Ahok dan Sandi Hadiri Deklarasi Damai Pilgub DKI Jakarta

Dekalarasi pilkada damai. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Sejumlah pemimpin lembaga menghadiri acara 'Silaturahmi dan Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017' di depan pintu Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sandiaga Uno ikut menghadiri acara deklarasi tersebut.

Acara yang diselenggarakan oleh Polda, Kodam, Pemda DKI, KPU DKI dan Bawaslu DKI tersebut bertujuan untuk menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menjaga agar suasana tetap kondusif saat dan sesudah hari pencoblosan.

"Karena menjelang pemungutan suara ini kemudian ada komitmen damai antara pasangan calon dan para pendukungnya. Sehingga nanti pemungutan suara berjalan dengan kondusif, berjalan secara sejuk dan kemudian apa pun hasilnya itulah pilihan rakyat Jakarta," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, dalam sambutannya, Senin (17/4).

Sandi tiba di Monas. (Foto: Wandha Hidayat/kumparan)

Selain Ahok dan Sandi, deklarasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Mimah Susanti, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Jaswandi.

Sumarno mengatakan, acara itu sengaja diselenggarakan pada saat masa tenang sebagai upaya untuk lebih membuat suasana Pilkada DKI menjadi semakin damai. Acara itu juga sebagai pesan agar masyarakat ikut menjaga ketertiban.

"Justru biar suasana menjadi lebih tenang lagi. Karena ini kan tinggal 2 hari lagi pemungutan suara. Ada kekhawatiran suasananya nanti tidak kondusif, oleh karena itu kemudian deklarasi damai itu merupakan pesan supaya seluruh masyarakat itu memang menjaga perdamaian. Sehingga nanti pelaksanaan pemungutan suara juga berjalan secara baik," jelas Sumarno.

Ketua Bawaslu DKI dan ketua KPU DKI. (Foto: Wandha Nur/kumparan)

Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti, mengatakan tidak boleh ada pengerahan massa pasa hari pencoblosan 19 April yang akan datang. Mimah mengimbau masyarakat untuk mempercayakan proses jalannya Pilkada kepada para penyelenggara.

"Mobilisasi massa atau pun mengancam, apakah fisik atau psikologis, itu tidak boleh. Prinsipnya kita mau pelaksanaan pemilu di TPS berjalan aman dan damai, dan semua pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada intimidasi dari pihak mana pun. Kalau mau mengawasi sudah ada Bawaslu, kalau mau menyelenggarakan sudah ada KPU," ujar Mimah.

Deklarasi Pilkada Damai. (Foto: Ainul Qalbi/kumparan)

Baca juga: Negara Menjamin Pilgub DKI Tanpa Intimidasi