Apa yang Dimaksud dengan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia

Apa yang Dimaksud dengan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia. Sumber: unsplash.com

Peraturan Presiden atau yang sering disebut dengan Perpres, menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden, kepala negara dapat mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tercakup dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam praktiknya, Peraturan Presiden kerap menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan strategis di tingkat nasional.

Keberadaan Peraturan Presiden menegaskan peran penting presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan Peraturan Presiden, bagaimana kedudukannya dalam hierarki hukum, hingga fungsi dan implikasinya.

Pengertian Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia

Agar tidak terjadi salah kaprah, penting memahami definisi dan posisi Peraturan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Pembahasan berikut menyoroti definisi, dasar hukum, dan kedudukannya secara struktural.

Definisi Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Perpres digunakan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah, serta mengatur hal-hal tertentu yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Presiden

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Presiden tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1), Peraturan Presiden masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan bersama undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Perpres juga dapat dibentuk sebagai pelaksanaan delegasi dari undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan Peraturan Presiden di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun di atas Peraturan Menteri atau peraturan yang dibuat oleh lembaga negara lain. Dengan demikian, Perpres berfungsi sebagai aturan pelaksana, terutama untuk kebijakan yang membutuhkan pengaturan teknis dari presiden.

Fungsi dan Kewenangan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden tidak hanya sekadar dokumen hukum administratif. Instrumen ini memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan wujud nyata dari kewenangan presiden dalam membuat regulasi.

Fungsi Peraturan Presiden sebagai Delegasi Kekuasaan Membuat Peraturan

Salah satu fungsi utama Perpres adalah sebagai bentuk delegation of rule making power dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Melalui Perpres, detail pelaksanaan sebuah kebijakan dapat diatur lebih rinci sesuai kebutuhan pemerintahan.

Wewenang Presiden dalam Mengeluarkan Peraturan Presiden

Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan Peraturan Presiden, baik sebagai pelaksanaan perintah undang-undang maupun sebagai inisiatif presiden dalam mengatur urusan pemerintahan yang belum diatur secara spesifik. Kewenangan ini memperkuat peran presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Contoh-contoh Materi yang Diatur dalam Peraturan Presiden

Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden sangat beragam, misalnya pengangkatan pejabat negara, pengelolaan keuangan negara, hingga pembentukan lembaga baru. Perpres juga sering digunakan untuk mengatur kebijakan strategis seperti perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan, dan pelaksanaan program nasional tertentu.

Konstitusionalitas dan Implikasi Peraturan Presiden

Selain aspek fungsi dan kewenangan, penting juga memahami bagaimana konstitusionalitas Peraturan Presiden dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

Konstitusionalitas Peraturan Presiden menurut Putusan MK

Menurut siaran pers Mahkamah Konsititusi yang berjudul “Konstitusionalitas Perpres dalam UU Kementerian Negara Diuji di MK” dalam mkri.id, Pada 6 November 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 201/PUU-XXIII/2025, di mana Advokat Windu Wijaya, S.H., M.H., mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Pemohon berargumen bahwa frasa "diatur dengan Peraturan Presiden" dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai fungsi normatif Peraturan Presiden (Perpres) — apakah itu mengatur dasar pembentukan lembaga, pengaturan teknis, atau pengangkatan pejabat. Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai secara konstitusional bersyarat sebagai aturan pelaksana undang-undang yang khusus mengatur pembentukan, perubahan, atau pembubaran lembaga-lembaga di bawah Presiden, dengan pengangkatan pejabat baru hanya sah setelah Perpres tersebut ditetapkan.

Perbandingan Peraturan Presiden dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) baik dari sisi materi muatan maupun hierarkinya. PP umumnya mengatur pelaksanaan undang-undang dalam ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan Perpres lebih bersifat teknis dan spesifik. Perpres juga dapat menjadi pelaksana dari PP atau mengatur hal-hal yang secara tegas didelegasikan kepadanya.

Implikasi Hukum terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden

Pelaksanaan Peraturan Presiden membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap ketentuan dalam Perpres wajib ditaati oleh seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Apabila terjadi sengketa, keabsahan Perpres dapat diuji melalui Mahkamah Agung.

Ringkasan Peran Penting Peraturan Presiden

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksanaan dan penjabaran kebijakan pemerintah. Keberadaan Perpres memperkuat posisi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Tantangan dan Prospek Pengaturan Perpres ke Depan

Meski begitu, tantangan seperti potensi tumpang tindih dan dinamika politik masih perlu diantisipasi dalam pembentukan Perpres ke depan. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi menjadi kunci agar Peraturan Presiden tetap efektif dan relevan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga: Kedudukan Perpres dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia