Proses Penyusunan Peraturan Daerah dari Awal hingga Pengesahannya

Ilustrasi proses penyusunan peraturan daerah, foto: unsplash/Arnaud Jaegers

Proses penyusunan peraturan daerah merupakan langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerintahan daerah.

Dalam proses ini, ada beberapa tahapan terstruktur yang harus diikuti untuk memastikan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahapan Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Ilustrasi proses penyusunan peraturan daerah, foto: unsplash/Marco Oriolesi

Mengutip dari situs satpolpp.bojonegorokab.go.id, proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dimulai dengan tahap persiapan rancangan Perda.

Dalam tahap awal ini, pihak pemrakarsa, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemerintah Daerah, menyusun naskah akademis sebagai dasar ilmiah.

Selain itu, Program Legislasi Daerah (Prolegda) disusun untuk merencanakan pembentukan Perda secara terarah dan sistematis.

Dokumen ini menjadi panduan awal untuk memastikan bahwa rancangan yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan Perda. Pada tahap ini, naskah akademis dan rancangan hukum disusun melalui kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Kerja sama ini bertujuan memastikan rancangan Perda tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan aturan hukum yang berlaku di tingkat nasional.

Proses ini membutuhkan koordinasi yang intensif untuk mengakomodasi berbagai perspektif demi menghasilkan regulasi yang komprehensif.

Setelah rancangan selesai, dilakukan pembahasan mendalam di rapat DPRD. Dalam tahap ini, rancangan dibahas untuk memperoleh masukan, evaluasi, dan persetujuan dari anggota DPRD.

Pembahasan ini memastikan setiap detail dalam rancangan telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika rancangan disetujui, tahap selanjutnya adalah pengesahan.

Pengesahan rancangan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah setelah rancangan mendapat persetujuan DPRD. Langkah ini merupakan formalitas penting yang menjadikan rancangan memiliki status resmi sebagai Perda.

Tahapan terakhir adalah pengundangan. Perda yang telah disahkan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Proses ini memberikan kekuatan hukum kepada Perda dan memastikan masyarakat mengetahui serta mematuhi aturan yang baru ditetapkan.

Proses penyusunan Perda yang sistematis memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan berkualitas, relevan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Dengan langkah yang jelas, pemerintah daerah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Echi)

Baca juga: 3 Asas Otonomi Daerah Lengkap dengan Penjelasannya