Partisipasi Pemerintah Lokal Indonesia Krusial dalam Pencapaian SDGs

Penulis: Nadiya Syafia Shani, Tristia Riskawati

Pandemi COVID 19 telah memicu respon kebijakan pemerintah di tingkat lokal dan pemerintah pusat. Kebijakan ini berdampak pula pada usaha Indonesia dalam melokalisasi SDGs.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Alwis Rustam, M.A., pada Launching VLR/VSR High Level Political Forum (HLPF) United Nations, Kamis, 15 Juli 2021.

"Progress pencapaian SDGs menjadi melambat karena beberapa program yang didedikasikan untuk SDGs ditunda atau bahkan dibatalkan karena adanya larangan mobilisasi dan pembatasan serta relokasi anggaran karena pandemik," ujarnya.

Oleh karena itu, Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs Indonesia Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. mengatakan, kolaborasi dengan pemerintah lokal di masa depan sangat penting di masa pandemi ini. "Kolaborasi tersebut termasuk mengembangkan kapasitas inovasi untuk membangun resiliensi khususnya dalam melakukan pertimbangan, build back better dan bagaimana menyeimbangkan sosial, lingkungan, ekonomi dan pemerintahan yang baik," papar Vivi.

Alwis pun memberi rekomendasi untuk ke depannya bahwa pemerintah lokal dapat diberikan beberapa kepercayaan dalam pencapaian SDGs. Di antaranya membuat aturan strategis dalam implementasi SDGs, melakukan interpretasi lokal, lebih proaktif dalam praktik dan kolaborasi, serta dilibatkan dalam advokasi dan dialog untuk memperkuat pemerintahan di berbagai tingkatan.

HLPF sendiri merupakan program review dan follow up dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) di beragam negara. Voluntary National Review (VNR) dan Voluntary Subnational Review (VSR) yang memaparkan tentang progres pencapaian SDGs di Indonesia juga Vivi dan Alwis bahas dalam forum ini.

"VSR yang dikembangkan saat ini adalah momentum yang baik untuk memperkuat peran asosiasi pemerintahan lokal, untuk mendukung akselerasi implementasi SDGs, dan untuk memperkuat posisi sosial politik di tingkatan lokal melalui partisipasi dari pemerintah kota," ujar Alwis.

Vivi juga mengatakan, formulasi VSR dan VLR indonensia tahun ini sangat inklusif. Hal ini terlihat dari keterlibatan semua pemangku kepentingan yang dikenal sebagai platform partisipatif SDGs seperti pemerintah, filantropi dan bisnis, akademisi, ormas, dan tentunya media.

Institut Teknologi Bandung melalui SDGs Center ITB juga turut membantu proses perampungan VSR untuk Indonesia. Selain ITB, terdapat pihak-pihak yang membantu proses perampungan VSR, di antaranya adalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Untuk mengetahui VSR untuk Indonesia yang telah dirampungkan, silakan klik link ini. ***