Ketika Pajak Menjadi Instrumen Pembangunan sekaligus Beban Ekonomi Masyarakat
Student at Pamulang University
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Royyan Hidayatul Ulya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika membeli makanan, menggunakan layanan tertentu, menjalankan usaha, hingga menerima penghasilan, masyarakat dapat berhadapan dengan berbagai bentuk kewajiban perpajakan. Bagi sebagian orang, pajak mungkin hanya dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, jika dilihat lebih jauh, pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan pembangunan suatu negara.
PerbesarPajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Melalui penerimaan pajak, negara dapat membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, serta menjalankan berbagai program sosial. Akan tetapi, terdapat persoalan yang menarik untuk dibahas: ketika masyarakat diwajibkan membayar pajak, apakah mereka juga telah merasakan manfaatnya secara adil?
Menurut saya, persoalan perpajakan tidak cukup dilihat dari seberapa besar penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan. Kita juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, bagaimana pemerintah mengelola penerimaan tersebut, serta sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan
Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Tanpa penerimaan yang memadai, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Keempat fungsi ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk mengisi kas negara, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
Besarnya peran pajak juga dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan melalui APBN KiTa Oktober 2026, penerimaan pajak hingga 30 September 2026 tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,2 persen dari target APBN 2026. Angka ini memperlihatkan betapa pentingnya penerimaan pajak bagi keuangan negara.
Namun, besarnya penerimaan tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan perpajakan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang benar-benar dibutuhkan.
Ketika Kewajiban Pajak Bertemu dengan Kemampuan Ekonomi Masyarakat
Di sisi lain, pajak juga dapat dirasakan sebagai beban ekonomi. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan ketika masyarakat memiliki tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan pokok sudah menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, bagi pelaku usaha kecil, kewajiban administrasi dan perpajakan juga dapat menambah biaya serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Kita perlu memahami bahwa kemampuan setiap orang untuk memenuhi kewajiban ekonomi tidak selalu sama. Karena itu, kebijakan perpajakan seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar pada prinsipnya dapat menanggung kontribusi yang lebih besar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan pajak terhadap harga barang dan jasa, daya beli masyarakat, serta keberlangsungan usaha. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara justru memberikan tekanan berlebihan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
Menurut saya, pajak yang baik bukan sekadar pajak yang mampu menghasilkan penerimaan besar, melainkan pajak yang dapat diterapkan secara adil tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepercayaan Masyarakat Menjadi Bagian Penting dari Perpajakan
Ada satu hal yang menurut saya sering kali menjadi perhatian dalam pembahasan pajak, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya berkaitan dengan aturan dan sanksi, tetapi juga dengan keyakinan bahwa uang yang mereka bayarkan dikelola secara bertanggung jawab.
Masyarakat tentu ingin melihat hasil nyata dari kontribusinya. Jalan yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, transportasi umum yang baik, dan pelayanan publik yang berkualitas merupakan beberapa contoh manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, transparansi penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian utama. Pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana penerimaan negara digunakan, program apa yang dibiayai, serta sejauh mana hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketika pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan masyarakat berpeluang meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa kontribusinya tidak diikuti dengan pelayanan publik yang memadai, kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat menghadapi tantangan.
Dengan demikian, kepatuhan pajak seharusnya dibangun melalui kombinasi penegakan aturan, pelayanan yang baik, edukasi, dan kepercayaan publik.
Menciptakan Sistem Perpajakan yang Lebih Adil
Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu terus diperhatikan dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia.
Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Prinsip keadilan harus diterapkan agar kewajiban perpajakan tidak memberikan tekanan yang tidak proporsional kepada kelompok berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perlu diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ketiga, edukasi perpajakan perlu diperluas dengan bahasa yang mudah dipahami. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak. Karena itu, pelayanan perpajakan perlu dibuat lebih mudah diakses dan tidak menyulitkan wajib pajak.
Keempat, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, keberhasilan perpajakan tidak hanya diukur melalui peningkatan penerimaan, tetapi juga melalui manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pajak Bukan Sekadar Kewajiban, tetapi Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya, pajak merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pembangunan dan pelayanan publik akan menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, kewajiban membayar pajak juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang adil, pengelolaan anggaran yang transparan, dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara luas.
Menurut saya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam perpajakan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara pihak yang memungut dan pihak yang membayar. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem ekonomi yang lebih baik.
Masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan perpajakan sesuai ketentuan, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola setiap penerimaan negara secara jujur, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebab, keberhasilan perpajakan bukan hanya tentang seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan negara, tetapi juga tentang seberapa besar manfaat yang dapat kembali kepada masyarakat. Pajak seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar angka penerimaan dalam laporan keuangan negara.