Kabinet yang Bersandar pada Berimbangan Kekuatan Partai-partai Politik

Ilustrasi Kabinet yang bersandar pada berimbangan kekuatan partai-partai politik, Foto: Unsplash/Dino Januarsa

Kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut kabinet koalisi. Kabinet koalisi ini merupakan yang terbagi di dalam beberapa partai yang saling bekerja sama.

Selain itu, sebuah kabinet koalisi juga dibentuk dalam masa kesulitan atau krisis nasional misalnya selama masa perang untuk memberikan kepada tingkat legitimasi yang tinggi dibutuhkannya.

Kabinet yang Bersandar pada Perimbangan Kekuatan Partai-partai Politik

Ilustrasi Kabinet yang bersandar pada berimbangan kekuatan partai-partai politik, Foto: Unsplash/Mufid Majnun

Dikutip dalam situs p2k.stekom.ac.id, kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut sebagai kabinet koalisi.

Pada saat itu, semua partai akan membentuk koalisi yang kadang disebut sebagai pemerintahan persatuan nasional atau koalisi akbar.

Umumnya, apabila suatu koalisi tersebut runtuh, maka pengembalian suara untuk mosi kepercayaan atau mosi tidak percaya akan dilaksanakan.

Koalisi sendiri memang diartikan sebagai persekutuan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk dicapai, istilah ini memang dikenal dalam aktivitas perpolitikan.

Koalisi merupakan aliansi atau kerja sama untuk beberapa periode dalam waktu terbatas dalam rangka demi mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang politik tujuan ini bermaksud untuk mengambil alih kekuasaan dan memegang pemerintahan.

Tujuan dari koalisi sendiri yaitu pada hakikatnya untuk membentuk sistem pemerintahan yang stabil dan kuat, dan untuk meningkatkan peluang pemenang dalam pemilu.

Bahkan tujuan ini juga untuk mendapatkan dukungan legislatif yang lebih kuat dan untuk membantu menghindari polarisasi politik serta mempromosikan kerja sama di antara partai politik berbeda.

Jenis dari koalisi sendiri terdapat berdasarkan dari tujuannya yaitu antar sejumlah parpol dapat terjalin berdasarkan tujuan pembentukan koalisi itu sendiri.

Contohnya seperti koalisi orientasi jabatan dan orientasi kebijakan. Namun untuk tujuan berdasarkan pendekatan ukuran, contohnya pada minimal winning coalition dan minimum size coalition.

Untuk contoh kasus dalam bidang koalisi yaitu terbentuknya koalisi kesekretariatan gabungan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua.

Sebab dalam koalisi ini dapat menghimpun kekuatan di parlemen dalam kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di kala itu.

Hal di atas merupakan kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik yang dapat diketahui masyarakat.

Baca juga: Mengenal Partai Kabinet Natsir yang Dibentuk pada 1950