Pimpinan DPRD Riau Dukung Kepala Daerah Kritik Pemerintah Pusat soal DBH

Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. (Foto: Istimewa)

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) di berbagai daerah di Indonesia kerap kali naik ke permukaan publik. Misalnya, baru-baru ini Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, memprotes pembagian DBH minyak dan gas bumi yang dinilai tak adil.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengapresiasi langkah Muhammad Adil, yang berani memprotes dan menilai DBH tak sepadan dengan hasil sesungguhnya.

Hal ini disebutnya sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembagian DBH dikatakannya memang sebetulnya banyak dirasa tak adil oleh daerah.

"Kita support habis, apalagi ini menambah PAD. Kepala daerah yang sudah berani bersuara hingga tingkat nasional, ini merupakan perwakilan seluruh kepala daerah yang mengharap PAD lebih baik," ujar Agung, Selasa (27/12).

Politikus Demokrat itu mengatakan, selama ini kepala daerah merasa tidak bisa melihat bagaimana PAD dihitung karena data yang ada hanya dimiliki oleh pusat. Sebab itu, menurutnya, ia berharap bahwa pusat dapat bekerja sama dalam menghitung PAD.

"Selama ini kita tidak bisa melihat karena yang punya data itu pusat. Kita berharap pusat menghitung bersama-sama," ujarnya.

Sebagai daerah penghasil sumberdaya terbesar, Riau disebutnya akan sangat dirugikan jika penghitungan DBH tidak dilakukan dengan benar.

"Sedikit selip koma dalam penghitungan PAD tidak masalah bagi pusat, tapi bisa sangat besar artinya bagi kepala daerah di Riau," tutup Agung.

LAPORAN: BAGUS PRIBADI