Nadiem Makarim: Bagaimana Gaya Kepemimpinan Bos Ojek Online Memimpin Kemendikbud

Nadiem Makarim Ketika Menjadi BOS PT. Karya Anak Bangsa

Nadiem Makarim, mungkin nama tersebut tidak asing lagi kita dengar. Mantan Bos PT. Karya Anak Bangsa atau yang sering kita kenal dengan nama Gojek Indonesia kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ketika beliau dilantik pada 23 Oktober 2019, banyak orang-orang yang bertanya kepada presiden Joko Widodo, apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi kepada sosok Nadiem Makarim, mengingat Nadiem belum menempuh jenjang S3 ( Doktor ) dan juga belum meraih gelar profesor, tentu banyak perguruan tinggi yang terkejut dengan keputusan yang diambil presiden ditambah dengan kembalinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ( DirJen DikTi ) ke pangkuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( KeMenDikBud ).

Penulis pun berpikiran sama dengan kebanyakan orang-orang awam diluar sana, apakah Nadiem akan sukses membenahi pendidikan di Indonesia seperti Nadiem memimpin Gojek, tentu akan ada perbedaan ketika memimpin organisasi/ perusahaan yang ada di sektor privat dan sektor publik. Diawal-awal kepemimpinan Nadiem, banyak jokes yang beredar adalah bahwa membayar uang sekolah/ uang kuliah akan bisa menggunakan melalui aplikasi gojek dan menggunakan saldo gopay dan jokes tersebut menjadi kenyataan, banyak sekolah dan perguruan tinggi yang mulai bekerja sama dengan gojek untuk menyediakan layanan pembayaran uang sekolah/uang kuliah melalui aplikasi gojek. Dalam acara “ Mata Najwa “ yang ditayangkan di salah satu televisi swasta, Nadiem pernah mengklarifikasi hal ini bukan wewenang MenDikBud untuk menentukan platform pembayaran uang sekolah/uang kuliah, tetapi merupakan wewenang sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan. Mungkin ini satu hal yang menarik bagi kebanyakan orang karena merupakan suatu perubahan yang sesuai dengan zaman, tetapi bukan ini saja hal-hal menarik yang terjadi selama Nadiem menjadi MenDikBud, masih banyak hal menarik yang Nadiem lakukan sampai hari ini, dan akan saya jabarkan di bawah.

1. Kampus Merdeka

Selama ini, perguruan tinggi identik dengan tempatnya akademisi dan aktivis kampus berkarya dan identik dengan belajar teori di kelas selama 8 semester. Tentu ini yang perlu diubah, di mana para mahasiswa tidak hanya duduk diam di kelas tetapi juga mengeksplorasi minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa tersebut. Dilansir dari topuniversities.com perguruan tinggi negeri maupun yang masuk diperingkat 300 besar dunia hanya Universitas Gajah Mada ( UGM ) tepatnya di posisi 254 sedangkan Universitas Indonesia ada di peringkat 305 dan Institut Teknologi Bandung ( ITB ) di peringkat 313.

Sumber: Instagram Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Untuk mendongkrak peringkat perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Nadiem mengeluarkan kebijakan yang dinamakan “ Kampus Merdeka “. Kampus merdeka merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memacu perkembangan dan kemajuan universitas serta mendukung mahasiswa dalam mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga tidak hanya belajar teori di dalam kelas. Dilansir dari liputan6.com, kebijakan kampus merdeka memiliki 4 poin utama, yaitu:

a) Mempermudah mengubah status PTN Satuan Kerja ( SatKer ) menjadi PTN Badan Hukum ( BH )

b) Penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi

c) Kemudahan dalam membuka prodi baru

d) Kegiatan 2 semester di luar kampus

2. Penghapusan UN

Ujian Nasional ( UN ) selalu menjadi momok yang menakutkan bagi siswa kelas 6 SD, 9 SMP dan 12 SMA, meskipun UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan bagi siswa yang ingin naik ke jenjang berikutnya tetapi tetap saja masih banyak siswa yang ingin tetap memiliki nilai UN yang memuaskan dikarenakan apa yang sudah tertulis di SKHUN ( Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional ) akan menjadi sejarah dan kenangan selama kita hidup. Para orang tua juga rela mengeluarkan uang untuk membiayai anaknya kursus atau ikut bimbingan belajar supaya bisa mendapatkan nilai UN yang memuaskan. Melihat fenomena in, Nadiem Makarim memilih untuk meniadakan UN mulai tahun 2021, dan dikarenakan pandemi ini maka mulai tahun 2020 UN ditiadakan. Banyak siswa dan orang tua yang menyambut bahagia kebijakan ini, tetapi kenapa Nadiem memilih untuk menghapuskan UN?.

Ilustrasi Ujian Nasional

Seperti yang dilansir dari kompas.com, UN sebenarnya tidak dihapus oleh Nadiem selaku MenDikBud hanya saja sistem dan bentuk ujiannya yang diubah, mulai 2021 bentuk ujiannya adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter dan dilakukan ketika kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA, dan guru didorong untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa tidak stress dan juga orang tua tidak perlu membayar mahal bimbingan belajar anaknya.

3. Perombakan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )

Dana BOS terdiri dari 2 jenis yaitu afirmasi dan kinerja, dana BOS ini diberikan kepada sekolah negeri dan juga sekolah di daerah yang tergolong 3T ( tertinggal, terdepan dan terluar ). Di saat pandemi seperti ini banyak sekolah swasta yang terdampak, perlu diingat sekolah swasta masih mengandalkan SPP dari siswa, dan banyak orang tua siswa yang penghasilannya terganggu dikarenakan kehilangan pekerjaan/ dirumahkan/ usaha sedang sepi akibat covid-19. Dilansir dari merdeka.com, melihat fenomena yang terjadi Nadiem mengalokasikan dana sebesar 3,2T untuk membantu sekolah swasta melalaui dana BOS, setiap sekolah akan mendapatkan 60 juta per tahun, Dana BOS ini akan diberikan kepada 56.115 sekolah di 33.321 desa atau kelurahan di daerah terdampak Covid-19.

Ilustrasi Sekolah Swasta

4. Bekerja sama dengan Netflix untuk menayangkan film dokumenter di TVRI

Logo Netflix

Apa yang kita pikirkan pertama kali ketika mendengar kata Netflix? Mungkin ada yang langsung teringat dengan drama korea yang berjudul Crash Landing On You dan Itaewon Class atau mungkin film Hollywood seperti Money Heist atau 365 Days yang sedang ramai dibicarakan, atau malah jengkel dengan Telkom Indonesia yang memblokir . Baru-baru ini KemenDikBud mengumumkan kerja sama dengan Netflix untuk penayangan film dokumenter di TVRI.

Dilansir dari tribunnews.com, tujuan ditayangkan film dokumenter ini adalah supaya membantu siswa, orang tua, dan pengajar yang memiliki kendala akses internet, baik karena kendala ekonomi maupun geografis untuk tetap mendapatkan akses pengetahuan. Semoga Telkom Indonesia segera membuka blokir Netflix ya sobat…

5. Kebijakan Pemotongan Uang Kuliah/ Subsisi Kuota Selama Kuliah Online

Pada bulan Mei kemarin di twitter, mahasiswa ramai membuat tagar #MahasiswaMencariNadiem. Mahasiswa menuntut Nadiem untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan/ pemotongan Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) atau subsidi kuota bagi mahasiswa untuk semester depan. Dilansir dari kompas.com, Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan untuk merespon keresahan mahasiswa yaitu :

a. UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19.

b. Mahasiswa tidak wajib membayar UKT apabila sedang cuti atau tidak mengambil SKS sama sekali.

c. Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa.

d. Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil kurang atau sama dengan 6 SKS: Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S1, D4) Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3).

Kebijakan ini berlaku untuk PTN dan PTS, Nadiem berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan beban orang tua mahasiswa dan juga mencegah mahasiswa putus kuliah dikarenakan masalah ekonomi yang timbul akibat Covid-19.

Melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim selaku MenDikBud, kita bisa melihat gaya kepemimpinan beliau, antara lain:

1. Management Of Attention

Management Of Attention merupakan kemampuan pemimpin untuk dapat mengkomunikasikan tujuan serta arah yang dapat menarik perhatian anggota organisasi. Nadiem selaku MenDikBud dapat mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia dan dengan ide yang dicetuskan beliau, banyak orang yang mendukung kebijakan Nadiem untuk memajukan pendidikan Indonesia.

2. Democratic dan kepemimpinan partisipatif

Pada tanggal 6 Juni 2020, mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak KemenDikbud untuk menyampaikan keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Nadiem selaku KemenDikbud memberikan ruang aspirasi kepada mahasiswa untuk menuangkan keresahan dan ide yang dimiliki untuk terciptanya kebijakan yang berdasarkan fakta lapangan.

3. Kepempinan Visioner

Nadiem Makarim melalui kebijakan kampus merdeka mendukung mahasiswa untuk bisa belajar dari rumpun ilmu yang lain selama 2 semester, ini bertujuan supaya mahasiswa tidak hanya berfokus pada 1 ilmu tetapi juga bisa menguasai berbagai macam ilmu. Di era revolusi industri 4.0 bahkan sebagian negara seperti Jepang sudah memasuki 5.0, setiap individu dituntut untuk memiliki banyak keahlian, ini lah yang Nadiem inginkan dari mahasiswa Indonesia, tidak hanya pandai dalam teori tetapi juga pandai dalam praktek dan menguasai rumpun ilmu yang lain.