Dewan Gajah Dipimpin oleh Siapa? Inilah Latar Belakangnya
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDewan Gajah adalah suatu cikal bakal dari PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berada di Sumatera Utara. Lantas, Dewan Gajah dipimpin oleh siapa?
Sinurat dalam Pembentukan Dewan Gajah pada Masa Pergolakan Daerah (1951-1957) menyebutkan bahwa pembentukan Dewan Gajah diprakarsai oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 1956.
Untuk mengetahui lebih lanjut seputar Dewan Gajah dipimpin oleh siapa, simak selengkapnya dalam artikel berikut ini.
Latar Belakang Terbentuknya Dewan Gajah
Dewan Gajah terbentuk pada masa pergolakan daerah. Pembentukan Dewan Gajah ini juga menjadi cikal bakal terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di wilayah Sumatera Utara.
Adapun latar belakang terbentuknya Dewan Gajah adalah karena adanya kondisi kritis di tengah kekacauan bangsa. Hal itu terjadi lantaran Kolonel Maludin Simbolon yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat akhir tahun 1950-an.
Alhasil, Kolonel Maludin Simbolon pun memutuskan untuk bergabung ke dalam PRRI dan mendeklarasikan pemutusan hubungan antara pemerintah pusat dengan Sumatera Utara pada 22 Desember 1956, di Medan.
Bertepatan pada tanggal itu pula, Kolonel Maludin Simbolon menyampaikan pembentukan Dewan Gajah dan keluar dari pemerintahan PM Djuanda. Lantas, Dewan Gajah dipimpin oleh siapa?
Pemimpin Dewan Gajah adalah Kolonel Maludin Simbolon, selaku pendirinya. Pasca pembentukan Dewan Gajah, Simbolon menyampaikan pula bahwa wilayah teritorialnya tengah berada dalam situasi Darurat Perang.
Hal itu pun ditentang oleh para perwira Sumatera Utara, misalnya Letkol Wahab Makmur serta Letkol Djamin Gintings. Bukan hanya itu, Presiden Soekarno juga sempat mengingatkan Simbolon agar tidak bertindak terlalu jauh.
Sayangnya, peringatan tersebut diabaikannya. Akhirnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo pun mengadakan rapat di Jakarta. Hasil rapat tersebut diumumkan pada 23 Desember 1956 oleh Presiden Soekarno terkait pencopotan posisi Kolonel Maludin Simbolon.
Pasca pencopotan Kolonel Maludin Simbolon, akhirnya pemerintah pusat pun mengirimkan Fact Finding Commission (Dewan Penyelidik Keadaan) demi meneliti penyebab kemunculan pemberontakan di berbagai daerah. Sayangnya, komisi tersebut mendapatkan penolakan.
Tuntutan Dewan Gajah
Keberadaan Dewan Gajah ini memiliki sejumlah tuntutan. Adapun beberapa tuntutan Dewan Gajah adalah:
Otonomi daerah yang lebih besar.
Peningkatan kesejahteraan prajurit.
Pergantian pejabat sipil serta militer pusat di wilayah Jakarta.
Demikian beberapa informasi berkaitan dengan Dewan Gajah dipimpin oleh siapa dan latar belakangnya. [ENF]