Bukan Sekadar Prompt: Menggugat Kapasitas Sistem Pendidikan Kita di Era AI
Akademisi yang percaya teknologi harus inklusif. Mengajar di Universitas Sanata Dharma, meneliti tentang teknologi pendidikan. Menulis untuk berbagi, berkarya untuk negeri. Percaya bahwa teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJakarta sedang riuh oleh mimpi-mimpi besar. Di ruang rapat yang dingin, kata Artificial Intelligence (AI) diucapkan dengan nada penuh kemenangan. Kita bicara transformasi digital. Kita bicara kurikulum masa depan. Namun, mari kita buka buku Artificial Intelligence and Education in the Global South: A Systems Perspective (2026) karya Prof Fernando Reimers dan timnya. Buku ini menawarkan lensa yang jernih sekaligus menyakitkan.
Bagi negara-negara di belahan bumi bagian selatan, termasuk Indonesia, AI bukan sekadar alat teknologi. Ia adalah cermin yang memantulkan kegagalan sistemik kita. Jika sistemnya sudah timpang, AI hanya akan menjadi mesin yang mempercepat ketimpangan itu. Teknologi tidak pernah bekerja di ruang hampa. Ia bekerja di dalam sebuah ekosistem. Di Indonesia, ekosistem itu sedang sangat tidak sehat. Kita sibuk mengejar gengsi digital, namun fondasi kemanusiaan di ruang kelas kita dibiarkan merana.
Obituari di Balik Jeratan Birokrasi Bank
Tragedi di Ngada, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini adalah bukti betapa kakunya sistem kita. YBR, seorang bocah kelas IV SD, mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki buku tulis dan pulpen. Namun, penelusuran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyingkap fakta yang lebih perih. YBR sebenarnya adalah peserta Program Indonesia Pintar (PIP). Haknya ada di sana. Uangnya ada di sana. Namun, uang itu tidak pernah sampai ke tangannya. Mengapa? Karena hambatan teknis perbankan yang tidak manusiawi.
Pihak bank mewajibkan kesesuaian data kartu identitas dengan sekolah tempat anak terdaftar. Di daerah terpencil seperti Ngada, urusan domisili dan KTP sering kali menjadi labirin yang buntu. KPAI mengungkap bahwa kebijakan teknis bank ini menghambat pencairan dana yang seharusnya menjadi penyambung nyawa pendidikan anak-anak miskin.
Selain itu, ada kegagalan komunikasi sistemik. Pihak sekolah belum memahami bahwa pencairan dana bagi siswa yang terkendala jarak bisa dilakukan secara kolektif. Inilah "Kapasitas Kebijakan" (Policy Capacity) yang dibahas oleh Reimers. Kita punya programnya. Kita punya anggarannya. Namun, kita gagal dalam implementasi di lapangan. Aturan teknis perbankan telah membunuh harapan seorang bocah.
Sekolah yang Longsor dan Ironi Guru Honorer
Kondisi fisik sekolah tempat YBR belajar, SD Negeri Rutojawa, juga memberikan gambaran tentang prioritas negara yang sedang goyah. KPAI menemukan bahwa sekolah tersebut membutuhkan revitalisasi segera. Empat ruang kelas di sana mengalami longsor dan sudah tidak layak pakai. Ruang perpustakaan yang seharusnya menjadi gudang ilmu, terpaksa digunakan untuk kelas 6 karena ketiadaan fasilitas. Di sinilah letak ironi yang paling tajam. Kita bicara soal integrasi AI yang membutuhkan infrastruktur digital canggih, sementara gedung sekolahnya sendiri sedang terancam runtuh.
Kegagalan anggaran negara juga merembes hingga ke uang saku orang tua. KPAI mengungkap bahwa sekolah sempat memungut sumbangan sebesar Rp1 juta per siswa. Mengapa pungutan itu ada di tengah narasi pendidikan gratis? Alasannya memilukan: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Dana tersebut tidak cukup untuk membayar gaji guru honorer. Jadi, beban untuk memuliakan guru dipindahkan ke pundak orang tua siswa yang untuk membeli pulpen saja sudah kesulitan. Inilah sistem yang sedang sakit. Guru honorer dibiarkan merana, bangunan sekolah dibiarkan longsor, sementara dana pendidikan murni terus digerus oleh ambisi-ambisi populis.
Algoritma di Menara Gading dan Nalar yang Kelaparan
Dalam kacamata sistem Reimers, integrasi AI hanya akan berhasil jika kapasitas dasar pendidikan sudah terpenuhi. Di Indonesia, kita sedang melakukan sebaliknya. Kita sedang membangun atap digital di atas bangunan yang fondasinya sedang longsor. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran hingga Rp335 triliun. Ironisnya, sepertiga dari dana itu, sekitar Rp223 triliun, dicomot dari pos anggaran pendidikan. Ini adalah distorsi prioritas yang luar biasa berbahaya.
Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kelas yang longsor di Ngada kini dialihkan untuk urusan logistik dapur raksasa. Pemerintah berdalih MBG akan meningkatkan kecerdasan. Memberi makan fisik anak itu baik, namun membiarkan mereka putus asa karena pulpen tak terbeli dan sekolah yang rusak adalah sebuah pengabaian martabat. Kita sedang membangun bangsa yang mungkin kenyang secara fisik, namun nalar mereka dibiarkan malnutrisi karena prioritas anggaran yang salah kamar. Pendidikan adalah soal nalar, bukan sekadar logistik perut. Jika anggaran operasional sekolah dipangkas demi efisiensi dana MBG, negara sebenarnya sedang meracuni masa depannya sendiri.
Guru: Antara Automasi dan Nestapa Ekonomi
Reimers menyoroti risiko bias dan komersialisasi dalam AI. Di ruang kelas kita, bias itu tampak dari bagaimana guru diperlakukan. AI seharusnya membebaskan guru dari tugas repetitif agar bisa lebih banyak berdialog dengan murid. Namun, di Indonesia, guru-guru kita justru dipaksa menjadi operator data aplikasi digital. Sekarang, mereka dituntut pula melek AI. Padahal, gaji mereka sering kali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di saat yang sama, negara dengan mudah mengangkat puluhan ribu pegawai gizi menjadi PPPK dengan gaji layak.
Ketimpangan ini melukai rasa keadilan yang paling dasar. Kita seolah lebih menghargai petugas dapur daripada penjaga nalar bangsa. Jika guru honorer tetap harus digaji dari sumbangan siswa yang miskin, AI secanggih apa pun hanya akan menjadi berhala baru. Kita sedang menanamkan algoritma elit di atas piring pendidikan yang retak. Reimers mengingatkan bahwa tanpa akuntabilitas dan etika, teknologi hanya akan menjadi alat pemanis di atas struktur yang sedang keropos. Kita butuh negara yang hadir bukan hanya di forum internasional yang mewah. Kita butuh negara yang hadir di SDN Rutojawa untuk memperbaiki kelas yang longsor.
Menjemput Kembali Ruh Kemanusiaan
Kematian YBR di Ngada seharusnya menjadi lonceng kematian bagi keangkuhan kebijakan kita. Ia adalah bukti bahwa di balik keriuhan teknologi, ada anak bangsa yang sekarat karena kemiskinan dan birokrasi yang kaku. Jika untuk urusan mencairkan haknya di bank saja seorang anak harus terhambat oleh aturan KTP, maka sesungguhnya nurani kebijakan kita sedang berada di titik nadir. AI boleh saja pintar, tapi ia tidak punya rasa iba. Ia tidak bisa menangis bersama ibu di Ngada yang menafkahi lima anak sendirian sebagai buruh serabutan.
Masa depan Indonesia Emas tidak sedang dipertaruhkan di dalam ruang-ruang rapat yang dingin. Ia sedang diuji di dalam isi tas sekolah setiap anak miskin. Kembalikan anggaran pendidikan untuk fungsi inti pendidikan tanpa potongan. Muliakan guru dan dosen sebelum bicara soal algoritma. Jangan biarkan teknologi menjadi alasan untuk terus melakukan efisiensi yang mencekik rakyat kecil. Pendidikan adalah investasi jiwa yang suci, bukan sekadar komoditas politik atau alat kampanye yang murah. Berhentilah bicara tentang kemajuan teknologi jika sebuah pulpen masih menjadi barang mewah yang harus ditebus dengan nyawa anak bangsa sendiri. Mari kita jemput kembali masa depan itu dengan nurani yang (lebih) jernih.
Salam Cerdas dan Humanis.