4 Penyimpangan Penafsiran Pancasila pada Masa 1959 sampai 1966

Ilustrasi Penyimpangan Penafsiran Pancasila pada Masa 1959 sampai 1966, Foto: Unsplash/Lighten Up

Periode 1959 hingga 1966 dikenal sebagai masa Orde Lama. Pada masa ini, penerapan Pancasila mengalami berbagai tantangan serius. Muncul berbagai penyimpangan penafsiran Pancasila pada masa 1959 sampai 1966.

Masa ini ditandai dengan transisi bangsa Indonesia dari penjajahan menuju kemerdekaan penuh, sehingga tidak sedikit permasalahan yang muncul terkait penafsiran terhadap Pancasila.

Penyimpangan Penafsiran Pancasila pada Masa 1959 sampai 1966

Ilustrasi Penyimpangan Penafsiran Pancasila pada Masa 1959 sampai 1966, Foto: Unsplash/Mufid Majnun

Apa saja penyimpangan penafsiran Pancasila yang terjadi pada masa 1959 sampai 1966? Dikutip dari situs bpip.go.id, berikut adalah beberapa bentuk penyimpangan Pancasila.

1. Peristiwa G30S/PKI

Penyimpangan yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa G30S/PKI.

PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit, berusaha mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi ideologi komunis.

Usaha ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebhinekaan dan persatuan bangsa.

2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Selain itu, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) juga menjadi contoh penyimpangan lain. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo yang berupaya mendirikan negara Islam di Indonesia.

Ia ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Penyimpangan ini mengancam integritas dan persatuan bangsa yang dibangun atas dasar keragaman.

Walaupun sudah dimulai sejak tahun 1948, tetapi pemberontakan ini baru berhasil dibubarkan pada tahun 1962.

3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) juga merupakan bentuk penyimpangan yang signifikan pada tahun 1950-1963.

RMS berusaha memisahkan diri dari Indonesia dan menolak Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri di Maluku. Gerakan separatis ini mengguncang integrasi nasional yang baru saja terbentuk.

4. Protes Kelompok Tertentu

Selain itu, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berdiri pada 1958-1961 dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang berdiri pada 1957-1960 adalah gerakan protes yang dilancarkan kelompok-kelompok tertentu terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Meskipun lebih berupa bentuk perlawanan politik, tetapi gerakan ini juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap penerapan Pancasila dan mengancam stabilitas nasional.

Itu tadi beberapa penyimpangan penafsiran Pancasila pada masa 1959 sampai 1966. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya bisa melihat betapa pentingnya peran Pancasila dalam menjaga kesatuan bangsa dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. (Echi)

Baca juga: Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945