Penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Ilustrasi penerapan demokrasi terpimpin. Pexels.com/Andrew-McMurtrie

Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Penerapan demokrasi terpimpin merupakan contoh penerapan Pancasila pada masa pemerintahan Soekarno.

Dikutip dari ejournal.undiksha.ac.id, sistem ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai upaya mengatasi berbagai krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa itu.

Penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Ilustrasi penerapan demokrasi terpimpin. Pexels.com/Mikhail-Nilov

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai penerapan demokrasi terpimpin sebagai salah satu sistem pemerintah di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, sistem Demokrasi Liberal diterapkan pada awal 1950-an. Namun, sistem ini dianggap gagal karena banyaknya konflik politik antara partai-partai yang menyebabkan instabilitas pemerintahan.

Selain itu, krisis ekonomi dan pemberontakan daerah semakin memperburuk situasi nasional.

Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden memiliki peran yang dominan sebagai pemimpin utama negara.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi penerapan demokrasi terpimpin. Pexels.com/Mikhail-Nilov

Berikut ini adalah ciri-ciri dari bentuk Demokrasi Terpimpin:

Kekuatan Terpusat pada Presiden

Presiden Soekarno menjadi pemegang kendali utama dalam pemerintahan, baik secara politik maupun militer. Hal ini menyebabkan munculnya pemerintahan yang bersifat otoriter.

Melemahnya Peran Parlemen

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante menjadi lemah. Presiden mengeluarkan peraturan tanpa persetujuan parlemen, sehingga sistem check and balance hampir tidak berfungsi.

Peran Militer dan PKI yang Dominan

Militer menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan, sementara Partai Komunis Indonesia (PKI) juga memperoleh pengaruh besar karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno.

Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan pers dan kritik terhadap pemerintah dibatasi. Media dan organisasi yang dianggap bertentangan dengan kebijakan negara diberangus.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi penerapan demokrasi terpimpin. Pexels.com/Mikhail-Nilov

Penerapan Demokrasi Terpimpin membawa dampak positif dan negatif. Di sisi positif, stabilitas politik sementara berhasil dicapai, serta pembangunan nasional mulai digalakkan melalui program-program besar seperti Trikora dan Dwikora.

Namun, sistem ini juga menuai banyak kritik karena menimbulkan sentralisasi kekuasaan, melemahnya demokrasi, dan meningkatnya konflik antarideologi yang berpuncak pada peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

Peristiwa ini akhirnya mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, digantikan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Penerapan Demokrasi Terpimpin adalah salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional, penerapan sistem ini meninggalkan berbagai persoalan yang menjadi pelajaran untuk Indonesia di masa mendatang.(AYAA)

Baca juga: 2 Asas Demokrasi Pancasila, Sistem Demokrasi di Indonesia