat maupun pejuang lingkungan yang tumpah saat mempertahankan ruang hidup dari ekspansi korporasi.

Darurat Biofisik dan Krisis Biaya Hidup

Secara ilmiah, kepulauan Indonesia berada di garis depan bencana iklim global. Kajian kebijakan iklim mencatat bahwa suhu rata-rata permukaan global sepanjang periode 2023 hingga 2025 telah mencapai kisaran 1,44 hingga 1,55 derajat Celsius di atas level praindustri, menembus ambang batas aman Kesepakatan Paris sebesar 1,5 derajat Celsius dan menjadikan rentang waktu tersebut sebagai periode terpanas dalam catatan sejarah modern (Andini & Danastri, 2026). Pemanasan ekstrem di kawasan kepulauan tropis ini diperburuk oleh dinamika atmosfer dan laut, mulai dari siklus El Niño yang kuat hingga fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif, yang memicu anomali hidrometeorologi ekstrem di perairan Indonesia (Direktorat Meteorologi Maritim BMKG, 2026).

Dampak biofisik tersebut langsung menghantam ruang hidup warga. Kompilasi data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI, 2026a) memproyeksikan bahwa sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada tahun 2050, yang akan mengancam ruang hidup 42 juta penduduk di wilayah pesisir rendah. Tragedi ini telah berlangsung nyata di lapangan. Ratusan nelayan tradisional kehilangan nyawa di laut akibat cuaca ekstrem yang sulit diprediksi, sementara desa-desa pesisir seperti Desa Timbulsloko, Bedono, dan Sriwulan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, telah terendam banjir rob secara permanen (WALHI, 2024, 2025a).

Di daratan, pemetaan historis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelang puncak musim penghujan mencatat 253 kabupaten/kota berstatus rawan banjir dan 202 kabupaten/kota berstatus rawan tanah longsor, dengan potensi penduduk terdampak mencapai 113,8 juta jiwa (Akbar, 2026). Pada saat bersamaan, peringatan cuaca ekstrem dan risiko kekeringan melanda sedikitnya 26 provinsi di Indonesia (Prasetyo, 2026), yang memicu kerentanan pasokan air bersih di berbagai sentra populasi, hingga menyebabkan minimnya ketersediaan air baku di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) (Wardani, 2026).

Kerusakan ekologis ini bertransformasi menjadi krisis ekonomi rumah tangga. Lebih dari 34 persen populasi Indonesia diproyeksikan menghadapi kelangkaan air bersih akibat krisis iklim, diikuti ancaman penurunan produksi beras sebesar 6 persen dan jagung hingga 14 persen yang mengguncang ketahanan pangan nasional (WALHI, 2026a; Wardani, 2026). Laporan riset "Besok Harga Naik!" membuktikan bahwa krisis iklim telah memicu kerugian di sektor kelautan, air, dan pertanian hingga Rp115,53 triliun, melambungkan biaya hidup dasar di meja makan, serta memaksa 56,79 persen responden warga mencari pekerjaan tambahan demi bertahan hidup (Greenpeace Indonesia, 2026a, 2026b). Krisis iklim memukul rata nasib petani yang sawahnya mengering serta buruh dan pekerja lapangan di perkotaan yang harus mempertaruhkan kesehatan di bawah paparan suhu ekstrem.

Kondisi ini menjelaskan mengapa posisi Indonesia terpuruk di peringkat ke-72 dari 122 negara dalam Intergenerational Justice Index (WALHI, 2024). Tanah air yang diwariskan kepada generasi muda saat ini berada dalam kondisi ekologis yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan kondisi pada generasi pendahulu.

Deforestasi Legal dan Perampasan Wilayah Adat

Penyempitan ruang hidup di Indonesia dipercepat oleh kebijakan ekstraktif di tingkat nasional. Analisis pemantauan satelit oleh Auriga Nusantara (Manurung et al., 2025) mendeteksi lonjakan deforestasi tahunan Indonesia pada 2025 hingga mencapai 433.751 hektare, meningkat 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 261.575 hektare. Kerusakan terluas terjadi di Kalimantan seluas 158.283 hektare, disusul Sumatera seluas 144.150 hektare, dan Papua seluas 77.678 hektare, yang sekaligus memperparah kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut pada musim kemarau (Manurung et al., 2025; Adiningsih, 2026).

Fakta paling mengkhawatirkan dari hilangnya tutupan hutan tersebut adalah bahwa 58 persen deforestasi di Indonesia pada tahun 2025 berstatus legal karena terjadi di dalam konsesi perizinan dan kawasan yang dilegalkan oleh regulasi (Manurung et al., 2025; Adiningsih, 2026). Pembabatan hutan alam dan alih fungsi ruang berjalan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), pencetakan kebun pangan skala besar (food estate), ekspansi perkebunan monokultur sawit, hingga pertambangan dan hilirisasi nikel yang kerap dibungkus dengan klaim transisi energi ramah lingkungan (greenwashing). Satu Tanah Air tidak boleh berakhir menjadi sepotong tanah konsesi korporasi dan sekubangan air limbah tambang.

Ketika hukum negara melegalkan pembukaan hutan, masyarakat adat menjadi korban pertama. Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2022) serta laporan jurnalistik Mongabay Indonesia (Maulana, 2026; Muazam, 2026) mengungkap ketimpangan penguasaan ruang yang tajam di tingkat tapak. Sekitar 70 persen hingga 77,2 persen wilayah adat yang telah dipetakan (mencakup 27,32 juta hektare dari total 36,4 juta hingga 36,6 juta hektare wilayah adat teregistrasi) tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan negara, serta jutaan hektare lainnya beririsan langsung dengan izin konsesi korporasi (AMAN, 2022; Maulana, 2026; Muazam, 2026). Ketimpangan tenurial ini memicu sedikitnya 822 kasus konflik di wilayah adat di atas lahan seluas 14,87 juta hektare, padahal laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa hampir 80 persen ekosistem dengan keanekaragaman hayati terbaik di dunia dijaga oleh masyarakat adat (Maulana, 2026). Merusak ruang hidup melalui proyek ekstraktif sama artinya dengan menghancurkan fondasi kebudayaan bangsa sendiri.

Ketiadaan payung hukum yang adil membuat masyarakat adat kerap mengalami kriminalisasi dan dituduh sebagai perusak ekosistem ketika mempertahankan tanah leluhur dari pengambilalihan korporasi, dengan catatan 1.147 warga menjadi korban tindakan represif di wilayah adat (Maulana, 2026). Instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hingga detik ini hanya mengatur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga belum mengakomodasi kejahatan lingkungan skala masif atau ekosida sebagai pelanggaran HAM berat (Sulistya, 2024). Negara tidak patut menuntut partisipasi iklim dari generasi muda melalui kampanye tanam pohon sukarela, sementara pada saat yang sama pemerintah terus menerbitkan izin konsesi yang memicu ekosida yang dilegalkan.

Ekoliterasi dan Litigasi sebagai Bahasa Persatuan

Di tengah himpitan krisis ruang hidup tersebut, generasi muda Indonesia menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Survei nasional mencatat 82 persen anak muda berusia 17 hingga 35 tahun menyadari bahaya krisis iklim, 79 persen responden muda mendesak pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menanggulangi dampak perubahan iklim, dan 80 persen menuntut agar penyelamatan lingkungan menjadi prioritas kebijakan negara (Indikator Politik Indonesia, 2021; Yayasan Indonesia Cerah, 2021).

Studi persepsi publik skala nasional oleh Yale Program on Climate Change Communication (Leiserowitz et al., 2025) juga mencatat bahwa 83 persen masyarakat Indonesia merasa cemas terhadap dampak perubahan iklim dan 88 persen memandang perubahan iklim sebagai persoalan yang sangat penting secara personal bagi masa depan. Tingginya angka kecemasan iklim (eco-anxiety) dan kepedulian personal ini harus dibaca sebagai bahan bakar solidaritas nasional baru yang mengubah kecemasan kolektif menjadi aksi nyata (eco-agency). Rasa cemas yang dialami bersama oleh jutaan anak muda dari Sabang sampai Merauke telah melahirkan Bahasa Persatuan abad ke-21, yaitu ekoliterasi. Bahasa Persatuan kita hari ini merupakan keberanian untuk melafalkan kebenaran di hadapan perusak lingkungan, membaca manipulasi label hijau korporasi, serta merajut aliansi lintas kelas sosial.

Transformasi Bahasa Persatuan ini menuntut peleburan sekat sektoral antara pemuda perkotaan dan pemuda tapak di wilayah adat. Solidaritas iklim menjadi kekuatan politik yang utuh ketika anak muda perkotaan memanfaatkan kecakapan literasi digital dan advokasi kebijakan untuk mengamplifikasi perjuangan pemuda adat di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara yang sedang menjaga hutan leluhur di lapangan.

Jalan keluar dari krisis ekologis ini membutuhkan terobosan konkret melalui tiga poros gerakan yang harus segera diinstitusionalisasikan:

1. Reformasi Hukum dan Jalur Litigasi Iklim. Negara harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk menghentikan tumpang tindih perizinan dan klaim hutan negara atas puluhan juta hektare wilayah adat (AMAN, 2022; Maulana, 2026; Muazam, 2026), sekaligus mengodifikasi kejahatan ekosida dalam revisi UU Pengadilan HAM (Sulistya, 2024). Dari sisi masyarakat sipil, warga tapak bersama elemen pemuda telah membuka jalan melalui gugatan iklim (climate litigation). Langkah berani empat nelayan Pulau Pari dalam menggugat raksasa semen multinasional Holcim, yang diterima secara resmi oleh Pengadilan Kanton Zug di Swiss pada Desember 2025, merupakan tonggak bersejarah dalam penegakan kedaulatan ruang hidup (WALHI, 2025b). Konsensus politik orang muda melalui Deklarasi Orang Muda Hari Bumi 2026: Suara Orang Muda untuk Keadilan Iklim, yang menuntut akuntabilitas pemulihan lingkungan dan keadilan inklusif berbasis kesetaraan gender, disabilitas, serta inklusi sosial (GEDSI), wajib diadopsi sebagai kerangka kerja pembangunan nasional (WALHI, 2026b).

2. Radikalisasi Infrastruktur Ekoliterasi Pendidikan. Modal sosial berupa lebih dari 34.000 sekolah dalam jejaring Program Adiwiyata di seluruh Indonesia yang telah berjalan selama dua dekade (KLH/BPLH RI, 2026) perlu ditingkatkan fungsinya dari rutinitas penghijauan seremonial menjadi laboratorium ekoliterasi yang lebih kritis. Kurikulum pendidikan lingkungan perlu membekali siswa dengan pemahaman tentang hak asasi ekosistem, transisi energi yang berkeadilan, serta kemampuan untuk mengkritisi kebijakan tata ruang di daerah masing-masing.

3. Aliansi Taktis Organisasi Kepemudaan di Tingkat Tapak. Gerakan kerelawanan akar rumput seperti Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI), yang memobilisasi ribuan orang muda di 35 provinsi untuk menanam 3.000 bibit mangrove dan menyemai 5.000 batang mangrove (Alfiyah, 2023), serta kolaborasi lintas elemen dalam Gerakan Tobat Ekologis Nasional (Darmawan, 2026), telah membuktikan kapasitas mobilisasi generasi baru. Langkah ini harus diperluas melalui aliansi taktis dengan komunitas lingkungan seperti Green Generation Indonesia, serta organisasi kepemudaan berskala besar seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, dan kelompok pencinta alam, untuk membangun program Desa Siaga Karhutla guna mendampingi warga dalam mengelola lahan secara agroekologi tanpa membakar.

Perjuangan pemuda tahun 1928 berorientasi pada satu titik sejarah, yakni kemerdekaan, agar bangsa Indonesia dapat merdeka. Perjuangan pemuda tahun 2026 berorientasi pada keberlanjutan, yakni memastikan bangsa Indonesia tidak punah akibat kerakusan ekologis. Merawat tanah, memulihkan air, mengakui kedaulatan masyarakat adat, dan menyeret pelaku ekosida ke meja hijau adalah wujud paling otentik dari Sumpah Pemuda hari ini.