Nilai Instrumental Sila ke 4 Pancasila yang Wajib Diketahui Bersama

Ilustrasi nilai instrumental sila ke 4. Foto: Pexels

Nilai instrumental sila ke 4 Pancasila menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

Artikel di bawah ini akan menjelaskan lebih lanjut perihal nilai instrumental sila ke 4 berdasarkan buku Super Complete Kelas 4, 5, 6 SD/MI karya Meity Mudikawaty, dkk.

Nilai Instrumental Sila ke 4

Ilustrasi nilai instrumental sila ke 4. Foto: Pexels

Sila ke-4 Pancasila berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila keempat merupakan suatu cerminan dari adanya demokrasi di negara ini.

Trauma masa lalu akan penjajahan menjadikan para pendiri negara memilih bentuk pemerintahan yang dirasa paling sesuai dengan corak kerakyatan di negeri ini.

Nilai-nilai instrumental dari sila ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Berikut adalah nilai instrumental sila ke-4 Pancasila, yakni:

1. Musyawarah untuk Mufakat

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan bersama melalui diskusi dan pertimbangan yang matang, dengan tujuan mencapai mufakat (kesepakatan).

Nilai ini menekankan pentingnya mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak, bukan keputusan yang dipaksakan oleh mayoritas.

2. Demokrasi Berbasis Perwakilan

Sila ke-4 menggarisbawahi bahwa demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan, seperti DPR, yang kemudian menjalankan amanat rakyat dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kebijaksanaan, yang berarti mempertimbangkan dengan cermat semua aspek yang terlibat, termasuk dampak jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Ini mencakup mendengarkan berbagai pandangan dan mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat

Sila ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum, musyawarah desa, atau keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan.

Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat benar-benar terwakili dalam kebijakan publik.

5. Keadilan Sosial dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil melalui musyawarah dan perwakilan harus memperhatikan keadilan sosial, yaitu keputusan tersebut harus adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan segelintir kelompok.

6. Keterbukaan dan Transparansi

Dalam proses musyawarah dan pembuatan kebijakan, harus ada keterbukaan dan transparansi. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin dan wakil mereka.

7. Mengutamakan Kepentingan Bersama

Sila ke-4 mengajarkan bahwa kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam setiap proses musyawarah, semua pihak harus siap berkorban demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua.

8. Penghormatan terhadap Pendapat Orang Lain

Musyawarah yang baik hanya bisa berlangsung jika setiap peserta menghormati pendapat orang lain, bahkan jika mereka berbeda pandangan. Ini juga mencerminkan sikap demokratis dan kematangan dalam berdemokrasi.

Dengan menerapkan nilai-nilai instrumental sila ke-4 Pancasila, masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang sehat, adil, dan bermanfaat bagi semua. (SP)