Membangun Penduduk Sulawesi Barat yang Maju Malaqbi Dengan Data

Ilustrasi Pengolahan Data (Sumber: https://www.istockphoto.com/id/vektor/pengusaha-bekerja-dari-rumah-dan-memeriksa-grafik-keuangan-gm1218524057-356085739)

Memperingati Hari Statistik Nasioanl (HSN) yang biasanya diperingati setiap tanggal 26 September kita biasanya diingatkan akan pentingnya data yang akurat dan berkualitas dalam pembangunan. Slogan yang sering sekali kita dengar bahwa membangun itu mahal, tetapi membangun tanpa data yang akurat dan berkualitas lebih mahal. Membangun tanpa data yang akurat dan berkualitas akan menjadi lebih mahal karena arah pembangunan maupun kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini akan mengakibatkan kebijakan dan pembangunan yang diharapkan menjangkau semua pihak menjadi tidak relevan dan tidak efektif. Sebagai salah satu contoh adalah data bantuan sosial (bansos) yang saat ini menjadi trending topik, dimana seseorang yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan malah tidak mendapat bantuan sebaliknya yang tidak berhak malah mendapat bantuan.

Sulawesi Barat (biasa disingkat Sulbar) merupakan provinsi ke-33 dalam negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004, yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan Provinsi Sulbar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Sulbar sebesar 1,42 juta jiwa. Sebelum lebih lanjut membahas membangun penduduk Sulawesi Barat, kita akan membahas kondisi sosial ekonomi umum Sulbar diantaranya data Indeks Pembangun Manusia (IPM), Gini Ratio, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat inflasi.

IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021, IPM Sulbar tahun 2020 sebesar 66,11 terus meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya saja nilai IPM ini adalah 4 terendah dari 34 provinsi di Indonesia. Jika dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) di tahun 2020 sebesar 65,06 terut meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dari sisi Angka Melek Hurup 15+ (AMH) sebesar 93.17 meningkat dari tahun ke tahun.

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2021, gini rasio Sulbar sebesar 0.356, nomor 21 terbesar dari 34 provinsi di Sulbar. Hal ini berarti ketimpangan masih tinggi di Sulbar.

Persentase penduduk miskin menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021, persentase penduduk Miskin Sulbar tahun 2020 sebesar 10,87 terus menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya saja nilai IPM ini adalah 4 terendah dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2021, gini rasio Sulbar meningkat menjadi 11.29 persen, di atas angka kemiskinan nasional sebesar 10.14 persen. Hal ini dikarenakan pandemi yang dihadapi tidak hanya di Provinsi Sulbar tetapi oleh semua provinsi di Indonesia.

TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021, TPT Sulbar tahun 2020 sebesar 3,32 persen terus menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data hasil Sakernas TPT Sulbar 2021 turun lagi menjadi 3.28 persen, yang merupakan TPT terendah dari 34 provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan bagaimana kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diukur dari besarnya nilai nilai PDB antar waktu. Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021, Pertumbuhan Ekonomi Sulbar tahun 2020 sebesar -2.2 persen, artinya terjadi perlambatan ekonomi. Hal ini dikarenakan pandemi yang dihadapi tidak hanya di Provinsi Sulbar tetapi oleh semua provinsi di Indonesia.

Inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021, Inflasi Sulbar tahun 2020 sebesar 1,8 persen. Nilai ini menunjukkan kenaikan harga secara umum di Sulbar cukup stabil.

Selanjutnya adalah melihat lapangan-lapangan usaha yang dapat memajukan Sulbar. Kita dapat melihat dari Tabel Input Output (I-O) Sulbar Tahun 2016. Indikator yang menjadi perhatian adalah daya serta indeks penyebaran dan kepekaan dari Tabel I-O. Suatu lapangan usaha yang memiliki daya penyebaran tinggi diartikan mempunyai daya dorong yang kuat dibandingkan sektor lainnya. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki data kepekaan yang tinggi diartikan memiliki daya tarik yang tinggi serta menggambarkan banyaknya output yang harus diproduksi oleh suatu sektor untuk memenuhi permintaan akhirnya. Lapangan usaha yang memiliki indeks daya penyebaran (IDP) yang tertinggi di Provinsi Sulbar adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,4747. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki indeks daya kepekaan (IDK) yang tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,4787. Untuk lapangan usaha yang memiliki IDK dan IDP yang lebih dari 1 atau disebut sebagai leading sektor adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Dua lapangan usaha ini saling terkait dan membutuhkan.

Berdasarkan pembahasan di atas kita dapat melihat bahwa di sisi IPM, kualitas sumber daya manusia (SDM) Sulbar masih perlu terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun daya belinya. Hal ini juga berkaitan dengan ketimpangan ekonomi (gini rasio) yang masih cukup tinggi serta kemiskinan yang masih di atas 10 persen. Sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan di masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan. Dengan mengetahui sektor unggulan yang ada maka pemerintah dapat mendukung lapangan-lapangan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Sulbar.

Peningkatan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal luar negeri (PMLN) juga diperlukan untuk sebagai salah satu cara menggerakkan perekonomian Sulbar. Tentu saja dalam hal ini perlu disiapkan SDM Sulbar yang berkualitas sehingga tidak hanya menjadi objek dari pembangunan maupun menjadi penonton di negeri sendiri tetapi menjadi subjek atau pelaku yang berperan akif dalam pembangunan Provinsi Sulbar.

Dengan adanya data yang akurat dan berkualitas, diharapkan para pemangku kebijakan dapat merumuskan arah kebijakan dan pembangunan yang tepat sasaran sehinga dapat terwujud “Membangun Penduduk Sulawesi Barat yang Maju Malaqbi.” Hal ini juga harus didukung oleh semua elemen masyarakat Sulbar, baik para akademisi, pengusaha, dan masyarakat umum dengan bahu membahu memberikan data yang baik dan benar, serta meningkatkan kemampuan SDM sehingga siap menghadapi tantangan ekonomi di era industri 4.0 dan dimasa pandemi saat ini.