Permasalahan Serius yang Dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjojo II saat Memerintah

Ilustrasi permasalahan serius yang dihadapi kabinet Sastroamidjojo II saat memerintah, Foto: Pixabay/Lintang Drestanta

Permasalahan serius yang dihadapi kabinet Ali Sastroamidjojo II ketika memerintah adalah saat menghadapi pergolakan di daerah Sumatera. Masalah ini juga sangat kompleks pemecahannya sehingga didukung oleh pergolakan militer.

Pemerintah Indonesia pun berusaha mengatasi permasalahan ini dengan maksimal yaitu mengadakan kebijaksanaan perundingan dan menggunakan aspek militer. Tetapi kebijaksanaan ini tanpa didukung masyarakat.

Permasalahan Serius yang Dihadapi Kabinet Sastroamidjojo II saat Memerintah

Ilustrasi permasalahan serius yang dihadapi kabinet Sastroamidjojo II saat memerintah, Foto: Unsplash/Mufid Majnun

Dikutip dalam jurnal Pemerintah Kabinet Ali Sastroamidjojo II Menghadapi Pergolakan daerah Sumatera 1956-1957, Herliswanny, (1989) terdapat permasalahan serius yang dihadapi kabinet Sastroamidjojo II saat memerintah.

Permasalahan pergolakan pada daerah Sumatera tersebut sangat komplek pemecahannya, terlebih lagi peristiwa ini didukung oleh kalangan militer.

Pemerintah pun berusaha mengatasi pergolakan ini secara maksimal, dengan cara melaksanakan perundingan militer dan sayangnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Tentunya hal ini tersalurkan dalam politik yang hasilnya pun sia-sia.

Dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer, sehingga partai politik berlomba-lomba menjalankan ide-idenya dalam mengisi kemerdekaan dan persaingan merebut kedudukan yang tak bisa dihindari.

Begitu juga dengan presiden yang menyudutkan sistem pemerintahan yang ada. Dalam situasi ini yang memungkinkan pihak kabinet Sastroamidjojo II mengakhiri masa kejayaannya.

Jatuhnya kabinet Sastroamidjojo II juga terdapat pada saat pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi sehingga membuat Masyumi menarik sejumlah menterinya serta Sastroamidjojo yang mengakhiri masa kabinet.

Kegagalan dari kabinet Sastroamidjojo II yang membuat dibubarkan tersebut pada 9 April 1957 digantikan oleh pihak kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya.

Gerakan pergolakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi sejak awal dilakukan oleh para petinggi yang tidak merasa puas atas kinerja pemerintah Indonesia.

Selain itu muncul dari beberapa daerah yang yang menganggap bahwa pemerintahan pusat kurang adil dalam mengatasi perimbangan antara pembangunan pusat dan daerah, sehingga membuat perpecahan di dalam kabinet.

Pergolakan di daerah juga mengakibatkan banyaknya tuntutan dari parlemen, termasuk fraksi Masyumi yang memerintah agar pihak kabinet Ali Sastroamidjojo II mundur dan pihak kabinet tersebut dapat mengembalikan mandatnya sebagai kabinet.

Hal di atas merupakan permasalahan serius yang dihadapi kabinet Ali Sastroamidjojo II saat memerintah negara Indonesia dalam pergolakan Sumatera yang dapat diketahui masyarakat.

Baca juga: Tiga Partai Besar yang Mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II