Politik Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia

Ilustrasi Politik Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia, Unsplash/Mathieu Stern

Politik hukum bidang ekonomi di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip dari buku Arah Investasi Indonesia Tahun 2025, Dr. Luqman Hakim, S.E., M.M., (2024), sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sistem hukum yang terus berkembang untuk mengatur berbagai sektor ekonomi.

Sistem hukum di bidang ekonomi yang berkembang di Indonesia ini bermula dari perdagangan, investasi, hingga sumber daya alam.

Politik Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia

Ilustrasi Politik Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia, Unsplash/John McArthur

Bagaimana politik hukum bidang ekonomi di Indonesia? Politik hukum di bidang ekonomi di Indonesia mencakup kebijakan dan peraturan yang dirancang untuk mempengaruhi sektor ekonomi.

Hal ini ditujukan menciptakan kesejahteraan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Beberapa aspek utama dalam politik hukum ekonomi Indonesia antara lain:

1. Kebijakan Ekonomi Negara

Politik hukum dalam ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kebijakan ini mencakup sektor industri, perdagangan, serta pengelolaan sumber daya alam untuk memajukan perekonomian nasional dan mengurangi ketimpangan sosial​.

2. Regulasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat penting bagi perekonomian. Oleh karena itu, politik hukum mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan.

Peraturan di sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan, misalnya, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan​.

3. Reformasi Ekonomi dan Kebijakan Perdagangan

Politik hukum ekonomi Indonesia juga tercermin dalam reformasi kebijakan perdagangan dan investasi. Pemerintah mendorong liberalisasi perdagangan melalui perjanjian perdagangan internasional dan penguatan sektor ekonomi domestik.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global​.

4. Perlindungan Konsumen dan Keadilan Ekonomi

Politik hukum di bidang ekonomi juga menekankan perlindungan konsumen dan pengaturan pasar yang adil.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dan aturan antimonopoli diimplementasikan untuk melindungi hak konsumen dan menciptakan persaingan yang sehat di pasar​.

5. Pemberantasan Korupsi dalam Ekonomi

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam politik hukum ekonomi. Korupsi dapat menghambat proses pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

Oleh karena itu, lembaga antikorupsi seperti KPK memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan keadilan di sektor ekonomi​.

Itulah penjelasan mengeni politik hukum bidang ekonomi di Indonesia.

Baca Juga: Cita-Cita Politik Belanda yang Melahirkan Kesadaran Nasional Rakyat Indonesia