Menakar Capaian Program Kemendikbudristek

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kunjungannya di SMP Negeri 2 Kota Bandung (Foto Instagram/Kemendikbudristek)

Berbagai tantangan muncul dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek agar tidak monoton

Dunia pendidikan tanah air menghadapi beragam tantangan dalam beberapa tahun belakangan. Tekanan dari banyak pihak terkait penyelenggaraan pendidikan selama dan pasca pandemi covid-19 ternyata turut melejitkan keberhasilan program-program yang dicanangkan. Capaian program Kemendikbudristek dapat dibuktikan dari tingkat kepuasan warga terhadap kebijakan Kemendikbudristek.

Dalam Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek, lebih dari 75% warga Indonesia puas atas kebijakan Kemendikbusristek. Menurut Survei Nasional yang dilakukan oleh Indikator pada 7 - 12 April 2022, tingkat kepuasan warga terhadap kebijakan atau program Kemendikbudristek dirinci menjadi 3 kategori: sangat bermanfaat, cukup bermanfaat, dan kurang bermanfaat.

Program yang paling banyak dinilai sebagai kebijakan yang sangat bermanfaat oleh warga yakni Pembelajaran Tatap Muka (PTM), KIP Kuliah Merdeka, bantuan kuota internet, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, serta Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS). Bantuan untuk pelaku budaya, Guru Penggerak, Matching Fund Vokasi, Sekolah Penggerak, dan Platform Merdeka Mengajar termasuk kebijakan yang paling banyak dinilai cukup bermanfaat.

Sementara kebijakan yang paling banyak dinilai kurang bermanfaat antara lain PPDB dengan membuka hingga maksimal 30% kuota untuk jalur prestasi, Asesmen Nasional (AN), SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah, Mendikbudristek menolak dengan tegas penggunaan Bahasa Melayu Malaysia sebagai Bahasa Pengantar ASEAN, serta hak belajar tiga semester di luar kampus.

Apabila kebijakan-kebijakan yang paling banyak dinilai sangat bermanfaat, cukup bermanfaat, dan kurang bermanfaat ini diklasifikasikan lagi dalam kuadran satu sampai empat, maka: 1) Kuadran 1: PPDB 30% jalur prestasi; 2) Kuadran 2: BOS langsung ke sekolah, KIP Kuliah Merdeka, PTM, bantuan kuota internet; 3) Kuadran 3: Matching Fund Vokasi, AN, SKB Tiga Menteri, penolakan atas penggunaan bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar ASEAN, hak belajar tiga semester di luar kampus, dan; 4) Kuadran 4: Bantuan untuk pelaku budaya, Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Platform Merdeka Mengajar.

Dengan asumsi Kuadran 1 berarti popularitas program di atas 40% dan kurang dari 80% warga yang menilai bahwa program tersebut bermanfaat, Kuadran 2 berarti popularitas program di atas 40% dan lebih dari 80% warga yang menilai bahwa program tersebut bermanfaat, Kuadran 3 berarti popularitas program lebih rendah dari 40% dan kurang dari 80% warga yang menilai bahwa program tersebut bermanfaat, Kuadran 4 berarti popularitas program lebih rendah dari 40% dan lebih dari 80% warga yang menilai bahwa program tersebut bermanfaat.

Secara keseluruhan, mayoritas warga menilai cukup atau sangat bermanfaat di tiap program; terutama program yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang, seperti PTM, KIP Kuliah Merdeka, bantuan kuota internet, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, serta Permen PPKS. Termasuk pada Kurikulum Merdeka dan kebijakan Kemendikbudristek terkait pandemi covid-19.

Dari 41,3% responden yang tahu tentang Nadiem Makarim, 63,6% diantaranya cukup puas dengan kinerja Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek, 64,6% cukup puas dengan kebijakan Kemendikbudristek, dan 59,2% cukup percaya Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek dapat membawa Pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Artinya, Nadiem mulai dikenal banyak warga dan kinerjanya dinilai positif.

Survei Indikator tentang Program Kemendikbudristek Foto Istimewa

Namun demikian, berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program atau kebijakan Kemendikbudristek dialami oleh sejumlah pihak, misalnya pada kebijakan terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi covid-19. Menurut Peneliti PPTIK ITB, Marzuki dalam Tantangan dan Terobosan Pendidikan di Era Digitalisasi, sebagian guru dinilai belum memahami bagaimana menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara penuh sehingga siswa rentan merasa bosan.

Pasalnya, penggunaan fitur percakapan di ruang-ruang virtual yang tidak sefleksibel bertanya saat tatap muka secara langsung memicu penurunan kualitas pembelajaran. Marzuki mempertegas bahwa komunikasi dan kepercayaan dengan orang tua juga harus dibangun untuk mendampingi peserta didik menggunakan teknologi agar bisa beradaptasi dengan era saat ini.

Menilik kemungkinan adanya penurunan kualitas pembelajaran, guru perlu bisa menciptakan suasana belajar aktif, memotivasi agar siswa mampu dan mau menjelaskan gagasan secara kritis, kreatif, dan inovatif di kelas dan forum ilmiah, serta mendorong siswa supaya siswa mempraktikkan gagasan-gagasan tersebut sehingga kelak mereka memiliki keterampilan kehidupan dan siap mewujudkan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Sunarti mengungkapkan dalam Ayo Guru Berbagi: Tantangan Pendidik dalam Menghadapi Merdeka Belajar, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek dibentuk untuk memperbaiki mekanisme pendidikan di Indonesia yang terkesan monoton.

Dalam tantangan perubahan manajemen tata kelola pendidikan sekolah dasar, sinergitas dengan pemerintah daerah kabupaten/kota masih memerlukan perhatian. Selain itu, pelibatan peran mitra pendidikan di pusat dan kabupaten/kota serta peran anggaran swasta dalam pendidikan yang belum optimal. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah yang sebagian besar hanya menyentuh sisi kognitif sehingga berdampak pada nilai karakter siswa.

Tantangan lainnya adalah proses, pembiasaan, keteladanan dalam pendidikan karakter dan penciptaan lingkungan belajar pada sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan karakter anak belum maksimal. Itulah mengapa, Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih menyebutkan dalam Tantangan dan Strategi Direktorat Sekolah Dasar Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila bahwa perlu dilakukan upaya penguatan karakter siswa secara intensif, ekstensif, holistik dan terprogram.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pemerintah harus memberikan perhatian, pemahaman, sosialisasi, serta pelatihan kepada kepada para pemangku kepentingan terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan atau program Kemendikbudristek, terutama pada kebijakan prioritas yang persentase popularitas dan kebermanfaatan bagi warganya tinggi.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dan capaian berbagai program, Kemendikbudristek seyogyanya melakukan optimalisasi anggaran, pembinaan siswa, tata kelola, kesarprasan, pembelajaran dan penilaian, serta Pendidikan Layanan Khusus (PLK) dan afirmasi; memberi dukungan manajemen, media center, dan kemitraan; melaksanakan program Sekolah Penggerak; hingga merealisasikan bantuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Bantuan TIK ini berupa distribusi peralatan TIK di sekolah dasar sebanyak 50% dan bimbingan teknis kepada kepala sekolah serta guru-guru dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK.

Rizki Putra Dewantoro, Pegiat Komunitas Literasi Pendidikan Iqro Movement