Kebijakan Politik Etis dan Sejarah Singkatnya

Ilustrasi politik etis. Sumber foto: pexels/August de Richelieu.

Politik etis merupakan kebijakan balas budi dengan maksud dan tujuan untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda.

Pada umumnya, politik etis dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kebijakan politik etis tentu tidak diciptakan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang matang. Untuk mengetahui kebijakan politik etis dan sejarah singkatnya, simak penjelasannya di bawah ini

Kebijakan Politik Etis

Ilustrasi kebijakan politik etis. Sumber foto: pexels/August de Richelieu.

Dikutip dalam buku Di Negeri Penjajah karya Harry A Poeze, dkk, dijelaskan bahwa politik etis adalah kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata.

Kebijakan politik etis ini awal mulanya diterapkan pada tahun 1801. Van Deventer merupakan penggagas dari kebijakan ini. Hal ini berdasarkan pada ketetapan Pemerintah Belanda yang memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Belanda memulai politik etis pada tahun 1900-an yang ditandai dengan pengangkatan J. B Van Heutsz sebagai gubernur Jenderal (1904-1909) dengan penasihatnya Prof. C. Snouck Hurgronye yang merupakan seorang ahli budaya dan agama yang terkenal.

Kebijakan politik etis tersebut diusung melalui 3 program, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Deventer, antara lain:

1. Irigasi (pengairan)

Melalui pertimbangan dari Van Deventer rakyat Indonesia hampir mayoritas hidup sebagai bertani, maka pemerintah Belanda harus membangun irigasi.

2. Emigrasi / Transmigrasi

Pertimbangan berikutnya terkait dengan menyebarluaskan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Agraria pada tahun 1970, dikarenakan rakyat Indonesia tidak leluasa untuk memperluas lahan pertaniannya di Pulau Jawa, maka dari itu pemerintah menyelenggarakan program transmigrasi dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa.

3. Edukasi

Program edukasi ini lahir dikarenakan rakyat Indonesia pada saat itu masih terbelakang, sehingga pemerintah menyebarluaskan program penyelenggaraan pendidikan.

Sejarah Singkat Kebijakan Politik Etis

Tercatat bahwa Indonesia sudah dijajah oleh Pemerintah Belanda. Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama penjajahan kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa.

Di dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan dan kerugian yang luar biasa. Bukan hanya kerugian fisik, melainkan juga kerugian materi atau harta.

Sistem tanam paksa membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan sekitar 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut digunakan untuk menanami komoditas ekspor.

Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh dan tarum. Yang mana harga jualnya sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda. Sementara masyarakat yang tidak punya lahan dipaksa untuk bekerja di lahan kolonial Belanda.

Karena aturan-aturab tersebut tidak manusiawi, maka pada tahun 1890 C. Th. Van Deventer, seorang tokoh politik mengemukakan pendapatnya tentang politik etis.

Tujuan utama dari politik etis tersebut yaitu untuk menyelamatkan hak-hak bangsa Indonesia.

Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik sekaligus ahli hukum dari Belanda bernama C. Th. Van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia.

Gagasan yang diusung oleh C. Th. Van Deventer mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Dan akhirnya terbitlah kebijakan baru tersebut.

Kebijakan tersebut berisi program penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Van Deventer. Program ini berisi mengenai tiga tujuan. Yaitu edukasi, irigasi dan transmigrasi. (DAI)