Struktur Pemerintahan Kerajaan Majapahit yang Rapi dan Terpusat

Relief dari Kerajaan Majapahit. Foto: Dok. manhattanda.org

Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah Nusantara, bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi juga karena sistem birokrasinya yang kompleks. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit dirancang secara terpusat dan hierarkis untuk memastikan stabilitas politik dan kelancaran administrasi di seluruh wilayah kekuasaannya. Sistem ini memungkinkan kerajaan berfungsi secara efektif selama berabad-abad.

Hirarki Pusat Pemerintahan: Raja dan Dewan Penasihat

Puncak kekuasaan dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit berada di tangan raja yang dibantu oleh dewan penasihat elit. Lingkaran inti ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut nasib seluruh kerajaan. Kekuasaan terpusat di ibu kota, sementara para pejabat tinggi memastikan kebijakan raja terlaksana dengan baik.

Raja: Pemegang Otoritas Politik Tertinggi

Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan memegang otoritas absolut. Sebagai pemimpin tertinggi, semua keputusan politik, militer, dan keagamaan berada di tangannya. Gelar yang disandang raja, seperti Sri Maharajadiraja, mencerminkan kedudukannya yang luhur dan tak tertandingi.

Bhattara Saptaprabhu: Dewan Pertimbangan Kerajaan

Meskipun berkuasa mutlak, raja tidak memerintah sendirian. Terdapat sebuah dewan pertimbangan agung yang disebut Bhattara Saptaprabhu. Menurut buku Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya oleh Slamet Muljana, dewan ini terdiri dari para kerabat dekat raja yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan atas berbagai kebijakan strategis.

Rakryan Mahamantri Katrini: Jabatan untuk Para Putra Raja

Untuk mempersiapkan suksesi dan menjaga stabilitas dinasti, para putra raja diberi jabatan penting. Mereka tergabung dalam dewan Rakryan Mahamantri Katrini. Jabatan ini terdiri dari tiga posisi utama, yaitu Rakryan Mahamantri Hino, Rakryan Mahamantri Sirikan, dan Rakryan Mahamantri Halu, yang umumnya dipegang oleh putra mahkota atau pangeran senior.

Aparatur Birokrasi Pelaksana Kebijakan Kerajaan

Di bawah raja dan dewan penasihat, struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit memiliki badan eksekutif yang solid. Aparatur birokrasi ini terdiri dari para menteri dan pejabat tinggi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Mereka memastikan semua perintah raja dan kebijakan negara dapat diimplementasikan hingga ke tingkat terendah.

Rakryan Mantri ri Pakira-kiran: Dewan Menteri Pelaksana

Badan pelaksana utama adalah Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, yang berfungsi sebagai dewan menteri. Dalam buku Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit oleh Slamet Muljana, dijelaskan bahwa dewan ini dipimpin oleh Rakryan Mahapatih. Anggotanya meliputi pejabat tinggi seperti Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung, dan Rakryan Kanuruhan.

Dharmmadhyaksa: Pejabat Hukum Keagamaan

Urusan hukum yang berkaitan dengan agama diatur oleh pejabat khusus. Terdapat dua Dharmmadhyaksa utama, yaitu Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa dan Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Mereka bertindak sebagai hakim agung dalam perkara keagamaan.

Dharmma-upapatti: Pejabat Urusan Keagamaan

Selain Dharmmadhyaksa, ada pula pejabat keagamaan lain yang disebut Dharmma-upapatti. Mereka adalah para ahli agama yang bertugas membantu Dharmmadhyaksa. Para pejabat ini mengurus berbagai hal, mulai dari administrasi tanah suci hingga penyelesaian sengketa keagamaan di tingkat lokal.

Sistem Pembagian Wilayah Administratif Kerajaan

Untuk mengelola wilayah yang sangat luas, struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit membagi kekuasaannya secara administratif. Pembagian ini memungkinkan kontrol yang efektif dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Setiap tingkatan wilayah dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya.

Bhumi: Pusat Kerajaan yang Dipimpin Langsung oleh Raja

Wilayah inti kerajaan atau ibu kota disebut Bhumi. Area ini berada di bawah kendali langsung raja dan menjadi pusat segala aktivitas politik, ekonomi, dan budaya. Di sinilah istana kerajaan dan kantor-kantor pemerintahan utama berada.

Nagara: Wilayah Setingkat Provinsi yang Dipimpin Gubernur (Bhre)

Di luar wilayah pusat, terdapat pembagian wilayah setingkat provinsi yang disebut Nagara. Buku Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit karya Slamet Muljana menyebutkan bahwa setiap Nagara dipimpin oleh seorang bangsawan bergelar Bhre. Biasanya, posisi ini dipegang oleh kerabat dekat raja.

Watek, Wanua, dan Kabuyutan: Pembagian Wilayah Lebih Kecil

Di bawah Nagara, terdapat unit administrasi yang lebih kecil. Wilayah setingkat kabupaten disebut Watek, yang dipimpin oleh seorang Akuwu. Di bawahnya lagi ada Wanua atau desa yang dipimpin oleh seorang Rama, serta Kabuyutan yang merupakan desa perdikan atau bebas pajak.

Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan di Era Majapahit

Ketertiban sosial dan stabilitas politik Majapahit ditopang oleh sistem hukum yang mapan. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit memiliki lembaga peradilan dan kitab undang-undang yang menjadi rujukan. Hal ini menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi dalam penegakan hukum pada masanya.

Kitab Kutaramanawa Dharmasastra sebagai Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang digunakan di era Majapahit adalah kitab perundang-undangan yang diadopsi dari tradisi hukum Hindu. Dalam buku Masa Akhir Majapahit, Hasan Djafar menjelaskan bahwa kitab hukum seperti Kutaramanawa Dharmasastra menjadi acuan utama dalam proses peradilan untuk menyelesaikan berbagai perkara pidana maupun perdata.

Peran Dhyaksa (Hakim) dalam Menegakkan Keadilan

Proses peradilan dijalankan oleh para hakim yang disebut Dhyaksa. Mereka bertugas menafsirkan hukum dan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kehadiran Dhyaksa memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaan.