Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 dan Latar Belakang hingga Kejatuhan
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKabinet Ali Sastroamidjojo 2 ialah kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI). Oleh karena itu, program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo 2 perlu diketahui.
Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, kabinet ini dibentuk setelah Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1955.
Pada artikel ini, akan menjelaskan program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo 2 beserta latar belakang hingga kejatuhannya.
Latar Belakang
Karena tidak ada satu partai pun yang mendapat mayoritas absolut di DPR, maka perlu koalisi antara beberapa partai untuk membentuk pemerintahan.
Presiden Soekarno pun menugaskan Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabinet baru sebagai perdana menteri. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 diumumkan tanggal 20 Maret 1956 dan mulai bertugas semenjak tanggal 24 Maret 1956.
Program Kerja
Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 memiliki beberapa program kerja utama yaitu sebagai berikut:
Menyelenggarakan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUDS 1950.
Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan cara mengembangkan sektor pertanian dan industri.
Menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional dengan mengatasi pemberontakan regional dan gerakan separatis.
Meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara kawasan Asia-Afrika.
Jatuhnya Kabinet
Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 dilanda berbagai tantangan serta krisis selama masa kerjanya. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini adalah sebagai berikut:
Adanya perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi mengenai perihal Irian Barat.
Adanya pemberontakan regional di beberapa daerah, contohnya PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DI/TII di Jawa Barat.
Adanya gerakan separatis di Aceh, dipimpin oleh Daud Beureueh, yang menuntut agar Aceh menjadi negara Islam yang merdeka.
Adanya tekanan dari Partai Komunis Indonesia yang mendesak diberlakukannya program reforma agraria untuk menyejahterakan rakyat yang miskin.
Soekarno mengusulkan supaya membentuk pemerintahan nasional yang melibatkan semua partai politik.
Akhirnya pada 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat sebagai perdana menteri pada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Djuanda sebagai gantinya.
Demikian penjelasan program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo 2 beserta latar belakang hingga kejatuhannya. (ARH)