Polri Dalam Kerangka Keamanan Regional Pasifik

Indonesia sebagai actor rezim politik internasional terus aktif dalam berbagai agenda baik dalam skala global, regional maupun bilateral antar negara. Manifestasi politik luar negeri Indonesia Bebas-Aktif memberikan pengaruh terhadap gaya rezim pemerintahan Indonesia dalam keterlibatan di kancah internasional.

Refleksi geopolitik Indonesia yang terletak di wilayah strategis daratan dan lautan menempatkan negara ini di tengah-tengah pertarungan hegemoni dunia yang sangat rentan terhadap perkembangan berbagai isu keamanan global maupun regional.

Melihat ke arah timur, Indonesia memiliki nilai historis dan relasi yang kuat terhadap perkembangan isu di wilayah Papua yang masih merupakan rumpun melanesia. Kemajemukan Indonesia adalah keniscayaan, terlebih Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 dan tidak dipungkiri masih menyisakan berbagai narasi yang menjurus ke persoalan disintegrasi bangsa ini.

Langkah mitigasi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tidak sedikit. Dalam dimensi kebijakan luar negeri strategis,Indonesia tengah mencanangkan Grand Design Strategi Kebijakan Pacific Elevation (GDSKPE) yang berfokus pada pembangunan negara-negara pasifik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan termasuk kontribusi Pemerintah Indonesia dalam organisasi negara-negara pasifik yaitu Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu agen Pemerintah selalu mendukung kebijakan luar negeri khususnya terkait kerja sama keamanan. Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Polri berfokus dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional maupun peningkatan kapasitas personel polisi/aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut dilakukan melalui beberapa platform kerja sama yang dibentuk berdasarkan konsensi bersama, beberapa platform kerja sama baik dalam dimensi multilateral seperi PBB dan Interpol, regional seperti ASEAN dan bilateral dalam bentuk perjanjian police to police antar instansi kepolisian.

Peta negara-negara melanesia. Foto: shutterstock

Polri dan MSG

Di kawasan pasifik, Polri aktif dalam mendukung pembentukan framework MSG Security Strategy (SS) beranggotakan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Indonesia yang aktif sebagai full member dalam mekanisme Working Group (WG). Keterlibatan aktif Polri tersebut, tentunya sinergis dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam peningkatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Selain keterlibatan dalam dimensi regional organisasi MSG, Polri juga secara aktif melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara pasifik khususnya dengan negara-negara anggota MSG. Kerja sama tersebut, yang diformilkan dengan pembentukan naskah perjanjian internasional dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas personel aparat penegak hukum masing-masing negara.

Pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia telah menyalurkan seeds money sejumlah USD 500.000 untuk pembangunan MSG Regional Police Academy (RPA) yang berpusat di Fiji dalam rangka penyediaan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan kapasitas personel aparat penegak hukum/kepolisian negara anggota MSG dan kawasan pasifik. Pembangunan MSG RPA diformilkan dengan Agreement Establishing the MSG Regional Police Academy yang ditandatangani para MSG Leaders pada tanggal 26 Juni 2015.

Pada tahun 2022, Polri turut mendukung pembentukan dan pengembangan dokumen framework MSG RSS dengan kontribusi sukarela sejumlah USD 100.000 yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol. Johni Asadoma, M,Hum. kepada Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Leonard Louma OBE. dari Papua Nugini. Kontribusi sukarela ini merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia yang disambut positif oleh negara-negara anggota MSG dalam rangka menegembangakan framework kerja sama keamanan sub regional pasifik selatan.

Rezim Keamanan Regional Pasifik Selatan

Blueprint rezim keamanan regional pasifik selatan diejawantahkan dalam dokumen framework MSG Security Strategy yang memuat 6 (enam) prioritas keamanan strategis MSG, yaitu: (1) pengamanan perbatasan, (2) pengelolaan ruang siber, (3) pemberantasan kejahatan transnasional, (4) pengembangan mekanisme tanggap bencana, (5) pengembangan mekanisme pengelolaan resiko perubahan iklim, dan (6) keamanan kesehatan.

Dalam kerangka tersebut, Polri dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menggandeng lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) Indonesia terkait yang membidangi serta para praktisi maupun akademisi guna mengimplementasikan framework ini agar lebih strategis, konkret dan efektif di masa depan.

Polri akan terus aktif dalam kegiatan MSG, terbaru Polri akan host mekanisme pertemuan MSG tingkat Menteri Kepolisian, Police Ministers Meeting (PMM) ke-4 dan Kepala Kepolisian, Police Commissioners Conference (PCC) ke-9 di Indonesia pada tahun 2025. Pertemuan ini merupakan platform strategis bagi para pemimpin kepolisian MSG untuk sharing information dan best practices dalam hal penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan serta menciptakan strong engagement. Dalam pertemuan itu juga dokumen framework MSG SS akan diedarkan dan disahkan.

Penulis (di atas ibu berkerudung) berfoto bersama delegasi negara-negara MSG disela-sela pertemuan MSG SS Working Group ke-4 di Suva, Fiji tahun 2023. (Foto: dokumentasi pribadi)

Dimensi keamanan strategis "menjaga Indonesia dari luar"

Wilayah pasifik memiliki tantangannya tersendiri. Pembangunan manusia dan ekonomi terus berjalan di tengah-tengah perebutan pengaruh antar hegemoni kekuatan dunia. Pasifik menjadi sangat strategis dari segi geografis maupun berbagai potensi yang terkandung didalamnya. Selain itu, pasifik juga menyimpan potensi tantangan keamanan khususnya terkait perkembangan kejahatan transnasional antara lain human trafficking, people smuggling, drugs trafficking, maritime crimes serta IUU fishing.

Dalam dimensi keamanan strategis, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan memitigasi potensi ancaman kejahatan transnasional. Polri merupakan instansi dalam Pemerintah Indonesia yang memiliki potensi capitals yang sangat strategis khususnya dalam bidang keamanan strategis. Polri memiliki representasi di 34 wilayah daerah dan 19 representatif yang tersebar di luar negeri yang menjadikan postur kepolisian nasional yang menjangkau luas dan interoperability.

Di dalam negeri Polri mempunyai mandat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penegakan hukum, secara pararel Polri terus berupaya mengembangkan jaringan dan kerja sama internasional salah satunya di kawasan Pasifik. Kawasan pasifik menjadi sangat krusial karena berpotensi menimbulkan ekses yang berkaitan dengan kemanan internasional, keamanan nasional hingga isu separatisme Papua.

Dimensi keamanan strategis di wilayah Pasifik menjadi salah satu instrumen yang aktual dan efektif dalam rangka menjalin hubungan dengan negara-negara di pasifik. Oleh karena itu, Polri mengusahakan seluruh capital yang dimiliki dan melihat peluang besar untuk turut "menjaga Indonesia dari luar". (RAS)