Konten Media Partner

Aceh Minta Referendum, Riau Tuntut Otonomi Khusus ke Presiden Jokowi

30 Mei 2019 15:05 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
WAKIL Ketua DPRD Riau, Asri Auzar.
zoom-in-whitePerbesar
WAKIL Ketua DPRD Riau, Asri Auzar.
ADVERTISEMENT
SELASAR RIAU, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar angkat bicara, terkait isu Referendum digaungkan sejumlah akun media sosial beberapa hari belakangan, termasuk Riau.
ADVERTISEMENT
Namun, tidak dapat dipungkiri apabila dalam waktu segitu masyarakat Riau menuntut beberapa hal selama ini dianggap pantas diberikan pada Riau, satu di antaranya Otsus.
Ia menjelaskan, bagi Riau, bukan Referendum seperti Aceh yang diinginkan dan diminta. Melainkan, Otonomi Khusus (Otsus), yang dideklarasikan sejak 11 Januari 2006 silam, ke pemerintah pusat.
"Kalau minta merdeka saya rasa tidaklah, tapi kalau Otsus itu tidak masalah, lagian Otsus ini juga sudah lama digaungkan," ujar Asri, Kamis, 30 Mei 2019.
Asri meminta kepada masyarakat Riau agar tidak terpancing dengan isu referendum maupun isu separatis, sebab isu tersebut tidaklah benar.
"Jadi kita imbau masyarakat jangan terpancing dengan hal yang belum kita tahu kebenarannya begitu," tutupnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Aceh melalui Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem menginginkan dilaksanakannya referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh, isu tersebut menjadi heboh di media sosial.
Pada Kamis, 11 Januari 2007, ribuan elemen masyarakat mendeklarasikan Riau Menuntut Otonomi Khusus (Otsus) sama dengan Aceh, dan Papua.
SPANDUK menuntut Otonomi Khusus bagi Provinsi Riau, Mei 2018 silam, jelang kedatangan Presiden Jokowi.
Pemicu permintaan Otsus ke Pemerintah Pusat kala itu dan hingga sekarang adalah ketidakadilan ekonomi terhadap Riau. Minyak yang terkandung dalam perut bumi Riau, serta minyak di atas permukaan bumi, Kelapa Sawit, dibawa semuanya ke Jakarta.
Riau hanya mendapatkan pembagian 15 persen saja dari pembagian minyak bumi tersebut. Sedangkan untuk kelapa sawit, Riau sama sekali tak mendapatkan hasil apa-apa, karena pajak-pajak dibawa ke Jakarta.
ADVERTISEMENT
Ditambah lagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Triwulan IV 2017, hingga kini masih mengutang ke rakyat Riau sejumlah Rp 1,7 triliun.