BPS Targetkan Pendataan Sensus Ekonomi Jakarta Rampung 15 September
PerbesarBadan Pusat Statistik (BPS) menargetkan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di DKI Jakarta rampung pada 15 September mendatang. BPS masih akan menelusuri sejumlah pelaku usaha yang belum ditemukan dalam daftar awal pendataan.
Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, mengatakan pendataan berdasarkan daftar awal atau prelist di DKI Jakarta saat ini telah mencapai 111 persen. Namun, masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum ditemukan maupun dokumennya masih berada di lokasi usaha sehingga proses pendataan perlu ditindaklanjuti.
"Saat ini sudah sebenarnya kami sudah melakukan dari prelist yang ada itu sebesar 111 persen untuk kondisi DKI. Namun demikian dari 111 persen itu masih ada beberapa yang tidak kami temukan. Juga dari tidak kami temukan dan juga ada beberapa yang masih dalam proses dokumen kami ada di tempat di tempat usaha yang tertinggal, yang nantinya akan kami telusuri," kata Zulkipli kepada wartawann di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8).
BPS masih memiliki waktu hingga 15 September untuk kembali mendatangi perusahaan atau pelaku usaha yang belum ditemukan. Langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi pendataan SE 2026 di Jakarta.
"Kita harapkan bahwa masa yang sekarang ini, waktu-waktu yang sampai dengan tanggal 15 September nanti, kami akan mendapatkan kembali, mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam prelist kami," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat Jakarta untuk membantu BPS dalam pelaksanaan SE 2026 dan meminta masyarakat agar memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.
Dia menegaskan pendataan tersebut merupakan tugas konstitusional untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan keadaan ekonomi di Jakarta.
"Saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri. Bahwa ini adalah tugas konstitusi yang diatur oleh konstitusi dan masyarakat diminta untuk menyampaikan, memberikan jawaban apa adanya," kata Pramono.
Dia pun meminta masyarakat tak khawatir memberikan data kepada petugas BPS. SE 2026 dilakukan untuk mengetahui potret kondisi ekonomi Jakarta dan tidak berkaitan dengan urusan perpajakan maupun kepentingan lainnya.
"Dan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan misalnya dengan perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta," tegasnya.
Zulkipli menambahkan, masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata masih dapat menghubungi kantor BPS. Hal tersebut dilakukan agar petugas dapat menindaklanjuti pendataan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
"Dan bagi yang belum terdata, Pak Gubernur itu nantinya bisa menghubungi kantor BPS sebenarnya kalau saat ini belum terdata. Dan waktu kita masih ada, nanti kita sampai dengan pertengahan bulan September ini kita masih melakukan pendataan," tutup Zulkipli.