Memahami Sistem Pemerintahan Otoriter dan Ciri-cirinya

Ilustrasi sistem pemerintahan otoriter. Sumber foto: pexels/Kampus Production.

Sistem pemerintahan otoriter adalah sistem kekuasaan yang berpusat pada pemerintahan.

Dalam buku Etika Pemerintahan yang ditulis oleh Dr. Drs. Ismail Nurdin, sistem pemerintahan otoriter adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan dan kontrol sepenuhnya terpusat pada pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas tertinggi.

Untuk mengetahui tentang sistem pemerintahan otoriter, simak penjelasan di bawah ini.

Sistem Pemerintahan Otoriter dan Ciri-cirinya

Ilustrasi sistem pemerintahan otoriter. Sumber foto: pexels/Gustavo Fring.

Artikel ini akan membahas ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan otoriter di antaranya:

1. Kepemimpinan Tunggal

Ciri yang paling mencolok dari sistem pemerintahan otoriter adalah adanya pemimpin tunggal yang memiliki kontrol mutlak atas keputusan-keputusan strategis.

Dalam sistem ini, pemimpin adalah satu-satunya yang berwenang membuat keputusan penting tanpa meminta masukan dari orang lain.

2. Tidak Ada Partisipasi Publik

Sistem ini jarang mempertimbangkan masukan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Rakyat tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan negara.

3. Kendali terhadap Media dan Informasi

Pemerintah otoriter sering mengendalikan media dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada pembatasan terhadap kebebasan pers dan ekspresi.

4. Ketidaksetaraan Hak Asasi

Hak asasi manusia sering kali diabaikan dalam sistem pemerintahan otoriter. Individu dan kelompok akan menghadapi pembatasan atas kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi.

5. Penggunaan Kekuatan Represif

Pemerintah otoriter dapat menggunakan aparat keamanan untuk menindas oposisi dan kritik terhadap rezim. Hal ini seringkali melibatkan penangkapan, penyiksaan, atau penganiayaan terhadap individu yang dianggap sebagai ancaman.

6. Kurangnya Akuntabilitas

Pemerintahan otoriter sering tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang kuat. Pemimpin tidak harus bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan mereka di hadapan masyarakat atau lembaga independen.

7. Kepemimpinan Jangka Panjang

Dalam sistem ini, pemimpin sering memegang jabatan untuk jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidup. Sistem tersebut seringkali dapat mengakibatkan keterlambatan dalam perubahan dan reformasi.

8. Tidak Adanya Sistem Multi-Partai

Sistem pemerintahan otoriter seringkali hanya mengizinkan satu partai atau kelompok untuk berkuasa. Partai oposisi sering dilarang atau dibatasi, sehingga tidak ada persaingan politik yang sehat.

9. Kontrol Ekonomi

Pemerintahan otoriter juga sering memiliki kendali besar atas sektor ekonomi negara. Jika tidak diawasi secara baik dapat mengarah pada korupsi dan penyalahgunaan sumber daya ekonomi.

Pada kesimpulannya, sistem pemerintahan otoriter adalah sebuah sistem dimana pemimpin memegang kekuasaan penuh dan terpusat. (DAI)