Indonesia Gelap di Persimpangan Perang Dagang

Ilustrasi manajemen keuangan keluarga. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Seekor ular memakan ekornya sendiri. Metafora yang demikian agaknya menggambarkan kapitalisme kontemporer di bawah bayang-bayang kebijakan ekonomi proteksionisme yang kian menguat di berbagai belahan dunia. Pemimpin negara adidaya belakangan telah membuat pernyataan mengejutkan: menerapkan tarif universal sebesar sekitar 20% untuk hampir semua negara di dunia (Kompas, 2025). “Tarif Trump” ini menyasar 57 negara. Mereka ketiban tarif lebih tinggi mulai 9 April.

Fenomena tersebut sesungguhnya hanyalah pengejawantahan paling nyata dari kontradiktif kapitalisme yang telah lama mengendap. Sistem yang mengagungkan pasar bebas ini, ironisnya, kini bergerak menuju proteksionisme yang keras. Seperti yang telah dianalisis dalam teori ekonomi politik klasik, kapitalisme memang mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang berpotensi merusak sistemnya sendiri.

Kapitalisme global tengah mengalami metamorfosis, pinjam istilah Franz Kafka, grotesque (mengerikan). Sistem ini kini terperangkap dalam dialektika penghancuran diri. Retorika “America First” dan ancaman tarif masif bukanlah penyebab melainkan gejala dari penyakit sistemik yang telah lama menggerogoti fondasi ekonomi neoliberal.

Para ekonom terkemuka memperingatkan bahwa tindakan proteksionisme ekstrem bisa memicu bunuh diri ekonomi. Lembaga-lembaga ekonomi internasional memperkirakan bahwa tarif yang diusulkan bisa menaikkan inflasi (Jeff Cox, 2025). Ia pun menciptakan tekanan baru pada ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

Kontradiksi ini makin mencolok tatkala kita melihat reaksi pasar modal. Kendati ancaman proteksionisme bisa merusak rantai pasokan global, beberapa sektor pasar justru merespons positif, menunjukkan bagaimana kapitalisme kontemporer kadang bertindak berlawanan dengan prinsip-prinsip dasarnya sendiri.

Indonesia berada di persimpangan yang kritis dalam menavigasi gejolak ekonomi global ini. Di satu sisi, pemerintah getol menerapkan efisiensi fiskal dengan memotong subsidi dan mempercepat digitalisasi birokrasi. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini kerap mengorbankan kelompok rentan. Rasionalisasi BBM bersubsidi umpamanya, walau diklaim tepat sasaran, faktanya memicu inflasi bahan pokok yang menghantam UMKM.

Keikutsertaan dalam kerja sama ekonomi multilateral menuai paradoks. Jika dahulu Indonesia membanggakan diri sebagai negara non-blok, kini justru terjerat dalam persaingan geopolitik baru. Transaksi non-dolar dengan negara-negara non-Barat mungkin mengurangi ketergantungan pada mata uang dominan, tapi sekaligus memperdalam relasi asimetris dengan kekuatan ekonomi baru seperti Tiongkok. Dominasi investasi asing di sektor strategis seperti nikel dan infrastruktur digital menciptakan ketergantungan gaya baru. Sebuah neo-kolonialisme berkedok multilateralisme.

Ekonomi-Politik yang Terfragmentasi

Pertarungan kelas dalam skala global teretalase jelas. Kebijakan proteksionis sebetulnya merupakan bentuk pemihakan pada industri manufaktur tradisional yang terancam, seraya mengorbankan kepentingan korporasi teknologi yang lebih progresif. Di Indonesia, regulasi ketenagakerjaan dan efisiensi birokrasi mencerminkan kompromi antara tekanan oligarki lokal dan desakan investor asing.

Yang sering luput adalah kenyataan bahwa baik proteksionisme ekstrem maupun efisiensi ala Indonesia sama-sama merupakan respons panik terhadap krisis legitimasi kapitalisme. Sistem ini gagal menjawab kesenjangan yang kian melebar: 1,1% orang terkaya dunia kini menguasai 44,8% kekayaan global (Frensidy, 2023).

Perang dagang kini berevolusi menjadi perang teknologi. Larangan ekspor chip canggih ke Tiongkok bukan sekadar persaingan bisnis, tapi pertarungan mengontrol masa depan peradaban. Di Indonesia, ketergantungan pada platform digital asing seperti layanan cloud computing atau aplikasi media sosial justru menciptakan kerentanan baru. Kita menjadi pasar empuk bagi perusahaan asing sambil kehilangan kedaulatan data.

Pada aras yang demikian, narasi efisiensi melalui digitalisasi perlu dipertanyakan ulang. Apakah efisiensi yang dimaksud benar untuk kepentingan publik, atau sekadar memperlancar akumulasi modal bagi pemilik platform? Ketika perusahaan teknologi lokal beralih kepemilikan asing, kita menyaksikan kapitalisme platform menggasak kedaulatan ekonomi nasional.

Ancaman perang dagang ekstrem berpotensi memicu resesi global; manakala negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi korban utama. Krisis pangan 2022 yang dipicu konflik geopolitik mungkin akan terulang dalam skala lebih besar.

"Indonesia gelap" bukan sekadar ungkapan hiperbolis. Ia mencerminkan realitas ekonomi-politik yang makin kompleks dan suram. Di tengah derasnya arus modal global, ketidakadilan struktural, dan ketimpangan sosial yang menganga, pemerintah terkesan lebih sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan kesejahteraan.

Disadari atau tidak, solusi yang ditawarkan elite masih bersifat kosmetik. Aliansi ekonomi baru lebih merupakan aliansi pragmatis ketimbang alternatif sistemik. Sementara Tiongkok yang diharapkan menjadi penyeimbang hegemoni Barat justru mereplikasi model kapitalisme negara dengan segala kontradiksinya.

Titik Patahan

Kapitalisme sedang mencapai titik patahnya. Sistem yang lahir dari rasionalitas pasar ini kini dikangkangi oleh irasionalitas politik. Kebijakan tarif yang ekstrem, efisiensi tanpa keadilan, dan ilusi multilateralisme—semua adalah gejala dari sistem yang kehabisan ide.

Di tengah kegelisahan ini, Indonesia hendaknya menemukan jalan kemandirian ekonomi yang sejati. Bukan sekadar slogan "berdikari" yang kosong, seolah terjebak pada notalgia setengah abad silam, tapi strategi pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Pertanyaan terbesar bukan lagi bagaimana menyelamatkan (dari) kapitalisme, tapi apakah umat manusia mampu merancang sistem ekonomi baru yang lebih inklusif. Jika tidak, ular itu akan terus menggerogoti tubuhnya sendiri sampai hanya menyisakan kerangka kosong.

Kebijaksanaan kuno menyatakan bahwa krisis adalah perpaduan antara bahaya dan peluang. Di tengah "Indonesia gelap" ini, barangkali inilah saatnya bagi bangsa untuk memikirkan ulang paradigma ekonomi yang selama ini kita anut dan mencari alternatif secara lebih berkeadilan.