Menimbang Sentralisasi: Belajar dari China

Visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui langkah-langkah sentralistik—mulai dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, food estate, program Makan Bergizi Gratis, hingga pembentukan Danantara—menunjukkan arah baru pembangunan Indonesia yang condong ke arah neo-pembangunan (neo-developmentalism). Hal ini semakin dipertegas dengan keinginan Presiden untuk melakukan pemusatan ekspor sumber daya alam melalui satu BUMN, yang disampaikan dalam pidato di DPR beberapa waktu lalu.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden kerap menyatakan keinginannya untuk meniru kesuksesan China yang mampu melakukan transformasi ekonomi luar biasa dalam waktu singkat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah keberhasilan China bersumber dari sekadar "sentralisasi," dan mungkinkah model tersebut direplikasi di tanah air?

Akar Kemajuan China: Bukan Sekadar Komando

Jika kita menilik sejarah pembangunan China sejak era Deng Xiaoping hingga Xi Jinping, kemajuan pesat mereka didorong oleh evolusi menuju Negara Pembangunan Transformatif (Transformative Developmental State/TDS). Dalam model ini, negara memang memegang peran besar sebagai inisiator dan koordinator ekonomi, namun China tidak menggunakan komando kaku ala Uni Soviet yang terbukti gagal.

Kunci pertama China adalah kapasitas birokrasi yang berbasis meritokrasi Weberian. Birokrat di China dipilih berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab profesional, bukan sekadar loyalitas politik, yang memungkinkan kebijakan diimplementasikan secara efektif dan rasional. China memiliki "pilot agency" yang kuat seperti NDRC (dahulu SPC) untuk merancang rencana jangka panjang, namun implementasinya di lapangan bersifat sangat adaptif. NDRC adalah "otak" di balik arah pembangunan China, yang memastikan adanya koherensi antara visi politik pemimpin nasional dengan implementasi ekonomi di lapangan. Semua kebijakan dibuat dengan kajian matang, bukan program reaksi sporadis atas suatu masalah.

Kunci kedua yang sering terlupakan dalam narasi sentralisasi adalah desentralisasi ekonomi dan eksperimentasi. China sangat terpusat secara politik, tetapi sangat terdesentralisasi secara ekonomi. Pemerintah daerah di China saling berkompetisi seperti "pusat perbelanjaan" untuk menarik investasi, dan kebijakan nasional biasanya merupakan hasil dari uji coba (pilot project) di tingkat lokal sebelum diterapkan secara massal—sebuah filosofi yang dikenal sebagai "menyeberangi sungai sambil meraba batu".

Sentralisasi dan Tantangan Kapasitas

Langkah Presiden memusatkan ekspor SDA dan membentuk Danantara memiliki kemiripan dengan strategi China dalam mengelola National Enterprise Group (NEG), BUMN strategis yang diposisikan sebagai ujung tombak ekonomi China di pasar internasional. China memang mempertahankan kontrol atas sektor-sektor kunci melalui kebijakan "mengambil yang besar, melepaskan yang kecil" (grasping the large, letting go the small). Namun, BUMN di China dikelola secara otonom dan mandiri berdasarkan prinsip good corporate governance untuk meminimalkan perilaku pemburu rente (rent-seeking) oleh birokrasi.

Tantangan terbesar bagi Indonesia dalam meniru langkah ini adalah kesenjangan kapasitas birokrasi. Berbeda dengan China, birokrasi Indonesia masih menghadapi budaya ABS (asal bapak senang), dan korupsi yang sistemik. Tanpa reformasi birokrasi yang benar-benar menciptakan sistem meritokrasi, lembaga sentral seperti Danantara berisiko terkooptasi oleh kepentingan oligarki bisnis dan politik.

Selain itu, program seperti Koperasi Desa Merah Putih harus belajar dari kesuksesan China menggerakkan ekonomi pedesaan melalui Household Responsibility System (HRS) dan Town Village Enterprises (TVEs). China berhasil karena mereka memberikan otonomi kepada petani dan pengusaha desa untuk merespons pasar, bukan sekadar memaksa mereka mengikuti skema dari atas ke bawah. HRS memberikan insentif langsung di mana individu mendapatkan imbalan atau penalti berdasarkan pencapaian mereka sendiri, yang sangat membangkitkan antusiasme kerja di pedesaan,. Sementara itu, TVEs berfungsi sebagai "sekolah industri" yang melatih jutaan petani menjadi tenaga kerja pabrik yang disiplin dan mengenal mekanisme komersial, yang menjadi fondasi China sebagai "pabrik dunia" di kemudian hari. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki diskresi untuk mengelola pendapatan lokal dan mengalokasikannya kembali untuk membangun infrastruktur pendukung industri kecil di wilayah mereka,.

Mungkinkah Indonesia Berhasil?

Sentralisasi yang diinginkan Presiden bisa berhasil jika ia tidak hanya meniru "bentuk" luar dari model China, tetapi juga "isinya," yakni penguatan kapasitas institusional. Belajar dari China, keberhasilan pembangunan membutuhkan kemampuan belajar kebijakan (policy learning) dan keberanian untuk melakukan koreksi jika sebuah eksperimen gagal.

Indonesia tidak perlu menjadi sentralistis untuk maju, namun Indonesia membutuhkan negara yang mampu menciptakan kerangka hukum yang stabil dan memberdayakan masyarakatnya untuk berinovasi. Jika Presiden mampu membenahi birokrasi, menindak korupsi tanpa pandang bulu, dan menjaga sinergi antara peran negara dengan dinamika pasar, maka impian untuk mengikuti jejak China bukanlah hal yang mustahil. Namun, jika sentralisasi hanya menjadi alat kontrol tanpa dukungan birokrasi yang bersih, kita berisiko terjebak dalam inefisiensi yang justru menghambat kemajuan ekonomi yang kita cita-citakan.

Roziqin

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Doktor Hukum dari Zhejiang University, China