Pramono Segera Sambungkan JPO ‘Love-Hate Relationship’ di Rasuna Said
PerbesarGubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang sempat menjadi sorotan karena tidak saling terhubung akan segera dikoneksikan.
Pernyataan itu disampaikan Pramono menanggapi keluhan masyarakat mengenai dua JPO di kawasan tersebut yang berdiri berdampingan, namun tidak tersambung. Kondisi itu sempat viral di media sosial dan disebut sebagai JPO ‘love-hate relationship’.
“Kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8).
Pramono mengatakan, pembahasan mengenai penyambungan JPO tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/8).
“Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu, jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik,”
JPO ‘Love-Hate Relationship’ Rasuna Said
Sebelumnya, dua JPO di kawasan Rasuna Said menjadi perhatian publik lantaran berdiri berdampingan, tetapi tidak terhubung.
Pantauan kumparan di lokasi pada Minggu (2/8), kedua struktur tersebut tampak tidak tersambung dari Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said dengan JPO yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang melintang di kawasan itu.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan kedua JPO tersebut dibangun oleh instansi yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula.
Menurut Dinar, JPO pertama merupakan fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah lebih dahulu dibangun untuk masyarakat umum.
Sementara itu, JPO kedua merupakan infrastruktur integrasi yang dibangun oleh LRT Jabodebek untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.
Ia menjelaskan, perubahan akses menuju Halte Transjakarta terjadi setelah lokasi halte dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek. Sejak saat itu, akses menuju halte tidak lagi melalui JPO lama, melainkan dialihkan ke JPO integrasi.
Meski demikian, Dinar memastikan JPO integrasi tetap dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk menyeberang jalan tanpa harus membeli tiket transportasi umum.
“JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses,” kata Dinar dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).
Bina Marga Sebut Kedua JPO Tak Bisa Tersambung
Menanggapi usulan publik yang meminta kedua JPO tersebut dihubungkan secara fisik, Bina Marga DKI mengungkapkan adanya kendala teknis yang signifikan dari struktur bangunan.
Berdasarkan kajian, terdapat perbedaan elevasi lantai setinggi 75 sentimeter antara kedua JPO, sementara jarak horizontal antarkedua struktur sangat dekat, yaitu hanya sekitar 60 sentimeter.
"Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna," terang Dinar.
Meskipun tidak terhubung langsung, jarak antara tangga turun kedua JPO tersebut relatif dekat, yakni hanya sekitar 50 meter. Masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas JPO yang paling sesuai dengan titik tujuan penyeberangan masing-masing.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas," pungkas Dinar.