Anggaran Publik untuk Siapa?

Ilustrasi Uang Rupiah Foto: Thinkstock

Pengeluaran pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang tercermin dalam APBD dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik.

Dari dua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah merupakan jenis pengeluaran yang dominan dalam pengeluaran pembangunan di sebagian besar di daerah baik di provinsi maluku utara maupun di sebagian besar daerah di Indonesia.

Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman beserta bunga dan subsidi. Semua jenis pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pengeluaran konsumsi.

Sedangkan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik terbagi menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital.Kondisi tersebut di atas diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Kota Ternate adalah salah satu kota yang tidak terlepas pula dari masalah kemiskinan. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di kota Ternate. Peran pemerintah ini akan tercermin dalam penggunaan anggaran belanja daerah dalam bentuk realisasinya.

Hal ini akan terlihat dalam pos-pos pembelanjaannya terutama dalam proses penganggaran belanja modal, maupun belanja sosial. Sementara jika ditinjau pada segi yang lain pertumbuhan ekonomi kota Ternate diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di kota Ternate.

Usaha pemerintah dalam proses pengurangan tingkat kemiskinan ini tercermin dalam besarnya anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah—baik dalam sisi belanja langsung maupun tidak langsung—dan diharapkan anggaran yang dialokasikan mampu menyentuh langsung dengan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan.

Ini tercermin dalam realisasi belanja modal dan belanja sosial. Juga didorong oleh besar lajunya pertumbuhan ekonomi di kota Ternate.

Tinjauan dari Segi Belanja Modal

Realisasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya kota Ternate, secara faktual belum mampu menyentuh masyarakat miskin yang ada di kota Ternate. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan analisis ekonomi yang memperlihatkan bahwa belanja modal masih memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di kota Ternate.

Artinya bahwa ketika belanja modal itu semakin meningkat maka kemiskinan juga akan cenderung mengalami peningkatan. Maka diduga ada kemungkinan bahwa anggaran belanja modal yang dikeluarkan belum tepat pada sasarannya.

Jika dilihat dari data yang ada, maka alokasi belanja modal lebih banyak dianggarkan ke belanja aset tetap lainnya yang digunakan untuk tujuan operasional pemerintah daerah—yang mana ini secara langsung belum menyentuh masyarakat miskin yang ada di Kota Ternate.

Belanja Sosial

Jika ditinjau dari segi pengunaan belanja sosial, maka secara garis besar telah memperlihatkan bahwa belanja sosial memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan di kota Ternate. Ini menunjukkan arti bahwa apabila belanja sosial meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-) antara belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Celeste, (2018) yang menemukan adanya pengaruh negatif belanja sosial terhadap kemiskinan. Hal tersebut memberikan makna bahwa dengan adanya pengeluaran oleh pemerintah dalam bentuk belanja bantuan sosial dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan dikontrol seperti penerima bantuan tersebut agar tepat sasaran kepada individu atau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Sudahkah Anggaran Publik Menyentuh Masyarakat Miskin?

Dalam penggunaan anggaran publik yang tercermin dalam APBD atau pos-pos belanja tertentu, seperti belanja langsung (belanja modal) dan belanja tidak langsung (belanja sosial) yang tercermin dalam pengunaan anggaran malah menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja modal itu lebih besar dibandingkan dengan belanja sosial.

Padahal kita bisa melihat sendiri bahwa yang menyentuh langsung dan dapat mengurangi angka kemiskinan adalah belanja sosial, karena belanja modal secara umum lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja kendaraan dinas dan sebagainya, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Jelas itu semua tidak berkaitan langsung dengan masyarakat miskin. Maka, sudah seharusnya dalam pengunaan anggaran, belanja sosial harus ditingkatkan guna mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.