Ancaman PHK Massal Buruh dan lonjakan pengangguran terbuka di Jawa Barat

Ilustrasi Aksi Mayday di Bandung. Foto Oleh LBH Bandung (2019)

Setelah Pandemi berlalu, Jawa Barat masih menghadapi tantangan dari lonjakan pengangguran terbuka. Lonjakan pengangguran terbuka di Jawa Barat juga tidak hanya didorong oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di kawasan-kawasan industri di Jawa Barat tapi juga akibat tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada perubahan sosial dan perlambatan ekonomi secara kewilayahan.

Dalam perhitungan Badan pusat statistik, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat selama 2021 hingga 2023 memang relatif menurun dari 9,82% pada tahun 2021 menjadi 7,44% pada tahun 2023 . Namun, penurunan ini menjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang hanya 5,32% dan populasi Jawa Barat yang semakin bertambah.

Ancaman PHK Massal di Jawa Barat

Berdasarkan data yang dihimpun oleh media bisnis.com, selama Januari hingga Desember 2023 lalu, sebanyak 125.748 tenaga kerja di Jawa Barat terkena pemutusan hubungan kerja. Jumlah ini dapat terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya jika tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Pernyataan apologis pemerintah tentang penyebab PHK massal di Jawa Barat seperti isu geopolitik global, pandemi dan perlambatan ekonomi global sudah tidak dapat dijadikan sandaran karena dampak PHK massal semakin nyata di kalangan masyarakat.

Lonjakan pengangguran terbuka akibat PHK Massal yang terjadi di Jawa Barat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini tidak selaras dengan kebutuhan dan ketergantungan masyarakat atas barang konsumsi yang meningkat, sehingga solusi finansial jangka pendek seperti pinjaman online semakin menjamur. Jawa Barat pun menjadi pengguna utang pinjaman online terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp16,55 triliun dengan kredit macet mencapai 3,77%. Kondisi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan sekaligus terlilit hutang ini sangat beresiko pada meningkatnya ketidakstabilan sosial seperti maraknya kasus kriminal, stres dan masalah kesehatan mental. Hal lainnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh pemerintah adalah menurunnya penerimaan pajak dan meningkatnya beban untuk program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Relokasi Industri penyebab PHK Massal di Jawa Barat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 dan perubahan geopolitik global seperti perang di Ukraina dan Palestina memengaruhi perlambatan ekonomi secara global. Dampaknya, perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Barat yang berorientasi ekspor kesulitan beroperasi dan mengambil keuntungan karena turunnya kinerja ekspor sehingga berdampak pada PHK Massal. Namun ternyata persoalannya tidak sesederhana itu, PHK massal juga bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti relokasi industri, kenaikan upah minimum di kawasan industri, alih daya teknologi seperti efisiensi robotik, hingga kesalahan pengelolaan bisnis.

Salah satu yang paling menarik adalah isu relokasi industri untuk menghindari kenaikan upah di kawasan industri lama yang umumnya berada di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Pertumbuhan modal infrastruktur dengan pembangunan jalan tol ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dan pembangunan pelabuhan baru diikuti dengan pembangunan kawasan industri baru di Jawa Tengah. Kawasan industri baru Jawa Tengah seperti di Batang, Semarang, Demak, dan Kendal menawarkan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan, perizinan yang dipermudah, hingga daya tarik upah murah.

Pertumbuhan investasi dan relokasi industri ke Jawa Tengah menghasilkan penguatan sektor manufaktur di Jawa Tengah. Penguatan sektor ini sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan stabilitas sosial di Jawa Tengah. Dampaknya sangat nyata, Jawa tengah mencatatkan tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun secara signifikan selama pandemi dari 6,48% pada tahun 2020 menjadi 5,13% pada tahun 2023 . Selain itu, Pada tahun 2022 lalu, Jawa Tengah juga menyatakan terdapat 97 perusahaan dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat melakukan relokasi ke Jawa Tengah . Bahkan sebelumnya pada tahun 2019 juga terdapat 140 perusahaan yang sudah lebih dahulu relokasi ke Jawa Tengah yang kebanyakan bergerak di bidang produksi alas kaki dan tekstil.

Relokasi massal sektor manufaktur ini tentu berdampak pada ketersediaan lapangan kerja di Jawa Barat. Pindahnya sebuah pabrik dengan ribuan karyawan akan menghasilkan ribuan pemutusan hubungan kerja dan hilangnya pajak yang dihasilkan dari pabrik tersebut. Sementara, PHK akan menghasilkan dampak sosial lain seperti ketidakstabilan sosial, meningkatnya tingkat kriminalitas dan menurunnya daya beli di wilayah tersebut. Kondisi inilah yang terjadi di Jawa Barat. Sayangnya, relokasi massal sektor manufaktur belum menjadi perhatian oleh pemerintah Jawa Barat. Pemerintah masih bertahan dengan argumentasi statistik penurunan tingkat pengangguran terbuka tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti keberlanjutan sektor manufaktur di Jawa Barat.

Daya Tarik Pertumbuhan Manufaktur Jawa Tengah Menggeser Jawa Barat

Kawasan Industri Kendal. Sumber Foto; CJIP Jawa Tengah

Dalam hal manufaktur, Jawa Barat memang lebih dulu maju ketimbang Jawa Tengah. Namun, kondisi ini cepat berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesiapan infrastruktur di Jawa Tengah. Secara umum ada beberapa faktor yang menarik para pengusaha untuk melakukan relokasi industri dan investasi ke Jawa tengah yaitu;

1. Ketersediaan lahan

Jawa tengah memiliki lahan yang sangat luas, mencapai 32.800,69 km2 atau mencapai 28,94% dari luas pulau Jawa. Masing-masing kawasan industri juga memilik luas lahan ribuan hektar dan masih berpotensi untuk diperluas atau dibangun menjadi wilayah pendukung kawasan industri.

2. Dukungan infrastruktur

3. Ketersediaan tenaga kerja

4. Kawasan industri baru

KIK merupakan kawasan industri terbesar di Jawa Tengah. KIK terletak di Kabupaten Kendal, sekitar 20 kilometer dari Kota Semarang. KIK memiliki luas sekitar 2.000 hektar dan telah beroperasi sejak tahun 2016. KIK menjadi tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan industri dari berbagai sektor, seperti otomotif, elektronik, dan makanan.

KIW merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Semarang. KIW memiliki luas sekitar 500 hektar dan telah beroperasi sejak tahun 1990. KIW menjadi tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan industri dari berbagai sektor, seperti tekstil, garmen, dan makanan.

KIC merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Semarang. KIC memiliki luas sekitar 300 hektar dan telah beroperasi sejak tahun 1995. KIC menjadi tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan industri dari berbagai sektor, seperti elektronik, otomotif, dan makanan.

KIS merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Sragen. KIS memiliki luas sekitar 200 hektar dan telah beroperasi sejak tahun 2000. KIS menjadi tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan industri dari berbagai sektor, seperti tekstil, garmen, dan makanan.

a. Tax holiday

Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 100% selama 5 tahun kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Jawa Tengah. Pemerintah pusat memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 100% selama 5 tahun kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.

b. Tax allowance

Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 50% selama 5 tahun setelah berakhirnya masa tax holiday. Pemerintah pusat memberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 50% selama 5 tahun setelah berakhirnya masa tax holiday.

c. Investment allowance

Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 30% dari nilai investasi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Jawa Tengah. Pemerintah pusat memberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 30% dari nilai investasi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.

d. Super deduction for research and development (R&D)

Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 200% dari biaya penelitian dan pengembangan (R&D) untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan R&D di Jawa Tengah.

Serangkaian keunggulan ini menjadi daya tarik Jawa Tengah yang saat ini sedang berkembang dan secara bertahap menggantikan Jawa Barat sebagai provinsi tujuan investasi manufaktur. Meskipun begitu, Jawa Barat sendiri memiliki keunggulan yang relatif sama kecuali dalam hal upah yang kompetitif yang sulit ditandingi oleh Jawa Barat sebagai kawasan Industri lama. Bagaimana tidak, besaran upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2023 adalah Rp1.958.169 atau terendah dibanding 37 provinsi lain di Indonesia. Sementara, Kabupaten dan Kota yang memiliki kawasan industri dengan UMK yang relatif lebih tinggi di Jawa Tengah hanya berada pada kisaran 2-3 juta rupiah seperti UMK Batang Rp2.282.025, UMK Kendal Rp2.508.299, UMK Demak Rp2.680.421, dan tertinggi UMK Kota Semarang Rp3.060.348. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, UMK Karawang (Jawa Barat) sudah mencapai Rp5.176.179, UMK Kota Bekasi (Jawa Barat) Rp5.158.248, UMK Kabupaten Tangerang (Banten) Rp4.527.688, dan DKI Jakarta Rp4.901.798 .

Selain itu, sebagai kawasan industri baru, praktik pungli di kawasan industri di Jawa Tengah sepi dari pemberitaan, berbeda dengan Jawa Barat yang riuh dengan isu pungutan liar baik di kawasan industri, pasar hingga kawasan wisata . Tingginya upah dan maraknya pungli di Jawa Barat menjadi bahan pertimbangan yang sangat rasional untuk para pelaku industri melakukan relokasi ke Jawa Tengah. Belum lagi insentif investasi bagi para pelaku industri yang tidak lagi digencarkan di Jawa Barat menenggelamkan citra Jawa Barat sebagai tujuan investasi manufaktur.

Menurunkan Upah Bukan Solusi Penguatan Sektor Manufaktur di Jawa Barat

Sektor manufaktur di Jawa Barat menghadapi tantangan besar akibat relokasi industri ke Jawa Tengah. Faktor-faktor yang mendorong relokasi ini antara lain ketersediaan lahan yang lebih luas dan murah, infrastruktur yang lebih memadai, populasi usia produktif dengan upah minimum yang lebih rendah, keberadaan kawasan industri baru dengan insentif menarik, tingkat pungli yang lebih rendah, dan insentif investasi yang lebih menarik di Jawa Tengah. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat sektor manufaktur di Jawa Barat dengan strategi dan kebijakan yang komprehensif.

Alternatif seperti memangkas upah bukanlah solusi bagi Jawa Barat, karena besaran upah sangat berkaitan dengan biaya hidup secara kewilayahan. Penurunan upah minimum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial ekonomi dan politik. Secara sosial ekonomi, kebijakan upah minimum yang lebih rendah bisa berpotensi menurunkan daya beli pekerja, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pekerja dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas sosial.

Dari perspektif ekonomi, penurunan upah minimum dapat mengurangi konsumsi karena pekerja memiliki pendapatan yang lebih rendah untuk dibelanjakan. Ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penurunan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan pengangguran jika perusahaan memilih untuk mengotomatisasi proses produksi daripada mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah.

Secara politik, kebijakan seperti ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dapat mempengaruhi dukungan politik3. Jika kebijakan tersebut dilihat sebagai tidak mendukung pekerja, bisa terjadi penurunan dukungan terhadap pemerintah yang berkuasa, yang mungkin tercermin dalam pemilihan umum atau kegiatan politik lainnya.

Ekonomi Gigs Bukan Solusi Jangka Panjang untuk Jawa Barat

Sektor ekonomi gig seperti Gojek, Grab, dan sejenisnya memang memberikan peluang pekerjaan yang fleksibel dan dapat diakses dengan mudah, namun ada beberapa alasan mengapa sektor ini tidak selalu menjadi solusi yang efektif untuk masalah pengangguran terbuka, khususnya di Jawa Barat:

Kesimpulan

Berkompetisi dengan menurunkan upah bukanlah solusi bagi Jawa Barat menghadapi tantangan kebangkitan manufaktur di Jawa Tengah yang mendorong relokasi Industri karena dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Pilihannya adalah penguatan sektor manufaktur di Jawa Barat yang dijadikan langkah strategis untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berbeda dengan penguatan UMKM ataupun mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor informal seperti gigs economy, penguatan sektor manufaktur yang merupakan sektor formal mampu memberikan keberlanjutan dan kepastian bagi calon tenaga kerja. Selain itu, sektor ini juga merupakan sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar sehingga mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan daya beli serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berpegang pada publikasi data statistik, tapi juga menelaah lebih rinci dampak dan penyebab dibalik data yang dipublikasikan terutama jika memiliki dampak sosial-ekonomi yang besar seperti tingkat pengangguran terbuka.

Referensi

https://regional.kontan.co.id/news/imbas-anjloknya-permintaan-pabrik-tekstil-asal-bogor-ini-lakukan-phk-karyawan

Data BPS Jawa Barat per Agustus 2023, https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html

Data BPS Pusat per Agustus 2023, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2023.html

Bisnis.com, 63.806 Tenaga Kerja Kena PHK pada Desember 2023, Jawa Barat Tertinggi, 63.806 Tenaga Kerja Kena PHK pada Desember 2023, Jawa Barat Tertinggi (bisnis.com)

Kompas.com, Jawa barat jadi daerah pengguna pinjol terbesar di Indonesia, Jawa Barat Jadi Daerah Pengguna Pinjol Terbesar di Indonesia (kompas.com)

Trenasia.com, Utang pinjol Warga Jawa Barat capai 16 Triliun, kredit Macet diatas rata-rata, Utang Pinjol Warga Jawa Barat Capai Rp16 Triliun, Kredit Macet di Atas Rata-rata - TrenAsia

Tribun news Pengusaha: PHK Massal di Industri Tekstil Terjadi karena Turunnya Kinerja Ekspor - TribunNews.com

BPS Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (bps.go.id)

Mengulik Alasan Jawa Tengah menjadi Tujuan Investasi Baru (tirto.id)

UMK Lebih Murah, Ganjar: 140 Pabrik Jabar Pindah ke Jateng (cnbcindonesia.com)

Central Java Invesment Platform (jatengprov.go.id)