Polri Sebut Tak Perlu Uji Ulang Ijazah Jokowi: Pemeriksaan Labfor Sudah Sesuai Prosedur

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu  menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Mabes Polri menyatakan tidak perlu ada pengujian forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polri menyebut pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sesuai prosedur.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum.

“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemeriksaan yang telah dilakukan membuat pengujian ulang terhadap dokumen tersebut tidak diperlukan.

“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” pungkasnya.

Presiden ke-7 RI Joko Widod di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa d Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sebelumnya, tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pengujian ulang ijazah asli Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya meminta ijazah tersebut diperiksa secara forensik dan dibandingkan dengan sedikitnya tiga ijazah lain yang diterbitkan pada November 1985.

Layar menampilkan arsip foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Pada Mei 2025, Bareskrim Polri bersama Puslabfor telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan ijazah asli Jokowi dengan dokumen milik tiga rekannya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pemeriksaan mencakup bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor saat itu.

Hasil pemeriksaan menyatakan ijazah Jokowi identik dengan tiga dokumen pembanding tersebut.

Sidang Roy Suryo dan Kapolri Listyo Sigit

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigid Prabowo (kiri) saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Adapun dalam sidang 5 November 2026 di PN Jaktim, pengacara terdakwa Roy Suryo bertanya kepada Jokowi saat menjadi saksi pelapor, siapa Kapolri saat Jokowi membuat laporan kepolisian dan ijazahnya diperiksa secara forensik.

Jokowi awalnya keberatan menyebut namanya. Namun, setelah didesak, Jokowi menjawab,"Pak Listyo Sigit."

Listyo Sigit diangkat sebagai Kapolri pada 21 Januari 2021 oleh Jokowi semasa menjadi presiden periode kedua.

Listyo Sigit yang telah diberhentikan sebagai Kepala KSP saat ini berstatus tersangka dan ditahan terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan berbagai elemen sipil lainnya menggunakan peralatan milik negara.

instagram embed