Kontradiksi RKUHP dan Demokrasi di Indonesia

Foto: Dokumen pribadi

Demokrasi di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Namun, dibalik berbagai kemajuan tersebut masih banyak permasalahan yang tak kunjung usai, terutama dalam hal kontradiksi antara paham politik konservatif, rakyat-korporasi-hukum-pemerintah (RKUHP) dan paham demokrasi yang diwakili oleh rakyat Indonesia.

Kontradiksi antara RKUHP dan demokrasi Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada satu sisi lain, RKUHP adalah teori politik yang berfokus pada hak dan kewajiban korporasi dan pemerintah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di sisi lain, demokrasi menekankan pada hak dan kewajiban rakyat untuk menentukan arah politik dan kebijakan di Indonesia.

Kontradiksi ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, RKUHP menekankan pada hak dan kewajiban pemerintah untuk mengatur masyarakat, termasuk melalui regulasi dan kebijakan yang bersifat paternalistik. Sementara demokrasi menekankan pada hak dan kewajiban rakyat untuk menentukan sendiri arah politik dan kebijakan di Indonesia.

Kedua, RKUHP berfokus pada hak dan kewajiban pemerintah untuk mengatur berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Sedangkan demokrasi menekankan pada hak dan kewajiban rakyat untuk memilih dan memiliki akses ke seluruh sektor ekonomi.

Ketiga, RKUHP juga menekankan pada hak dan kewajiban pemerintah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sementara demokrasi menekankan pada hak dan kewajiban rakyat untuk memilih dan memiliki akses ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kontradiksi antara RKUHP dan demokrasi Indonesia memang sangat nyata dan tampak di seluruh kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun, kedua paham politik tersebut harus dapat berjalan beriringan untuk memastikan stabilitas politik dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan kontradiksi antara kedua paham politik ini.

Demokrasi merupakan salah satu hak dasar rakyat Indonesia, yang merupakan titik tolak dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebaliknya, paham politik konservatif, RKUHP menekankan pada hak dan kewajiban pemerintah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan menyelesaikan kontradiksi antara kedua paham politik ini, diharapkan Indonesia akan mencapai tujuan demokrasi yang sejati.

Lalu, kenapa RKUHP sangat bertentangan dengan demokrasi?

Karena RKUHP dikendalikan oleh sekelompok elite, pemimpin biasanya berasal dari kelompok tersebut. Ini berarti bahwa pemimpin yang dipilih tidak dipilih oleh mayoritas rakyat. Ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yaitu hak untuk memilih pemimpin.

Selain itu, di bawah RKUHP, masyarakat tidak memiliki pilihan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Hal ini menghalangi rakyat dari hak mereka untuk mengontrol kebijakan yang mengatur kehidupan mereka. Di bawah demokrasi, mayoritas rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan mereka tentang masalah politik dan mengubah cara pemerintah bekerja.

Pada akhirnya, karena RKUHP tidak memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka, atau berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, ia bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Karena itu, di banyak negara, RKUHP telah diganti dengan sistem demokrasi, karena sistem ini memberi hak pada semua warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.