5 Contoh Hubungan Politik dan Hukum di Indonesia

Ilustrasi contoh hubungan politik dan hukum di Indonesia.Pexels/Tom Fisk

Contoh hubungan politik dan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satunya adalah dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, di mana lembaga politik seperti DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan, dengan dasar hukum yang telah disusun sebelumnya.

Dikutip dari laman rechtsvinding.bphn.go.id, Hubungan politik dan hukum menurut John Austin hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan.

5 Contoh Hubungan Politik dan Hukum di Indonesia

Ilustrasi contoh hubungan politik dan hukum.Pexels/Brian photograpy

Di Indonesia, contoh hubungan politik dan hukum sangat erat, karena keduanya saling mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan negara. Berikut adalah lima contoh hubungan politik dan hukum di Indonesia:

1. Penyusunan Undang-Undang

Proses pembuatan undang-undang merupakan contoh jelas hubungan antara politik dan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari wakil politik rakyat bertanggung jawab dalam membahas dan mengesahkan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan arena politik yang diatur oleh hukum. Ketentuan mengenai pemilu, seperti tata cara pemilihan, partisipasi politik, dan hak suara warga negara, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan transparan.

3. Pemberantasan Korupsi

Dalam pemberantasan korupsi, politik dan hukum bekerja bersinergi. Partai politik sering terlibat dalam perumusan kebijakan anti korupsi.

Sedangkan lembaga-lembaga hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bertugas menegakkan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

4. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi pemerintah, seperti kebijakan fiskal dan moneter, juga dipengaruhi oleh politik. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat diterima secara politis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dalam pengelolaan anggaran negara dan pajak.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM, yang merupakan bagian dari hukum internasional dan hukum nasional.

Namun, dalam prakteknya, kebijakan politik kadang mempengaruhi bagaimana perlindungan HAM diterapkan, baik dalam hal kebebasan berpendapat maupun perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Contoh hubungan politik dan hukum ini menggambarkan pentingnya kedua unsur tersebut dalam memastikan terciptanya pemerintahan yang adil dan berkeadilan di Indonesia. (Arf)

Baca juga: Politik Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia