Upaya Degradasi Elektoral Partai Gerindra dan Intrik Politik di Panggung Koalisi
Memberitakan informasi yang menarik dan patut diketahui publik
Tulisan dari MataRakyatNews tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMembaca upaya degradasi eksistensi dan elektoral Partai Gerindra dari tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi efek kejut bagi pemerintah dan Partai Gerindra. Edhy merupakan menteri pertama di kebinet periode kedua Presiden Jokowi yang tertangkap KPK akibat dugaan menerima suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur yang nilainya lebih dari Rp 9 miliar.
Bukan uang yang besar jika dibandingkan dengan kekayaan Edhy sendiri telah mencapai lebih dari Rp 6 miliar (yang dilaporkan ke negara). Tapi korupsi tidak memandang nilai, penindakan terhadap koruptor adalah kewajiban bagi penegak hukum. Karena korupsi adalah tindakan yang paling tercela dan merugikan masyarakat pada umumnya.
Meski demikian, tak sedikit pihak yang sejak awal menilai bahwa setiap tindakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terselip intrik politik di dalamnya. Pihak-pihak yang sependapat dengan itu misalnya adalah eks Wakil Ketua DPR (2014-2019) Fahri Hamzah dan politikus PDIP Masinton Pasaribu (penggagas revisi UU KPK).
Analisis mereka bisa ditangkap dengan baik ketika beberapa kasus yang ditangani KPK tidak jelas kelanjutannya. Misalnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Menteri Perdanganan Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Meski status Enggar sebagai saksi, ia tidak pernah memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan.
Kemudian kasus dugaan suap yang dilakukan oleh eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari terdakwa Harris Hasanuddin yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim). Harris telah didakwa memberikan suap kepada Lukman dan mantan Ketua PPP, Romahurmuziy alias Romy.
Kerterlibatan Lukman dalam menerima suap dari Harris itu merupakan fakta persidangan dari terdakwa Harris. Bahkan KPK pun telah menemukan alat bukti berupa sejumlah uang senilai jutaan rupiah dari kantor Lukman, tapi proses hukum terhadap yang bersangkutan tidak pernah dilakukan.
Yang paling fenomenal adalah dugaan suap yang dilakukan oleh politikus PDIP Harun Masiku kepada terdakwa eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diberikan sebagai upaya Harun untuk bisa dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi PDIP melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW). Dalam kasus ini pula kuat dugaan adanya keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hingga saat ini KPK masih belum bisa menemukan keberadaan Harun Masiku sebagai aktor utama pemberi suap.
Kritikan publik juga sempai ditujukan kepada KPK mengapa Edhy dan tersangka lainnya baru ditangkap belakangan, ketika fakta-fakta penerimaan suap sudah dilakukan Edhy sejak bulab Mei lalu. Merujuk pada kasus-kasus korupsi yang prosesnya ditangkap melalui OTT, KPK melakukannya ketika transaksi suap sedang terjadi.
Bukan ingin menarik kesimpulan secara singkat dan tidak padat. Melainkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan KPK saat ini telah keluar dari kebiasaan lamanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada tindakan ragu-ragu atau mungkin permainan intrik politik dalam proses penegakkan hukum terhadap Edhy.
Alibi itu menjadi kuat ketika dikaitkan dengan analisis elektoral Gerindra yang digadang bakal menjadi pesaing utama partai penguasa yakni PDIP. Bahkan tak sedikit pihak yang menilai Partai Gerindra dan Prabowo Subianto berpeluang besar menjadi partai pemenang pemilu denga Prabowo sebagia presiden.
Hal ini didukung dengan data-data sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Prabowo adalah yang tertinggi. Prabowo juga masuk dalam kategori Menteri terbaik di kabinet Presiden Jokowi. Sementara dalam peta politik di parlemen terkait dinamika lobi dalam pembahasan RUU tertentu, Partai Gerindra juga menjadi salah satu aktor penentu.
Sehingga analisis sejumlah lembaga survei di atas bisa saja terwujud di kemudian hari. Dengan adanya OTT terhadap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy, selain karena terdapat kelalaian dan kesengajaan, tetapi penangkapan ini sulit terlepas dari adanya upaya untuk mendegradasi Partai Gerindra dan Prabowo Subianto untuk sukses di Pemilu 2024.
Hal ini sangat masuk akal karena dinamika Pemilu 2024 rasanya sudah direspons dan disikapi oleh penguasa saat ini. Tujuannya untuk bisa memberikan estafet kepemimpinan terhadap penerus yang merupakan orang-orang di bawah asuhan penguasa. Misalnya dengan melihat tindak-tindakan penguasa terhadap kelompok tertentu yang kerap mengkritik dan merongrong pemerintahan melalui aksi demonstrasinya.
Upaya-upaya itu juga dilakukan oleh penguasa terhadap salah satu kandidat kuat yang masuk dalam bursa Pilpres 2024 yakni Gubernur DKI Jakarta. Hal itu bisa dibaca dari perbedaan sikap pemerintah terhadap setiap kebijakan politik yang dikeluarkan Anies. Di sisi lain, Anies juga pintar dalam menjaga eksistensinya, misalnya melalui postingan dirinya sambil membaca buku berjudul "How Democracies Die" karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.
Beberapa pihak juga sependapat dengan opini publik yang terbentuk bahwa pemeritah saat ini represif dan cenderung otoriter. Pendapat itu didukung dari adanya fakta-fakta penangkapan terhadap sejumlah tokoh KAMI. Masih banyak hal yang bisa dijabarkan untuk menarik kesimpulan bahwa terdapat indikasi intrik politik dari setiap penegakkan hukum di Indonesia.
Edhy adalah korban. Partai Gerindra harus lebih pintar bermain dalam panggung kekuasaan. Karena bagaimanapun, dinamika politik oposisi dengan koalisi jauh berbeda. Kekuasaan selalu digoda oleh tindakan korupsi (power tend to corrupt). Partai Gerindra harus cerdas menentukan sikap dan membaca peluang terbaik untuk menjaga eksistensi elektoral menuju 2024. Tertuma dalam rangkap fokus pemenangan di sejumlah Pilkada 2020 yang paslonnya murni dari kader terbaik Gerindra.