5 Tokoh Pencetus Kebijakan Politik Etis Paling Terkenal

Ilustrasi tokoh pencetus kebijakan politik etis (Pexels)

Kebijakan politik etis adalah pendekatan yang diambil oleh pemerintah Belanda. Adanya kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai tokoh pencetus kebijakan politik etis yang mampu memengaruhi kebijakan pemerintah Belanda bagi Indonesia.

Lantas, siapa saja tokoh pencetus kebijakan politik etis tersebut? Simak artikel ini.

Pengertian Kebijakan Politik Etis

Ilustrasi tokoh pencetus kebijakan politik etis (Pexels)

Mengutip situs kemdikbud.go.id, kebijakan politik etis adalah pendekatan yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1901. Kebijakan ini berasal dari gagasan yang diusulkan oleh Van Deventer dan juga dikenal sebagai strategi politik imbalan.

Pelaksanaan kebijakan politik etis ini terjadi sebagai respons terhadap kritik penindasan dan eksploitasi yang dilakukan kepada penduduk pribumi di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tokoh Kebijakan Politik Etis

Ilustrasi tokoh pencetus kebijakan politik etis (Pixabay)

Berikut adalah berbagai tokoh pencetus kebijakan politik etis yang paling terkenal dan berpengaruh dalam mengubah dinamika di Hindia Belanda.

1. Pieter Brooshooft

Pieter Brooshooft adalah seorang jurnalis dan penulis asal Belanda. Pada 1887, ia menjelajahi wilayah Jawa dan mencatat penderitaan yang dialami oleh penduduk pribumi Hindia Belanda pada saat itu.

Penderitaan yang diderita oleh penduduk pribumi muncul karena kebijakan tanam paksa dan perkebunan swasta yang juga memperburuk nasib mereka.

Salah satu caranya adalah melalui buku yang ia tulis berjudul "Memorie Over den Toestand in Indie" yang berarti "Memoir Tentang Keadaan di Hindia". Di buku tersebut, ia mengkritik pedagang dan pajak.

2. Conrad Theodore van Deventer

Van Deventer adalah seorang ahli hukum Belanda yang pergi ke Indonesia untuk menjadi pengusaha perkebunan. Meskipun menikmati kekayaannya, ia percaya bahwa perlakuan lebih baik diperlukan terhadap penduduk pribumi Hindia Belanda.

Ia menulis "Een Eereschuld" yang berarti "Utang Kehormatan". Tulisan tersebut dibuat pada 1899 dan menyuarakan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk membayar utang kehormatan ini, terutama karena kekayaan yang diperoleh dari penderitaan penduduk pribumi.

3. Edward dan Ernest Douwes Dekker

Edward Douwes Dekker, juga dikenal sebagai Multatuli, adalah penulis buku "Max Havelaar" yang menggambarkan bagaimana masyarakat terjepit antara kepentingan kolonial Belanda dan penguasa lokal.

Dekker mengkritik pemerintah yang harus lebih tegas pada penguasa lokal dan membangun sistem yang mendukung kesejahteraan rakyat.

4. Mr. WK Baron van Dedem

Demikian juga, Mr. WK Baron van Dedem adalah seorang pengacara dan politikus Belanda yang mengkritik kebijakan Belanda yang merugikan penduduk pribumi di Indonesia.

Ia meminta agar keuangan koloni Hindia Belanda dipisahkan dari keuangan negara Belanda dan menuntut desentralisasi kekuasaan di wilayah koloni.

5. Hendrik Hubertus van Kol

Hendrik Hubertus van Kol adalah seorang politikus Belanda yang juga memainkan peran penting dalam pergerakan politik etis. Ia mengkritik kebijakan Belanda yang merugikan penduduk kolonial, yang menurutnya hanya akan memberikan kerugian.

Berbagai tokoh politik etis di atas merupakan pionir dalam pergerakan kebijakan politik etis yang bertujuan untuk mengurangi penindasan dan meningkatkan kesejahteraan di Hindia Belanda.

Kebijakan politik etis menjadi tonggak penting dalam perubahan dinamika kolonial di Hindia Belanda dan berdampak pada arah perkembangan sosial dan politik di wilayah tersebut.