Kedudukan Perpres dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kedudukan Perpres dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sumber: unsplash.com

Peraturan Presiden (Perpres) memiliki peranan penting dalam tata kelola hukum di Indonesia. Keberadaan Perpres kerap menjadi solusi ketika diperlukan aturan pelaksana yang tidak cukup diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Namun, untuk memahami signifikansi Perpres, kita perlu mengetahui bagaimana kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengertian Peraturan Presiden (Perpres)

Definisi Perpres dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan Presiden atau Perpres merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan langsung oleh Presiden. Dalam sistem hukum nasional, Perpres digunakan untuk mengatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Biasanya, Perpres diterbitkan untuk menjalankan perintah undang-undang atau mengisi kekosongan hukum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat nasional.

Tujuan dan Fungsi Pembentukan Perpres

Pembentukan Perpres bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Fungsi utamanya adalah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang belum diatur secara detail dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan adanya Perpres, pemerintah dapat menjalankan program dengan landasan hukum yang jelas dan terstruktur.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut jurnal "Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" karya Putri Karimah Harahap, hierarki ini sangat penting untuk memastikan harmonisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, sebagaimana dijelaskan dalam teori norma hukum oleh Hans Kelsen.

Dasar Hukum Hierarki (UU No. 12 Tahun 2011, jo. UU No. 13 Tahun 2022)

Landasan hukum mengenai urutan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap peraturan harus disusun dan dijalankan sesuai dengan tingkatannya dalam hierarki.

Urutan Tingkatan Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum, urutan peraturan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Posisi Perpres dalam Hierarki

Dalam hierarki tersebut, Perpres berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Menteri serta peraturan lain yang setingkat. Posisi ini menunjukkan bahwa Perpres tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, namun tetap memiliki kekuatan mengikat secara nasional.

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perpres

Kedudukan Perpres dalam tatanan hukum negara jelas diatur untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antarperaturan. Perpres menjadi penghubung antara kebijakan yang bersifat makro di tingkat undang-undang dengan kebijakan teknis di tingkat kementerian.

Wewenang Presiden dalam Mengeluarkan Perpres

Hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perpres. Wewenang ini diberikan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan aktual, terutama saat level undang-undang atau peraturan pemerintah belum mencakup detail tertentu.

Hubungan Perpres dengan Peraturan di Atas dan di Bawahnya

Perpres wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah di atasnya. Sebaliknya, Perpres menjadi landasan hukum bagi peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Menteri. Hal ini menegaskan bahwa Perpres berfungsi sebagai instrumen antara dalam pelaksanaan hukum nasional.

Implikasi Kedudukan Perpres dalam Praktik Ketatanegaraan

Kedudukan Perpres yang strategis membuatnya sering dipakai sebagai alat untuk mengimplementasikan undang-undang atau peraturan pemerintah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Perpres sebagai Instrumen Pelaksanaan UU dan PP

Sering kali, undang-undang atau peraturan pemerintah hanya mengatur hal-hal pokok, sedangkan detail pelaksanaannya diserahkan kepada Perpres. Dengan demikian, Perpres berperan penting dalam menjembatani implementasi kebijakan di lapangan.

Contoh Kasus Penyusunan Perpres

Sebagai contoh, terdapat beberapa program pemerintah yang pelaksanaannya membutuhkan kejelasan teknis yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Dalam jurnal "Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" karya Putri Karimah Harahap, disebutkan bahwa penerbitan Perpres dijadikan sarana untuk memperjelas dan mengatur pelaksanaan program tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan pemerintah dapat bertindak cepat.

Kesimpulan Kedudukan Hukum Perpres

Kedudukan Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sangat vital sebagai penghubung antara kebijakan tingkat tinggi dan pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan posisi strategis ini, Perpres dapat memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan konflik dengan peraturan lain.

Pentingnya Memahami Hierarki dalam Perundang-Undangan

Memahami posisi dan fungsi Perpres sangat penting baik bagi aparat pemerintah maupun masyarakat umum. Hal ini membantu memastikan kebijakan yang dijalankan berdasarkan hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Perbedaan antara Perpres, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden