5 Penyimpangan pada Masa Orde Baru Terhadap Pancasila dan UUD

Penyimpangan pada Masa Orde Baru. Foto Hanya Ilustrasi. Sumber Foto: Unsplash.com/Syahrul Alamsyah Wahid

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara dan juga dasar hukum bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi ada beberapa penyimpangan pada masa orde baru terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Penyimpangan ini bisa dilihat dari perilaku bangsa Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan UUD. Apa saja penyimpangan tersebut? Berikut adalah ulasan lengkapnya.

Penyimpangan pada Masa Orde Baru

Penyimpangan pada Masa Orde Baru. Foto Hanya Ilustrasi. Sumber Foto: Unsplash.com/Fikri Rasyid

Dikutip dari buku Politik Lingkungan karya Herman Hidayat, (2008) Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak berjalan dengan baik.

Karena seiring perkembangannya, banyak pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila dan juga UUD 1945. Berikut adalah beberapa bentuk penyimpangan pada masa orde baru terhadap Pancasila dan UUD 1945.

1. Reduksi Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan bahkan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaannya. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.

2. Penyimpangan terhadap Asas Kekeluargaan

Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Demokrasi Sentralistik

Berbeda dengan ciri-ciri demokrasi orde lama, dalam masa Orde Baru, diterapkan demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dipegang kendalinya oleh Presiden.

4. Stabilisasi

Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk menjatuhkan pemerintah. Kritikan tersebut dianggap mengganggu ketidakstabilan negara sehingga Soeharto sering menggunakan kekuatan militer bagi siapapun yang berani mengkritik pemerintah .

5. Krisis Moneter

Puncak penyimpangan pada masa orde baru adalah terjadinya krisis moneter yang terjadi pada 1997 yang diduga disebabkan oleh hot money bubble. Uang panas ini adalah dana yang dikelola secara untung-untungan dan mendapatkan hasil tinggi dalam waktu singkat.

Kondisi ini justru membuat perekonomian di Indonesia menjadi anjlok dan membuat terjadinya krisis moneter. Krisis ini pada akhirnya memicu adanya protes besar-besaran dari rakyat Indonesia.

Baca juga: Jenis-jenis Identitas Nasional yang Penting Diketahui

Itulah beberapa penyimpangan pada masa orde baru terhadap Pancasila dan juga UUD 1945. (WWN)