Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi

Ilustrasi Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi, Foto: Pexels/Romina Ordóñez

Dalam era demokrasi, terdapat penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi dalam penerapan kebijakan luar negeri yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Penyimpangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengaruh kepentingan politik domestik, penggunaan nasionalisme berlebihan, hingga pengabaian isu-isu hak asasi manusia demi keuntungan ekonomi.

Mengutip jurnal Perilaku Politik Menyimpang dalam Kontestasi Perebutan Kekuasaan oleh Yan Ariyani (2018) politik merupakan alat yang digunakan untuk sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh individu, kelompok, masyarakat, institusi ataupun negara.

Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi

Ilustrasi Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi, Foto: Pexels/Wikimedia Commons

Politik luar negeri suatu negara menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan identitas dan tujuan nasional, namun seringkali terjadi penyimpangan. Berikut penyimpangannya politik luar negeri pada masa demokrasi.

1. Politik Identitas dan Nasionalisme Berlebihan

Salah satu penyimpangan yang kerap terjadi adalah pemanfaatan politik identitas dan nasionalisme yang berlebihan.

Dalam beberapa situasi, pemimpin negara menggunakan isu-isu nasionalisme untuk meraih dukungan dari dalam negeri, sementara mengabaikan hubungan internasional yang lebih luas.

Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dengan negara lain dan menghambat kerjasama internasional yang diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan terorisme.

2. Kepentingan Partisan dan Politik Dalam Negeri

Penyimpangan lain dalam politik luar negeri muncul ketika keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kepentingan partisan atau politik domestik.

Dalam kondisi seperti ini, pemimpin lebih mengutamakan keuntungan politik jangka pendek untuk partainya daripada mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar.

Ini dapat menyebabkan kebijakan luar negeri yang tidak konsisten dan sulit diprediksi, serta merusak kredibilitas negara di mata mitra internasional.

3. Kepentingan Ekonomi yang Mengabaikan Hak Asasi Manusia

Sering kali, negara-negara dalam menjalin hubungan luar negeri lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, bahkan jika itu berarti mengabaikan isu-isu hak asasi manusia.

Sebagai contoh, suatu negara mungkin menjalin kerjasama dengan rezim otoriter demi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan.

Penyimpangan ini tidak hanya merugikan citra negara tersebut, tetapi juga dapat berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia di negara mitra.

4. Kebijakan Luar Negeri yang Tidak Konsisten

Dalam sistem demokrasi, sering terjadi perubahan kebijakan luar negeri seiring dengan pergantian pemerintahan. Ketidakstabilan ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi negara mitra dan investor asing.

Penyimpangan ini sering disebabkan oleh perbedaan visi dan misi antar pemerintahan, yang mengarah pada keputusan yang tidak konsisten dalam diplomasi dan hubungan internasional.

5. Kurangnya Partisipasi Publik dalam Kebijakan Luar Negeri

Demokrasi seharusnya mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam politik luar negeri. Namun, sering kali masyarakat tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk terlibat.

Kurangnya transparansi dan dialog publik dapat menyebabkan kebijakan luar negeri yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga memperburuk legitimasi pemerintah di mata publik.

Dampak Penyimpangan Politik Luar Negeri

Ilustrasi Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi, Foto: Unsplash/Nikolas Gannon

Penyimpangan dalam politik luar negeri dapat membawa berbagai dampak negatif, mulai dari hilangnya kepercayaan mitra internasional, meningkatnya ketegangan diplomatik, hingga kerugian ekonomi akibat hubungan yang buruk.

Selain itu, dampak jangka panjangnya dapat mengganggu stabilitas regional dan global serta merusak reputasi negara di kancah internasional.

Penting bagi negara-negara demokratis untuk memperhatikan pelaksanaan politik luar negeri agar tidak terjadi penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi yang merugikan.

Dengan menjaga konsistensi, transparansi, dan keterlibatan publik, negara dapat meraih tujuan nasional yang lebih baik dan membangun hubungan internasional yang kuat.

Baca juga: Alasan Pemungutan Suara jadi Pilar Utama dalam Sistem Demokrasi