Konten dari Pengguna

Pemakzulan Presiden Korea Selatan: Simbol Demokrasi atau Krisis Kepemimpinan?

Rhea Renata
Mahasiswi Universitas Airlangga Program Studi Sosiologi
15 Desember 2024 18:24 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rhea Renata tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Photo by Greg Schneider on Unsplash
zoom-in-whitePerbesar
Photo by Greg Schneider on Unsplash
ADVERTISEMENT
Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024 menjadi momen penting bagi demokrasi Korea Selatan. Dengan persetujuan parlemen atas mosi pemakzulan, rakyat berhasil menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan kontroversial darurat militer yang dianggap represif. Namun, di balik itu, ada pertanyaan besar: apakah ini cerminan keberhasilan demokrasi, atau justru tanda krisis kepemimpinan?
ADVERTISEMENT
Dalam demokrasi yang sehat, pemakzulan adalah mekanisme untuk memastikan pemimpin bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang merugikan publik. Korea Selatan menunjukkan bahwa sistemnya mampu bertahan dari goncangan politik. Parlemen berani mengambil langkah tegas, sementara rakyat secara aktif menyuarakan aspirasi melalui aksi damai. Ini bukti bahwa partisipasi rakyat dan kekuatan institusi politik adalah pilar demokrasi.
Demokrasi Korea Selatan cukup kuat untuk memberhentikan pemimpin yang dianggap bermasalah, tetapi juga menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak peka terhadap aspirasi publik dapat memicu ketegangan sosial dan politik yang berujung pada krisis nasional.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol bukanlah peristiwa baru dalam sejarah politik Korea Selatan, mengingat pada 2016, Park Geun-hye juga dimakzulkan akibat skandal korupsi besar. Pola ini mencerminkan bahwa demokrasi Korea Selatan sering menghadapi ujian berat dari pemimpinnya sendiri. Namun, efektivitas pemakzulan sebagai solusi jangka panjang patut dipertanyakan, karena jika pola ini terus berulang, risiko delegitimasi institusi politik semakin besar dan dapat mengancam stabilitas demokrasi. Tanpa kehadiran pemimpin yang visioner, demokrasi hanya akan terus terjebak dalam siklus krisis yang sama, tanpa ada kemajuan yang berarti.
ADVERTISEMENT
Tantangan utama ke depan adalah menjaga stabilitas politik dan sosial pasca-pemakzulan. Dengan Perdana Menteri Han Duck-soo sementara menjabat sebagai presiden, proses transisi harus dijalankan dengan hati-hati. Kepercayaan publik pada sistem demokrasi akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pasca-Yoon dalam merespons aspirasi rakyat dan memulihkan stabilitas.
Pemakzulan bukan hanya soal mekanisme demokrasi yang berjalan, tetapi juga mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam merespons kebutuhan rakyat dan mengelola konflik politik secara efektif. Kebijakan darurat militer yang kontroversial serta ketidakpuasan publik yang meluas menunjukkan adanya krisis legitimasi dan komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya.
Persoalan ini lebih dari sekadar konflik politik. Gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota menunjukkan ketidakpuasan rakyat yang meluas terhadap sistem politik yang dianggap gagal merespons kebutuhan mereka. Protes tidak hanya diarahkan pada presiden, tetapi juga pada elite politik yang dinilai lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dibandingkan memenuhi aspirasi publik.
ADVERTISEMENT
Bagi Indonesia, ada pelajaran penting dari peristiwa ini.
Pertama, menjaga demokrasi bukan hanya tentang memiliki mekanisme seperti pemakzulan, tetapi memastikan bahwa pemimpin mendengar rakyat sejak awal. Sistem checks and balances di parlemen harus didukung oleh transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Indonesia perlu belajar bahwa respons terhadap kritik publik harus dilakukan dengan dialog, bukan melalui kebijakan represif.
Kedua, partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang perlu dihargai. Ketika rakyat Korea Selatan turun ke jalan, mereka tidak hanya memprotes tetapi juga menuntut perubahan yang konkret. Indonesia perlu mendorong budaya partisipasi aktif ini, bukan sekadar menjadi penonton dari proses politik.
Akhirnya, peristiwa ini mengingatkan bahwa demokrasi adalah sistem yang terus berkembang. Keberhasilannya tergantung pada bagaimana institusi politik dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan responsif. Pemakzulan di Korea Selatan adalah pengingat bahwa kekuatan demokrasi tidak hanya terletak pada institusi, tetapi juga pada rakyat yang percaya dan menjaga sistem itu.
ADVERTISEMENT