Pentingnya Realisme dalam Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%
Associate Professor dan Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Airlangga. Mengajar dan meneliti di bidang ekonomi internasional, industri, pembangunan, serta UMKM.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Rosanto Dwi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun 2025. Target ini disusun sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, bertepatan dengan transisi pemerintahan baru. Angka tersebut memang tidak luar biasa tinggi, namun cukup ambisius jika mempertimbangkan kondisi ekonomi global saat ini.
Namun, apakah target tersebut realistis, atau sekadar harapan yang disusun untuk menumbuhkan optimisme? Mengingat perekonomian global sedang dalam kondisi yang tidak menentu, sudah seharusnya proyeksi semacam ini dikaji secara lebih rasional dan hati-hati.
PerbesarProyeksi Terlalu Dini
Target 5,2 persen tersebut disusun pada akhir 2023, ketika belum banyak data terbaru mengenai perkembangan geopolitik dan ekonomi global. Namun, memasuki 2024 dan menjelang 2025, situasi dunia semakin kompleks. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terus meningkat. menimbulkan ketidakpastian baru.
Penyusunan target pertumbuhan yang dilakukan terlalu awal seringkali mengabaikan variabel yang sangat dinamis. Ketika dasar asumsi yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, maka hasil proyeksi pun kehilangan kekuatannya. Perencanaan yang baik harus fleksibel dan adaptif terhadap realitas terbaru, bukan hanya bertumpu pada skenario ideal.
Koreksi Lembaga Global
Lembaga-lembaga ekonomi dunia pun mulai memberikan sinyal bahwa target Indonesia terlalu optimistis. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,9 persen pada 2025. Bank Dunia bahkan memberi proyeksi konservatif di kisaran 4,8 persen. Ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam melihat potensi pemulihan ekonomi Indonesia.
Bahkan, beberapa lembaga riset independen dalam negeri menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di angka 4,5 persen. Ini bukan tanpa alasan. Ketika konsumsi rumah tangga melemah, investasi tersendat, dan ekspor bergantung pada harga komoditas global yang fluktuatif, maka angka pertumbuhan yang terlalu tinggi akan sulit dicapai.
Konsumsi Lemah Bertahan
Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat tekanan inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Banyak rumah tangga yang memilih mengerem pengeluaran dan fokus pada kebutuhan pokok.
Kondisi ini diperparah dengan melemahnya program perlindungan sosial yang sebelumnya cukup menopang konsumsi, seperti bansos dan insentif digital. Ketika masyarakat menahan belanja dan korporasi juga menunda ekspansi, pertumbuhan ekonomi akan mengalami tekanan ganda. Tanpa strategi penguatan daya beli yang konkret, konsumsi tidak bisa diandalkan sebagai motor pertumbuhan jangka menengah.
Investasi Masih Tertahan
Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan penyederhanaan perizinan. Namun, hasilnya masih belum menggembirakan. Realisasi investasi langsung (foreign direct investment/FDI) belum menunjukkan lonjakan signifikan. Banyak investor menilai bahwa implementasi regulasi masih lambat dan tidak konsisten.
Di sisi lain, persepsi tentang birokrasi yang rumit dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan utama. Investor global cenderung membandingkan Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia yang menawarkan insentif fiskal menarik, kepastian hukum yang lebih tinggi, dan proses yang jauh lebih efisien. Jika hambatan struktural ini tidak segera dibenahi, Indonesia akan tertinggal dalam perebutan arus investasi global.
Vietnam Jadi Saingan
Vietnam telah membuktikan dirinya sebagai kompetitor kuat di kawasan Asia Tenggara. Negara tersebut berhasil menarik perusahaan-perusahaan besar, terutama dari sektor manufaktur dan elektronik, berkat strategi industrialisasi yang agresif dan dukungan kebijakan pemerintah yang solid. Pertumbuhan ekonomi mereka bahkan menembus angka 7 persen.
Hal ini kontras dengan Indonesia yang justru berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih. Langkah ini justru dapat memperburuk iklim investasi karena meningkatkan beban biaya dan menurunkan margin keuntungan. Sementara Vietnam memberikan tax holiday dan simplifikasi proses perizinan, Indonesia justru menambah beban fiskal.
Ketenagakerjaan Belum Sehat
Masalah ketenagakerjaan menjadi faktor lain yang mempengaruhi iklim investasi. Meskipun keberadaan serikat pekerja penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan industrial, konflik buruh yang berkepanjangan seringkali menciptakan citra negatif di mata investor. Kasus mogok kerja di PT Yihong yang berlarut-larut menjadi contoh nyata lemahnya mediasi industrial.
Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain. Investasi pada pelatihan vokasi dan penguatan soft skill tenaga kerja belum maksimal. Tanpa SDM yang kompeten dan sistem hubungan industrial yang sehat, Indonesia akan sulit bersaing secara berkelanjutan dalam peta investasi global.
Reformasi Struktural Mendesak
Jika Indonesia ingin benar-benar tumbuh di atas 5 persen, maka reformasi struktural adalah syarat mutlak. Reformasi ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan regulasi dan birokrasi, serta pembangunan infrastruktur logistik yang efisien. Semua ini membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberanian politik yang tinggi.
Tak hanya itu, perlu ada kepastian hukum dan stabilitas regulasi agar investor merasa nyaman menanamkan modal jangka panjang. Pemerintah juga harus mendorong hilirisasi industri secara konsisten agar nilai tambah ekonomi tidak selalu tergantung pada ekspor bahan mentah.
Realisme Lebih Penting
Optimisme memang penting dalam perencanaan ekonomi. Namun, jika optimisme tidak disertai basis data yang kuat dan analisis yang realistis, maka ia hanya akan menjadi ilusi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menyusun proyeksi, agar tidak menciptakan ekspektasi palsu di tengah masyarakat dan dunia usaha.
Target 5,2 persen harus diikuti dengan kerja nyata yang terukur. Jika tidak, maka pemerintah akan kehilangan kredibilitas di mata pasar dan masyarakat. Transparansi, evaluasi berkelanjutan, dan fleksibilitas kebijakan menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.
Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar mengejar angka. Ia harus mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia perlu mengubah paradigma pembangunan dari pertumbuhan tinggi semata menjadi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tanpa reformasi yang menyeluruh dan berani, angka 5,2 persen itu akan menjadi mimpi semu. Pemerintah perlu menempatkan realitas sebagai pangkal pijakan, bukan sekadar proyeksi. Hanya dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi bisa benar-benar bermakna dan menjawab tantangan zaman.
Oleh: Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo Ph D. Pakar Ekonomi Internasional di Universitas Airlangga, dengan fokus riset di bidang perdagangan internasional, keuangan, pariwisata, dan ekonomi industri.