Konten dari Pengguna

Indonesia: Mengupas Dinamika Komunikasi Politik di Balik Dinasti Kekuasaan

Sarmiati mia
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
29 Agustus 2024 15:41 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Sarmiati mia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sumber: Pexels.com (Dinasti Politik)
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Pexels.com (Dinasti Politik)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Indonesia telah menjadi saksi fenomena dinasti kekuasaan yang mempengaruhi pergerakan politik dan sosial di negara ini. Dinasti kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan politik yang dikuasai dan dipertahankan oleh sekelompok orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dalam jangka waktu yang lama.
ADVERTISEMENT
Hal ini tidak serta merta muncul, tapi karena sudah adanya pembentukan strategi komunikasi politik yang cermat. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia, setidaknya kita harus memahami bagaimana komunikasi politik berperan dalam proses pembentukan dinasti kekuasaan yang kita rasakan saat ini.
Seperti yang kita tahu, di Indonesia dinasti kekuasaan terlihat jelas dalam beberapa kasus seperti keluarga Soeharto, Megawati, dan saat ini yang paling hangat diperbincangkan oleh masyarakat adalah dinasti kekuasaan yang dibentuk oleh Jokowi. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi struktur politik dan cara komunikasi politik yang terbentuk, dan tentu akan memperkuat posisi kekuasaan. Hal ini jelas menimbulkan opini publik yang beragam.
Sumber: Pexels.com (Dinasti Politik)
Komunikasi politik yang dimaksud di sini adalah proses penyampaian pesan-pesan politik yang dikomunikasikan antara penguasa dan masyarakat. Dinasti politik yang ada di Indonesia sering memanfaatkan media massa untuk membangun citra positif.
ADVERTISEMENT
Kampanye media yang sudah direncanakan dan terstruktur akan membantu untuk menonjolkan prestasi dari keluarga. Konsepnya akan mengabaikan kritik atau isu negatif yang dimunculkan dari berita tersebut. Sehingga boleh dikatakan bahwa ketika media memiliki hubungan yang baik dengan jurnalis, hal ini akan memungkinkan adanya kontrol narasi yang menguntungkan pada dinasti tersebut.
Selain itu, Dinasti politik juga menggunakan strategi komunikasi untuk mengkonsolidasikan dukungan, seperti dengan menggunakan media sosial, mengadakan acara publik, bahkan melibatkan tokoh masyarakat, artis, dan juga influencer. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa dinasti yang terbentuk adalah hal yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat.
Dr. Bambang Suryono selaku ahli komunikasi politik menjelaskan bahwa dinasti kekuasaan di Indonesia sering kali memanfaatkan komunikasi politik yang ada untuk mempertahankan kontrol terhadap kekuasaan mereka. Sehingga penggunaan media massa, dan media sosial secara efektif akan membantu dalam pembentukan opini publik, dan menghilangkan munculnya kritik yang bermunculan.
ADVERTISEMENT
Meskipun masih banyak media massa dan media sosial yang membantu pembentukan opini publik terhadap dinasti kekuasaan, akan tetapi masih banyak juga media massa yang memperlihatkan taringnya dengan kritis dengan dinasti kekuasaan yang terjadi.
Prof. Maria Ulfah pakar Sosiolog politik menambahkan bahwa dinasti kekuasaan tidak hanya bergantung pada kekuatan politik, tapi juga kemampuan mereka dalam mempengaruhi dan mengarahkan komunikasi politik. Hal ini terlihat dari adanya kontrol mereka dalam memanfaatkan kekuatan media dan jejaring sosial. Hal ini akan semakin memperkuat status quo dan mengabaikan kekuatan perubahan yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat.
Bagaimana dampak dinasti kekuasaan di Indonesia? Tentu saja hal ini memiliki dampak yang besar terhadap masa depan Indonesia. Pada dasarnya penguatan kekuasaan yang terbentuk dari adanya dinasti kekuasaan akan menghambat reformasi dan inovasi politik.
ADVERTISEMENT
Dengan adanya komunikasi yang terpusat dan terkendali ini, dampaknya terhadap masyarakat kurangnya akses untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat dan beragam. Hal ini juga berdampak terhadap terbatasnya akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dunia politik yang sehat.