Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Ilustrasi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Sumber foto: Martin Lopez/Pexels

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang telah dibawa manusia sejak lahir dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Namun, tidak jarang terjadi kasus pelanggaran yang mengganggu hak seseorang.

Ada berbagai upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang diterapkan di Indonesia, antara lain menegakkan hukum secara adil dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah berbagai upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia lainnya untuk meminimalisir kejahatan yang ada.

Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Ilustrasi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Sumber foto: pexels/RDNE Stock project.

Menurut Komnas HAM yang dikutip oleh Bambang Santoso dalam buku Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, menjelaskan bahwa pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM Primer dan Pelanggaran HAM Sekunder.

Pelanggaran HAM primer adalah yang terkait dengan genoside, pembunuhan dengan segala cara, dan pemerkosaan.

Sementara pelanggaran HAM sekunder adalah semua bentuk tindakan yang melanggar ICCPR (International Convention on Civil and Political Right) dan ICESCR (International Covenan on Economic Social and Cultural Right.

Berikut upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dapat diterapkan untuk meminimalisir atau mencegah tindakan kejahatan.

1. Menegakkan Hukum Secara Adil

Salah satu upaya penangan kasus pelanggaran HAM adalah dengan menegakkan hukum yang berlaku secara adil. Dengan begitu, hukum tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, yakni melindungi korban dan memberikan sanksi pada pelaku kejahatan.

Masyarakat pun akan lebih berhati-hati ketika akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar HAM.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan pelayanan publik artinya memberikan pelayanan secara maksimal tanpa memandang status sosial, keadaan finansial, jabatan, dan lain sebagainya.

Tujuannya agar masyarakat merasa diberikan perlindungan sehingga dapat meminimalisir munculnya konflik dan kecemburuan, serta menumbuhkan kedamaian dan kesejahteraan.

3. Pengawasan dari Masyarakat

Bukan hanya dari kalangan pemerintahan saja, seluruh masyarakat Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Tindakan yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, antara lain berpikir kritis dan berani mengungkapkan ke publik ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan.

4. Menyebarluaskan Pendidikan HAM

Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM terakhir adalah dengan menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia.

Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pelanggaran HAM, masyarakat bisa sadar tentang adanya hak asasi manusia dan cara mematuhinya.

Itulah empat upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang bisa digunakan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. (DAI)