Isu Ijazah Jokowi Kembali Muncul; Mencari Kebenaran atau Manuver Politik?

Ilustrai Kasus Dugaan Ijazah Palsu | doc. pribadi

Isu tentang dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik setelah masa kepemimpinan beliau selesai, tepat saat Prabowo Subianto memulai pemerintahan barunya. Padahal, isu ini bukan hal baru. Sudah beberapa kali dibahas, bahkan sempat dibawa ke ranah hukum tanpa hasil yang signifikan. Namun, munculnya isu ini kembali di tengah transisi kekuasaan yang baru saja terjadi membuat banyak orang bertanya-tanya: Apa yang sebenarnya sedang dimainkan di balik layar?

Mengapa tiba-tiba isu yang sudah "lama mati" ini bisa muncul kembali? Dan apa kaitannya dengan pemerintahan Prabowo yang baru dimulai? Mari kita coba menelaah beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan fenomena ini.

1. Pengalihan Isu dari Masalah Ekonomi yang Mencuat, Termasuk IHSG

Pemerintahan baru Prabowo tidak hanya menghadapi masalah sosial politik, tetapi juga tantangan besar di sektor ekonomi. Salah satu yang paling krusial adalah stabilitas pasar saham, yang sangat terpengaruh oleh kondisi domestik dan global. Belum lama ini, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) mengalami fluktuasi tajam, yang mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang masih menghinggapi Indonesia pasca-pandemi. Isu-isu terkait inflasi, defisit anggaran, dan kenaikan harga bahan pokok juga terus menghantui pemerintah.

Isu seperti ijazah palsu bisa menjadi alat yang digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah ini. Ketika masyarakat terlalu terfokus pada kontroversi yang berhubungan dengan kredibilitas Presiden Jokowi, perhatian mereka bisa teralihkan dari ketidakpastian pasar saham dan krisis ekonomi yang sedang dihadapi.

Dengan menggiring diskusi publik ke isu yang lebih emosional dan sensasional, seperti masalah ijazah, elite politik dapat menciptakan semacam "pelampiasan" bagi publik, sementara masalah ekonomi yang lebih mendalam—termasuk gejolak di IHSG dan dampaknya terhadap investor—mungkin tidak mendapat perhatian yang seharusnya. Ini menjadi strategi untuk mengalihkan fokus dari isu-isu ekonomi yang lebih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

2. Menjaga Jarak dengan Warisan Politik Jokowi

Meskipun Jokowi sudah demisioner, warisan politiknya masih sangat kuat di Indonesia. Gibran Rakabuming, putra Jokowi, juga memiliki posisi strategis sebagai Wakil Presiden terpilih. Isu ijazah ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk memperjelas jarak politik antara pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan Jokowi yang lalu.

Dengan mengangkat kembali isu yang sempat kontroversial ini, ada kemungkinan pihak-pihak tertentu ingin mengingatkan bahwa meskipun Prabowo kini berada di kursi presiden, tak semua elemen pemerintahan lama bisa diterima begitu saja. Hal ini juga bisa menjadi bentuk pengingat kepada pihak-pihak yang berafiliasi dengan Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam menjaga loyalitasnya kepada pemerintahan baru.

3. Mendelegitimasi Figur dan Citra Politik Jokowi

Meski Jokowi telah mengakhiri masa jabatannya, citra politiknya tetap memengaruhi banyak sektor di Indonesia, baik di kalangan masyarakat maupun elite politik. Menghidupkan kembali isu ijazah ini bisa saja menjadi cara untuk menggoyang fondasi citra Jokowi sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat biasa dan berhasil menembus sistem yang ada.

Isu ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengguncang kredibilitasnya di mata publik. Jika citra tersebut tergores, maka warisan Jokowi—termasuk kebijakan dan penerusnya—mungkin akan lebih mudah dikritik atau bahkan disisihkan dalam pembicaraan politik Indonesia di masa depan.

4. Strategi Menguji Loyalitas dalam Pemerintahan Baru

Pemerintahan Prabowo yang baru tentu saja membutuhkan pengaturan ulang koalisi dan pembentukan hubungan yang kuat dengan berbagai elemen pemerintahan dan elite politik. Dengan membiarkan isu seperti ijazah palsu kembali mencuat, Prabowo atau kelompok yang berada di sekitarnya bisa melihat dengan jelas siapa yang tetap setia kepada Jokowi dan siapa yang siap bergabung dengan pemerintahannya.

Selain itu, pemerintahan baru juga bisa menggunakan isu ini untuk mengukur kekuatan oposisi dan siapa saja yang berpotensi menjadi penghalang bagi agenda politik mereka. Sebuah uji coba halus untuk melihat siapa yang tetap solid dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru dan siapa yang mencoba mencari celah untuk menantang kekuasaan yang sedang berjalan.

5. Menyiapkan Alat Serangan untuk Konflik Politik Mendatang

Tidak jarang dalam politik, isu-isu kontroversial seperti ini disiapkan sebagai "senjata cadangan". Dalam situasi yang lebih mendesak, seperti ketegangan politik di masa depan baik menjelang keputusan besar di parlemen, pengesahan anggaran, atau bahkan pemilu mendatang isu ini bisa muncul kembali untuk dipakai sebagai alat serangan.

Jika memang ada potensi konfrontasi politik atau krisis dalam pemerintahan baru, memiliki "arsenal" isu yang dapat melemparkan publik kembali ke masa lalu bisa menjadi kartu yang berguna dalam menghadapi perlawanan atau upaya delegitimasi dari pihak oposisi.

Sehingga dari beberapa analis diatas, bisa diartikan bahwa kembalinya isu ijazah Jokowi setelah masa jabatannya berakhir bukanlah sekadar soal kebenaran administratif. Ini adalah cerminan dari dinamika kekuasaan yang tak pernah berhenti bergerak, bahkan setelah pergantian presiden. Isu ini muncul bukan tanpa alasan, dan ada banyak kemungkinan di balik keputusannya untuk kembali diangkat.

Pertanyaannya bukan lagi "Ijazah itu asli atau palsu?", melainkan: Siapa yang diuntungkan dari perdebatan ini? Apakah ada motif politik yang lebih besar di baliknya, ataukah ini hanya bagian dari permainan politik yang lebih luas untuk menjaga kestabilan kekuasaan?

Mungkin jawabannya ada pada bagaimana Prabowo dan timnya memilih untuk merespons isu ini, dan bagaimana mereka akan memanfaatkan kekuatan politiknya dalam menghadapi masa depan Indonesia yang penuh tantangan.