Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Konten dari Pengguna
4 Faktor yang Menjadi Latar Belakang Munculnya Politik Etis
9 Februari 2024 21:27 WIB
·
waktu baca 2 menitTulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Setiap kebijakan akan selalu memiliki latar belakang tersendiri, begitu pula dengan politik etis. Salah satu latar belakang munculnya politik etis adalah beberapa orang Belanda merasa perlu membalas budi Indonesia sebagai negeri jajahannya.
ADVERTISEMENT
Bukti keberadaan rasa perlu membalas budi itu tertuang dalam tulisan Mr. C. Th. Van Deventer yang berjudul “Een Eereschuld”. Tulisan tersebut mendapat respons serius dari Ratu Wilhelmina yang kemudian menuangkannya menjadi sebuah kebijakan.
Latar Belakang Munculnya Politik Etis adalah Keperluan Balas Budi
Tulisan tersebut merupakan media Van Deventer dalam mengungkapkan pemikirannya. Van Deventer mengungkapkan bahwa negerinya mempunyai utang terhadap Hindia Belanda atas kekayaan yang diperas.
Selain tulisan Van Deventer, ada faktor lain yang melatarbelakangi munculnya politik etis. Mengutip dari buku Sejarah 2, Mustopo, dkk. (2007: 49), beberapa latar belakang munculnya politik etis adalah sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
Terbentuknya Kebijakan Politik Etis
Pemikiran Van Deventer dan fakta penjajahan yang terjadi membuat Belanda akhirnya menetapkan kebijakan politik etis. Bukan hanya Van Deventer, Ratu Wilhelmina pun menegaskan tentang panggilan moral dan utang budi kepada Indonesia.
ADVERTISEMENT
Mengutip dari buku Sejarah Pergerakan Nasional, Muttaqin (2015: 62), Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van Deventer, yakni:
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa latar belakang munculnya politik etis adalah beberapa orang Belanda merasa perlu membalas budi Indonesia. Program politik etis itu sendiri meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. (AA)
Live Update