Transportasi Massal dan Urbanisasi: Mewujudkan Kota Layak Huni di Indonesia

Transportasi Massal dan Urbanisasi berperan dalam Pembentukan Kota Layak Huni

Sumber: Pexels.com (Transportasi Massal)

Transportasi massal menjadi elemen penting dalam mewujudkan kota yang lebih layak untuk di huni masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan tingkat efisiennya yang tinggi, terjangkau, ramah lingkungan, serta yang paling penting dapat mengurangi kemacetan terlebih lagi di daerah perkotaan. Dengan adanya pengembangan dan juga peningkatan transportasi massal, tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyeimbangkan dengan tingkat kualitas hidup masyarakat.

Dr. Ir Tri Tjahjono yang merupakan pakar transportasi dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa transportasi massal memiliki manfaat yang besar diantaranya, mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian kendaraan pribadi. Permasalan ini merupakan sumber utama terjadinya kemacetan dan juga polusi udara di kota besar. Pengembangan dan juga penggunaan transportasi massal dengan lebih baik, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Tidak hanya itu, pemanfaatan transortasi massal secara bijak dapat membantu mendorong pengembangun wilayah perkotaan dengan lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan. Hal ini karena pengembangan transportasi massal yang baik dapat menjadi katalis dalam pembangunan wilayah-wilayah disekitar daerah stasiun maupun halte, atau disebut juga dengan Transit Orinted Development (TOD). Konsep ini ditujukan untuk mengintegrasi perumaham, komersial, serta ruang hijau yang terbuka di sekitar penempatan titik-titik transportasi massal. Konsep ini juga sangat membantu untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang efisien dan ramah bagi pejalan kaki.

Sumber: Pexels.com (Transportasi Massal)

Seperti yang terlihat saat ini, bahwa akses yang mudah untuk menggunakan transportasi massal terutama bagi pejalan kaki, baik dengan menyeberangi Jempatan Penyeberangan Orang (JPO), penyediaan trotoar dipinggir jalan, dan masih banyak lagi. Penggunaan transportasi massal didominasi di dearah kota-kota besar. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat indonesia yang melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan, mengubah kehidupan, dan banyak alasan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Urbanisasi sejatinya sudah terjadi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data bahwa lebih dari 56% populasi Indonesia tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2020, dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal inilah yang menyebabkan pengembangan dan penyediaan transportasi massal di Indonesia terus digalakkan.

Meskipun manfaat dari pengadaan transportasi massal sangat membantu terutama di kota besar, implementasi dari sistem transportasi massal yang efektif masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia. Salah satunya adalah pembiayaan dan inovasi yang diperlukan untuk melakukan pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur transportasi massa, yang dari masa ke masa mengalami perkembangan.

Proyek besar seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) tentu membutuhkan investasi yang sangat besar, dan menjadi beban yang cukup besar bagi anggaran pemerintahan daerah. Selain itu, koordinasi yang kurang antara pemerintah pusat dan juga daerah menjadi tantangan dalam pengelolaan transportasi massal. Dr Yayat Supriatna selaku ahli perencanaan kota dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa, proses perencanaan transportasi massal sering kali kurang koordinasi, terlebih lagi dengan banyaknya proyek transportasi yang terus berjalan secara terpisah tanpa adanya integrasi yang memadai.

Yang terjadi adalah, sistem transportasi massal yang ada tidak dapat berfungsi secara optimal dan kurang efisien dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Contohnya saja masih transportasi KRL (Kereta Rel Listrik) yang fasilitasnya masih sangat kurang, seperti masih menggunakan kipas, kereta yang terbilang masih kurang memadai dibandingkan dengan banyaknya pengguna KRL. Terlebih lagi ketika jam berangkat dan juga pulang kerja yang selalu penuh, berdesakan, dorong-dorongan antar penumpang. Belum lagi aturan yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini terkait rencana pemberlakuan tarif KRL berbasi NIK.

Hal ini tentu menjadikan banyaknya penolakan dan juga perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pengguna KRL. Mereka sangat menyayangkan rencana yang dibuat pemerintah terhadap tarif KRL yang disesuiakan dengan NIK. Karena pada dasarnya fasilitas umum tentu bisa dinikmati oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial yang dimilikinya.

Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mampu menciptakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dari segi fasilitas umum, agar bisa menciptakan kota yang layak huni di Indonesia.