3 Intervensi Pemerintah Era Orde Baru dalam Setiap Pelaksanaan Pemilu

Ilustrasi Intervensi Pemerintah Era Orde Baru dalam Setiap Pelaksanaan Pemilu, foto: unsplash/Arnaud Jaegers

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Era Orde Baru dalam setiap pelaksanaan pemilu mencerminkan dominasi kekuasaan yang kuat dan pembatasan terhadap demokrasi.

Selama periode 1967-1998, pemilu bukan sekadar sarana memilih pemimpin, tetapi lebih sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Intervensi Pemerintah Era Orde Baru dalam Setiap Pelaksanaan Pemilu

Ilustrasi Intervensi Pemerintah Era Orde Baru dalam Setiap Pelaksanaan Pemilu, foto: unsplash/Element5 Digital

Apa saja intervensi pemerintah era Orde Baru dalam setiap pelaksanaan pemilu?

Mengutip dari jurnal APHTN-HAN, Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk (2022:1-7), berikut adalah tiga intervensi utama yang menjadi ciri khas pemilu di masa tersebut.

1. Pembatasan partai politik

Salah satu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Era Orde Baru dalam setiap pelaksanaan pemilu adalah pembatasan jumlah partai politik melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975.

Hanya tiga partai yang diizinkan saat itu yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Golkar, yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, selalu memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.

Sementara itu, PPP dan PDI dihadapkan pada pengawasan ketat dan pembatasan aktivitas, sehingga mengurangi peluang oposisi untuk bersaing secara adil.

2. Pengendalian kampanye

Pengendalian ketat terhadap kampanye merupakan intervensi lain yang mencolok. Pemerintah mengatur jalannya kampanye dengan ketat, melarang kritik terhadap rezim, dan membatasi kebebasan berekspresi.

Hal ini menciptakan suasana kampanye yang jauh dari prinsip demokrasi.

Oposisi menghadapi tindakan represif, sementara Golkar mendapatkan keistimewaan untuk memaksimalkan pengaruhnya tanpa hambatan.

3. Manipulasi hasil pemilu

Manipulasi hasil pemilu menjadi strategi penting dalam mempertahankan dominasi. Praktik intimidasi terhadap pemilih dan manipulasi suara dilakukan untuk memastikan kemenangan Golkar.

Angka kemenangan yang sering kali mencapai 70-80% dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat secara demokratis.

Intervensi ini mengukuhkan pemilu sebagai formalitas yang hanya memperkuat kekuasaan rezim.

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Era Orde Baru dalam setiap pelaksanaan pemilu menegaskan bahwa pemilu pada masa itu tidak mencerminkan proses demokrasi sejati.

Dengan membatasi partai politik, mengendalikan kampanye, dan memanipulasi hasil, pemerintah mengukuhkan kekuasaan Golkar dan melemahkan oposisi.

Meski sejarah ini mencerminkan masa kelam demokrasi Indonesia, penting untuk dijadikan pelajaran dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis di masa depan. (Echi)

Baca juga: Sejarah Hari AIDS Sedunia dan Maknanya