Konten dari Pengguna

Ketimpangan Investasi dan Proteksi Usaha Lokal di Kawasan Wisata Gunung Rinjani

Shelya Alviani Irawan

Shelya Alviani Irawan

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Shelya Alviani Irawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Lombok, Nusa Tenggara Barat – Kawasan wisata Gunung Rinjani yang dikenal dengan keindahan alamnya kini menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan ekonomi. Dominasi investasi besar dari luar daerah di sektor pariwisata memunculkan konflik dengan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan dalam pengelolaan dan keuntungan usaha wisata.

Kredit: Dokumen pribadi, diambil oleh: Shelya Alviani Irawan (Rinjani 2024)
zoom-in-whitePerbesar
Kredit: Dokumen pribadi, diambil oleh: Shelya Alviani Irawan (Rinjani 2024)

Sejumlah warga Desa Sembalun dan sekitarnya mengeluhkan minimnya akses terhadap kepemilikan usaha penginapan, jalur pendakian, dan fasilitas wisata lain yang kini lebih banyak dikuasai oleh investor modal besar. Mayoritas masyarakat hanya berperan sebagai tenaga kerja seperti porter dan pemandu, tanpa mendapatkan bagian signifikan dari keuntungan ekonomi.

Situasi ini menciptakan tekanan besar bagi masyarakat lokal yang menuntut adanya proteksi usaha lokal agar hasil dari investasi dan sumber daya alam dapat dinikmati secara adil oleh komunitas setempat. Tuntutan tersebut sejalan dengan prinsip proteksionisme ekonomi yang bertujuan menjaga agar kekayaan wisata tidak keluar dari wilayah komunitas.

Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan tengah meninjau kembali kebijakan pengelolaan lahan dan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal. Upaya ini diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan investasi besar dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Kondisi ketimpangan investasi dan proteksi usaha lokal ini menjadi titik krusial bagi keberlanjutan pariwisata Gunung Rinjani, di mana keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan keadilan sosial harus terus dijaga demi masa depan kawasan wisata ini